Harga Plastik Naik, Pedagang Terhimpit, Masyarakat Terbebani

tirto.id - Suwadi hanya tersenyum kecil tiap kali melayani pelanggannya, sementara tangannya tetap sigap meracik es jeruk dan menuangkannya ke dalam gelas plastik. Pembeli silih berganti, salah satu pergi dan langsung meneguk es jeruknya tanpa meminta lagi plastik kresek untuk membungkus.

“Seneng saya kalau pembeli enggak minta kresek lagi. Lagi mahal banget,” kata Suwadi saat ditemui Tirto di lapaknya di kawasan Palmerah, Selasa (7/4/2026).

Beberapa hari belakangan ini, dia mengaku terbebani oleh harga plastik yang naik mencapai 50 persen. Masalahnya, minuman yang dijualnya menggunakan plastik sebagai wadah pokoknya. Dia juga belum menemukan cara untuk menggantinya apabila harga plastik tetap tinggi.

“Kalau mau, pakai gelas kayak di KFC gitu. Cuma rasanya enggak pantas,” kata Suwadi.

Menaikkan harga jual juga bukan solusi yang bisa ditempuh penjual kecil sepertinya. Suwadi khawatir kenaikan harga malah menutup pintu rezeki dan membuat para pelanggannya kabur. Maka dia hanya bisa bersyukur bila pembelinya membawa botol minum sendiri—setidaknya keuntungan yang didapat dari penjualan per gelas bisa lebih besar.

Suwadi tak pernah membayangkan harga plastik akan meroket setinggi itu. Biasanya, kenaikkan harga plastik yang dialaminya hanya berkisar 5 hingga 10 persen. Dia mengetahui bahwa penyebab kenaikan harga ini adalah konflik yang terjadi di Timur Tengah, tapi dia tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Seperti Suwadi, Opan juga tengah menghadapi situasi yang tak mudah. Plastik yang biasa digunakan untuk membungkus makanan jualannya kini dibanderol dengan harga tinggi. Imbasnya, keuntungannya jadi tergerus.

Untuk menghindari opsi menaikkan harga dagangannya, Opan hanya bisa mengganti kresek pembungkusnya dengan bahan yang lebih tipis dan lebih murah.

Meski begitu, dia juga tak bisa mengganti semua plastik yang digunakannya sebelumnya. Pasalnya, makanan dagangannya disajikan panas dan tak semua plastik tahan panas.

Seperti halnya Suwadi, Opan hanya tahu harga plastik naik gara-gara perang di Timur Tengah. Namun, dia kesal dan tak bisa mencerna mengapa perang di negara lain bisa berimbas hingga ke Indonesia. Baginya, Indonesia seharusnya tak bergantung pada pasokan bahan baku dari luar untuk hal-hal sesederhana plastik.

“Harusnya Indonesia bisa mandiri. Masa mau ketergantungan asing, sama aja bohong, kan? Masa plastik aja masih ketergantungan, sih?" kata Opan.

Benar belaka bahwa perang bikin harga plastik meroket. Pasalnya, jalur distribusi dan produksi bahan baku plastik dari Asia Barat terganggu. Seturut pemberitaan Reuters, pengetatan Iran atas Selat Hormuz tak hanya menghambat aliran minyak, tetapi juga aliran produksi industri petrokimia. Industri ini merupakan penghasil bahan baku plastik macam nafta.

Selat Hormuz sejauh ini merupakan jalur penting distribusi petrokimia. Sekitar 20-25 miliar dolar AS produk petrokimia didistribusikan melalui jalur ini. Maka ketika lalu lintas di Selat Hormuz tersendat, banyak negara yang kehilangan pasokan bahan baku plastik. Indonesia tak terkecuali.

Reno, penjual plastik di Pasar Palmerah, mengaku sudah bosan mendengar pembelinya mengeluhkan harga plastik yang kian mahal. Kenaikan harga itu disebutnya sangat terasa bagi penjual makanan, seperti warung nasi, minuman kemasan, hingga penjual kaki lima lain.

