Bertahan dari Pencemaran: Kisah Perempuan Nelayan Muara Angke

tirto.id - Cerita tentang menjadi nelayan, menjaring ikan hingga menghadapi laut, bukan hanya milik laki-laki. Kisah ini juga milik perempuan. Misalnya saja apa yang dialami oleh para perempuan di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau wilayah yang lebih dikenal sebagai Kampung Muara Angke.

Di kampung ini, perempuan juga terlibat aktif menggerakan kehidupan melaut hingga memastikan perahu-perahu dapat berlayar bukan hanya bersandar di dermaga. Meskipun, dengan segala keterbatasan yang ada, kapal-kapal itu tak mampu menjangkau samudera luas.

Ipah Saripah (53), misalnya, salah satu nelayan perempuan yang sejak dulu melaut bersama suaminya. Namun seiring usia, bertambahnya jumlah anak, dan kesibukan di daratan yang tak bisa dilepaskan, perjalanannya untuk melaut mesti dilepaskan.

Pengalamannya sebagai nelayan bertahun-tahun itu masih tetap lekat di ingatan.

Ipah bercerita bagaimana pembagian tugas dengan suaminya, Khalil (56), saat melaut bersama. Sementara suaminya menyelam ke dasar lautan, Ipah bertugas menjaga perahu kecilnya itu.

Strategi itu terpaksa dihentikan ketika mereka menyadari bahwa kondisi laut yang menghidupinya selama ini telah tercemar. Biota laut yang selama ini dicari dan ditangkap tak lagi bisa mencukupi biaya hidup keluarganya, karena laut kini tak lagi sehat.

Kini hanya suaminya yang tetap melaut. Sementara Ipah bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum suaminya berlayar, mulai dari ongkos solar, reparasi perahu, hingga bekal yang harus dibawa suaminya itu seperti rokok dan makanan.

Perannya itu tak bisa dipandang sebelah mata. Ipah menjadi orang yang bertugas memastikan keselamatan dan keberhasilan suaminya dalam mengarungi lautan, terlebih dengan kondisi perahu yang semakin berberit-berit karena tua dimakan usia.

Di antara penyebab yang disebut oleh Ipah sebagai pemicu banyaknya biota laut yang hilang atau tak lagi sehat dikonsumsi adalah reklamasi pulau di laut utara Jakarta, dan dampak dari pipa pendinginan milik Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang.

Ipah ingat bagaimana pipa tersebut telah tertanam sejak 2003. Selama proses pemasangan pipa, Ia bersama suaminya sempat melakukan advokasi dan penolakan. Sayangnya, penolakan tersebut tak berbuah manis, pipa tetap tertanam dan warga di sekitar Pluit hingga Muara Angke berhasil dibujuk.

Di tahun itu, ada sekelompok orang dari perwakilan PLTGU hingga kelurahan setempat yang mendatang rumahnya untuk memberikan kompensasi atas peletakan pipa gas di bawah laut Muara Angka. Saat itu, Ipah dan Khalil sepakat untuk menolak uang kompensasi tersebut.

"Ya, dari itu 2003, iya sudah mulai dibuatkan, sudah ada rancangan-rancangannya kan sudah mungkin sudah dibahas, pipa ke sininya kan sebagai nelayan kita untuk mengawasi proyek-proyek tersebut," kata Ipah saat diwawancarai Tirto di kediamannya di Senin (23/2/2026).

Suami Ipah, Khalil, menambahkan bahwa keberadaan pipa mulai diketahui saat dia menyelam ke dalam lautan. Dia terkejut ketika menemukan adanya pipa besar yang memancarkan panas dengan suhu tinggi saat didekati.

"Tahu-tahu kalau kita silem (menyelam), kok ada pipa, kok ada glogor (gelembung ukuran besar)," kata Khalil.

Pada 18 November 2025, Greenpeace sempat melaksanakan aksi damai di PLTGU Muara Karang karena pembangkit listrik tersebut membuat Indonesia terjebak dalam emisi karbon dan metana.

Juru Kampanye Keadilan Iklim, Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait menyampaikan bahwa keberadaan PLTGU memberi dampak pada rusaknya lingkungan laut di sekitar Muara Angke. Selain karena cemaran limbahnya yang dibuang langsung ke lautan, sistem pendingin PLTGU yang melalui sejumlah pipa panjang turut menjadi penyebab rusaknya ekosistem laut.

"Ini berdampak pada suspensi sedimen di air laut yang tentu tidak bisa ditanggung oleh ekosistem laut, karena bentuknya material industri berat. Dampaknya adalah laut nya jadi rusak," kata Jeanny saat dihubungi Tirto.

Jeanny menyampaikan, imbas keberadaan PLTGU Muara Karang yang eksis sejak 1978 tersebut membuat populasi ikan di sekitar laut Muara Karang dan sekitarnya berkurang hingga 50 persen.

