Masuk tirto.id
tirto.id - Greenpeace Indonesia menyampaikan bahwa kenaikan harga kemasan plastik sekali pakai di pasaran bukanlah hal yang mengejutkan. Sebagaimana diketahui, para pedagang melaporkan harga plastik yang naik hingga Rp8 ribu per bungkus imbas dari adanya konflik AS-Israel dan Iran.
Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, mengatakan gangguan terhadap rantai pasok plastik dan industri petrokimia ini adalah konsekuensi dari pembangunan ekonomi berorientasi bahan bakar fosil yang sudah lama diprediksi. Terlebih, ketergantungan pada minyak bumi dan plastik sekali pakai sebagai turunannya, sudah diketahui dunia.
“Kini, risiko itu menjadi nyata ketika konflik global langsung memukul rantai pasok plastik ,” ujar Ibar dikutip dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).
Krisis plastik ini merugikan masyarakat karena berpotensi mendorong harga makanan, minuman, dan kebutuhan harian lain yang bergantung pada kemasan plastik. Padahal, permintaan atas sistem guna ulang produk-produk rumah tangga sudah banyak disuarakan oleh konsumen selama ini.
Survei Greenpeace: 70% Konsumen Siap Beralih ke Sistem Refill
Berdasarkan Survei Greenpeace 2021 juga demikian, hampir 70% responden telah bersedia beralih ke produk dengan sistem isi ulang (refill) dan guna kembali (reuse).
Akan tetapi, Ibar menyayangkan keengganan industri dan pemerintah untuk berinvestasi pada solusi hijau memaksa konsumen terjebak dalam krisis plastik global yang terjadi saat ini.
“Masyarakat, yang seharusnya terbebas dari beban rantai pasok industri nan rapuh, mesti ikut menanggung kerugian akibat ketergantungan terhadap plastik yang dirawat oleh industri dan pemerintah,” kata dia.
Oleh sebab itu, Ibar berpandangan bahwa industri dan pemerintah tidak boleh puas dengan sekadar memberikan peringatan kenaikan harga pada konsumen. Kata dia, pelarangan dan pembatasan kemasan plastik sekali pakai perlu diimplementasi secara penuh.
“Pemerintah sudah memiliki modal Permen LHK nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen untuk melakukan pelarangan, khususnya kemasan saset yang sangat sulit untuk didaur ulang, dan mendorong tanggung jawab penuh produsen atas kemasannya,” kata dia.
Solusi Hijau: Investasi pada Infrastruktur Guna Ulang Domestik
Selain itu, Ibar bilang investasi ke sistem guna ulang juga perlu didorong. Keberadaan infrastruktur sistem guna ulang domestik tidak hanya dapat menyelesaikan masalah kelebihan muatan sampah, tetapi juga dapat membuka lapangan kerja, menjaga stabilitas rantai pasok, dan membangun kemandirian dari disrupsi komoditas global.
Greenpeace menilai krisis ini menunjukkan rapuhnya ketahanan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada bahan bakar fosil dan industri turunannya. Saat para elit menciptakan perang, Ibar menyebut bahwa masyarakat sipil lah yang dipaksa menanggung bebannya.
“Kita bisa melihat bagaimana ketergantungan terhadap bahan bakar fosil telah menciptakan konflik berkepanjangan di berbagai belahan bumi dalam beberapa dekade terakhir,” katanya.
Menurut Ibar, Indonesia perlu melepaskan diri dari ketergantungan bahan bakar fosil, karena industri ekstraktif dan turunannya sudah terbukti tidak relevan untuk menopang ekonomi negara yang berkelanjutan.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Rina Nurjanah