Penjualan di lapak Reno pun menurun karena pembeli mengurangi jumlah pembelian mereka. Reno mengaku tak tahu bagaimana harus menyikapi hal itu ke depannya apabila harga masih sangat tinggi seperti kondisi saat ini.

“Ya enggak tahulah, kita lihat ke depannya aja,” kata Reno ditemui di Pasar Palmerah.

Kata Asosiasi Soal Harga Plastik Tinggi di Indonesia

Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) belum bisa memberi jawaban yang pasti soal meroketnya harga plastik belakangan ini. Direktur Kemitraan Dalam Negeri dan Internasional Inaplas, Budi Susanto, mengungkapkan kondisi pasar saat ini sangat dinamis dan sulit diprediksi.

Budi menjelaskan pelaku industri saat ini hanya bisa menunggu hasil negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Jika negosiasi berjalan positif, suplai minyak mentah dan produk petrokimia bahan baku plastik diperkirakan akan kembali normal secara bertahap.

“Bila hasilnya positif, pergerakan suplai minyak mentah dan yang juga bahan baku plastik akan kembali terpenuhi secara bertahap. Kalau buntu, akan ada lonjakan harga minyak mentah dan tentu saja harga bahan baku plastik,” ujar Budi saat dihubungi Tirto, Selasa (7/4/2026).

Budi menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku palstik dari luar negeri membuat industri dalam negeri ikut tertekan. Meski demikian, dia menilai pasokan dari produsen lokal masih memberikan sedikit bantalan di tengah ketidakpastian global.

Di tingkat bawah, kenaikan harga ini telah dirasakan langsung oleh pedagang kecil. Namun, menurut Budi, sebagian besar pelaku usaha sudah memahami situasi global yang menjadi penyebabnya. Dia juga memprediksi situasi ini juga tak akan berlangsung lama sebab penyelesaian konflik diharapkan dapat segera tercapai sehingga distribusi kembali normal.

“Kita sangat benar terima kasih ke pemerintah dengan ditetapkan harga bahan bakar yang tidak naik karena porsi kenaikan biaya transportasi produk jadi di luar plastik akan lebih terdampak naik drastis,” katanya.

Krisis Plastik Konsekuensi dari Bahan Bakar Fosil, Pemerintah Harus Transisi

Greenpeace Indonesia tak terkejut dengan kenaikan harga plastik kemasan sekali pakai di pasaran. Gangguan terhadap rantai pasok plastik dan industri petrokimia ini adalah konsekuensi dari pembangunan ekonomi berorientasi bahan bakar fosil. Terlebih, ketergantungan pada minyak bumi dan plastik sekali pakai sebagai turunannya, sudah diketahui dunia.

Krisis plastik ini merugikan masyarakat karena berpotensi mendorong harga makanan, minuman, dan kebutuhan harian lain yang bergantung pada kemasan plastik. Padahal, permintaan atas sistem guna ulang produk-produk rumah tangga sudah banyak disuarakan oleh konsumen selama ini.

Berdasarkan Survei Greenpeace 2021 juga demikian. Hampir 70 persen responden telah bersedia beralih ke produk dengan sistem isi ulang (refill) dan guna kembali (reuse). Akan tetapi, keengganan industri dan pemerintah untuk berinvestasi pada solusi hijau sangat disayangkan karena memaksa konsumen terjebak dalam krisis plastik global yang terjadi saat ini.

“Masyarakat yang seharusnya terbebas dari beban rantai pasok industri nan rapuh, mesti ikut menanggung kerugian akibat ketergantungan terhadap plastik yang dirawat oleh industri dan pemerintah,” kata Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, dalam keterangannya.

Investasi ke sistem guna ulang juga perlu didorong. Keberadaan infrastruktur sistem guna ulang domestik tidak hanya dapat menyelesaikan masalah kelebihan muatan sampah, tetapi juga dapat membuka lapangan kerja, menjaga stabilitas rantai pasok, dan membangun kemandirian dari disrupsi komoditas global.