"Tapi riset terdahulu menyampaikan loss-nya bisa sampai 50%. Beberapa nelayan kerang juga sampaikan ke kami bahwa tangkapan yang semula bisa 4 ember sehari, sekarang 2 ember aja udah tergolong banyak," ujarnya.

Diketahui PLTGU Muara Karang menjadi pemasok 18,4% dari kebutuhan beban puncak DKI Jakarta dan Provinsi Banten serta menopang kebutuhan listrik di area VVIP terutama Gedung DPR, MPR, Kementerian, serta Istana Presiden.

Bahkan pasokan listrik PLTGU Muara Karang juga tersalurkan hingga Bali melalui sistem interkoneksi. PLTGU ini tercatat menjadi rencana pemerintah untuk mengembangkan transisi energi yang diklaim bersih dari pencemaran lingkungan.

Beralih Menjadi Pengupas Kerang

Ipah memiliki kisah tersendiri terkait keberadaan PLTGU Muara Karang. Dia menyebut bahwa tanah tempat PLTGU berdiri merupakan tempat lahir dan tinggalnya di masa kecil.

Dirinya bercerita jika wilayah yang saat ini tercatat ke alamat Jalan Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara tersebut sempat ditinggalinya hingga usia lima tahun. Ipah menceritakan bahwa rumahnya yang saat itu dibangun secara sederhana digusur demi berdirinya PLTGU.

"Waktu itu rumah saya digusur pas usia lima tahun. Saya punya kenangan di situ karena dekat tempat pembuangan sampah dari Jakarta, jadi saya sering menemukan mainan atau barang bekas yang masih bagus untuk dibawa ke kampung pas mudik," kenang Ipah.

Akibat keberadaan pipa PLTGU Muara Karang, jumlah ikan yang didapat semakin berkurang, para nelayan memilih untuk membudidayakan kerang hijau yang banyak menjadi pilihan lauk rumah tangga maupun warteg dan warnas. Menjadikan kerang hijau sebagai komoditas hidup bukanlah keinginan dari para nelayan di Muara Karang. Mereka tak lagi punya pilihan di kala ikan semakin paceklik.

“Dulu tahun 2010-an kerang hijau nggak perlu kita ternak bisa kita mudah temukan sendiri, tapi kalau sekarang harus kita siapkan, karena semakin sulit nyarinya,” kata Khalil.

“Dulu bapak sekali trip bisa bawa pulang satu juta (rupiah) kalau sekarang bahwa lima ratus ribu (rupiah) saja sudah syukur,” kata Ipah menambahkan.

Di sisi lain, setelah suaminya lebih memilih menjalankan pemeliharaan kerang hijau, Ipah yang tak lagi melaut sibuk memimpin para ibu-ibu sekitar Pluit untuk mengupas kerang hijau. Setiap pekerja dibayar dengan nominal Rp30-35 ribu, bergantung pada jenis kerang hijau yang dikupas.

Setiap pekerja diwajibkan untuk menyelesaikan proses pengupasan kerang minimal setengah drum BBM. Melalui, wadah tersebut, ribuan kerang hijau direbus menggunakan api bersuhu tinggi sebelum kemudian dikupas secara ramai-ramai oleh para pekerja yang didominasi oleh ibu rumah tangga.

"Mereka datang berebut untuk menjadi karyawan ngopek kerang," kata Ipah.

Uniknya, tidak hanya ibu-ibu yang ikut meramaikan area pengupasan kerang yang terletak dibawah rumah Ipah, namun juga anak-anak sekolah saat mereka libur. Para pekerja pengupas kerang, tak hanya bekerja di satu tempat, mereka kerap berkeliling, dari satu rumah nelayan ke nelayan lain. Sehari, setidaknya uang Rp100 ribu bisa mereka gunakan untuk menyalakan tungku dapur rumah mereka.

"Apalagi kalau pas musim paceklik, para suami tidak bisa melaut, terpaksa para istri harus lebih rajin buat ngopek kerang," ujarnya.

Ancaman Kemiskinan Struktural dan Jeratan Utang di Muara Angke

Meski Ipah bisa membayar para pengupas kerang layaknya seorang juragan, namun dibalik itu, dirinya harus memutar otak untuk terus menjalankan operasional keuangan rumah tangga dan usaha miliknya. Tak jarang, dia harus berutang ke rentenir keliling yang ada di sekitar wilayahnya. Meski harus menghadapi konsekuensi bunga tinggi, namun hanya kepada sosok yang akrab disapa bank emok tersebut dia bisa mendapat pencairan dana dalam waktu cepat.

"Ibarat kata kami ini sudah gali lubang tutup lubang," ungkapnya.

Apabila ditilik secara langsung, usaha pengupasan kerang hijau menjadi cermin kondisi ekonomi Indonesia yang masih jauh dari sejahtera. Padahal, wilayah itu pernah mendapat bantuan dari Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai menteri pertahanan pada 2024 silam.