Krisis ini menunjukkan rapuhnya ketahanan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada bahan bakar fosil dan industri turunannya. Saat para elite menciptakan perang, Ibar menyebut bahwa masyarakat sipillah yang dipaksa menanggung bebannya.

Indonesia perlu melepaskan diri dari ketergantungan bahan bakar fosil karena industri ekstraktif dan turunannya sudah terbukti tidak relevan untuk menopang ekonomi negara yang berkelanjutan.

Ketergantungan Impor Jadi Masalah Utama

Salah satu produsen petrokimia nasional, Chandra Asri Petrochemical, bahkan dilaporkan menetapkan status force majeure akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Akibatnya, ketersediaan bijih plastik di pasar menjadi langka dan mendorong kenaikan harga plastik siap pakai.

Plastik sendiri merupakan komponen penting dalam berbagai sektor usaha. Dalam beberapa kasus, kontribusi biaya plastik bahkan mencapai 10–15 persen dari harga jual produk, seperti usaha laundry yang membutuhkan plastik berkualitas baik untuk pengemasan.

“Artinya, akan ada kenaikan dari sisi harga-harga produk atau layanan yang memerlukan plastik, salah satunya barang kebutuhan rumah tangga,” ujar Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, kepada Tirto, Selasa.

Huda menjelaskan kondisi ini membuat pelaku usaha berada dalam posisi sulit. Kenaikan biaya bahan baku berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan rumah tangga yang bergantung pada kemasan plastik.

Selain faktor pasokan, lonjakan harga minyak mentah global juga turut memperburuk situasi. Tidak hanya itu, biaya distribusi juga ikut meningkat seiring kenaikan harga bahan bakar.

Celios menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik menjadi persoalan mendasar yang memperparah dampak krisis global. Oleh karena itu, diperlukan strategi jangka panjang, seperti diversifikasi sumber impor serta penguatan bahan baku dari hasil daur ulang dalam negeri.

Di sisi lain, pemerintah juga dinilai perlu mengambil langkah struktural untuk mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai. Salah satu kebijakan yang dinilai mendesak adalah penerapan pembatasan konsumsi plastik melalui instrumen fiskal seperti cukai plastik.

“Sekali lagi, Indonesia telat menerapkan kebijakan cukai plastik sehingga ketika terjadi gejolak seperti ini, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tidak siap,” beber Huda.

Apa Respons Pemerintah Sejauh Ini?

Kenaikan harga plastik juga membuat pemerintah tengah mengkaji opsi pemenuhan kebutuhan bahan baku plastik dari benua Afrika dan Amerika.

"Kami cari alternatif bahan baku pemasok nafta [bahan baku plastik] itu dari India, Afrika, dan Amerika. Kami sudah dapat itu, tapi (masih) berproses," ucap Menteri Perdagangan, Budi Santoso.

Menurut Budi Santoso, produksi plastik Indonesia menggunakan bahan baku seperti nafta. Bahan kimia ini, kata Budi, didapat Indonesia melalui impor dari Asia Barat.

Akan tetapi, nafta bukan satu-satunya bahan baku plastik. Perang Iran juga berdampak pada arus distribusi bahan baku plastik lainnya, misalnya, polietilen (polyethylene) dan polipropilen (polypropylene).

Kini, polietilen dan polipropilen juga mengalami lonjakan harga sejak AS dan Israel memulai perang di Iran. CEO Dow, Jim Fitterling, menurutkan pada Reuters bahwa sekitar 50 persen pasokan polietilen dunia terdampak perang.

"Sekitar 50 persen pasokan polietilen terhenti, terbatas, atau terpengaruh setelah peristiwa di Timur Tengah," kata Budi Santoso.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa perubahan harga bahan baku plastik merupakan hal yang lazim terjadi karena bergantung pada pergerakan industri petrokimia.

Menurutnya, industri petrokimia sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta dinamika pasokan dan permintaan global.

“Kalau bahan baku plastik kan memang berubah harganya. Kalau bahan baku itu selalu berbasis pada siklus, terutama untuk petrokimia,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).