Tirto telah berupaya menanyakan kembali perihal upaya Kementerian Pertahanan dalam membina maupun mengadvokasi para nelayan yang pernah mereka bantu pada 2024 lalu, namun hingga artikel ini diunggah tak ada jawaban yang diberikan.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) rutin melakukan advokasi terhadap para nelayan dan kelompok perempuan di sekitar pinggiran pantai laut utara Jakarta. Sekjen Kiara, Susan Herawati menyampaikan bahwa saat ini para perempuan di kawasan tersebut tak hanya sekedar gambaran atas pekerjaan pengupasan kerang, namun juga wajah atas kemiskinan di kampung nelayan. Terlebih saat ini para nelayan sulit dalam mencari ikan imbas reklamasi dan kerusakan lautan alam imbas PLTGU.

"Tapi sebenarnya perubahan ini juga karena ada kemiskinan yang dialami oleh perempuan gitu karena kan juga eh hari ini kan kalau kita lihat dalam konteks Angke ya Kak ya, bukan cuman mereka sulit mencari ikan. Kalau mereka cari ikan itu kan harus ke tengah nih yang laki-lakinya gitu. Di sisi lain juga kehidupan ekonomi yang semakin tinggi, kemudian ada proyek-proyek besar seperti ada penimbunan pantai yang kemudian membuat ekonomi mereka semakin terpuruk," kata Susan.

Para perempuan ikut menanggung beban dalam mencari pundi-pundi keuangan keluarga, namun masalah kemiskinan masih sulit untuk terentaskan. Masalah bunga pinjaman di sekitar Muara Angke tidak hanya dialami oleh Ipah, namun juga banyak perempuan lain yang terjebak dalam 'lingkaran setan' yang sama. Menurutnya, hal itu menjadi jurang kemiskinan dan terjerat oleh utang yang sulit dilepaskan.

"Jadi perempuan seperti terjebak dalam kemiskinan terstruktur. Mau tidak mau mereka bekerja sama untuk melakukan pengupasan kerang. Setidaknya kalau dari bahasa mereka itu ada uang untuk jajan anaklah gitu. Dan yang menyedihkan lagi sebenarnya walaupun mereka sekarang menjadi buruh gitu ya, artinya kan ada pendapatan masuk tuh, tapi rata-rata di sana tuh yang paling kami takutkan perempuan-perempuannya itu banyak yang kejebak sama bank mekar atau bank setanlah (simpan pinjam dengan bunga tinggi) gitu," ungkapnya.

Khalil dan Ipah bercerita bahwasanya meski para para perempuan sibuk dengan urusan rumah tangga, mencari usaha sampingan untuk menambah pemasukan, namun mayoritas dari mereka masih tetap aktif ikut aksi menyuarakan keadilan untuk kampung mereka. Salah satunya adalah turun ke jalan untuk menagih janji penghentian pembangunan reklamasi yang kini masih bergulir dan mengganggu aktivitas mereka dalam melaut.

Bahkan seorang pengupas kerang yang bernama Tuti Turiyah (56) menceritakan bahwa dia memiliki kenangan dalam aktivisme nelayan. Dia memiliki romansa bersama mendiang suaminya, karena selalu berboncengan berdua setiap berangkat demo menuntut hak nelayan Muara Angke.

“Saya dulu sama suami selalu ditandain, karena kalau setiap aksi berdua melulu, nempel kayak perangko,” kata Tuti membagikan kisahnya kepada Tirto.

PLTGU Muara Karang Menanggapi Keluhan

Manager Business Support PLTGU Muara Karang, Choerul Anam, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati atas keluhan nelayan di sekitar Muara Karang dan Muara Angke terhadap masalah lingkungan laut tersebut. Dia berjanji bahwa masalah aneka ragam hayati lingkungan tersebut harus ditangani secara serius.

"PLTGU Muara Karang menghormati perhatian dan masukan dari berbagai pihak terkait kondisi ekosistem pesisir dan aktivitas nelayan di perairan Muara Karang dan Muara Angke. Bagi kami, setiap isu yang menyangkut keselamatan pelayaran, keberlanjutan lingkungan, dan mata pencaharian masyarakat pesisir harus ditangani secara serius dan berbasis data," kata Choerul Anam dalam keterangan pers kepada Tirto pada Kamis (6/3/2026).

Anam menilai pipa infrastruktur bawah laut milik PLTGU Muara Karang tidak bisa disebut menjadi penyebab kerusakan lingkungan di sekitar laut utara Jakarta. Menurutnya, pipa tersebut telah tertanam di bawah laut sejak lama dengan mematuhi regulasi yang berlaku.

PLTGU Muara Karang telah membangun komunikasi dengan Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menangani masalah kerusakan laut yang berdampak pada pendapatan nelayan dalam mencari ikan. Meski demikian, Anam menegaskan bahwa PLTGU Muara Karang terus membuka ruang dialog dan verifikasi bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan nelayan, koperasi, dan otoritas terkait.

Anam menegaskan komitmen, terdapat temuan lapangan yang menunjukkan adanya potensi risiko atau dampak yang perlu dimitigasi, PLTGU Muara Karang siap mendukung langkah-langkah perbaikan yang terukur, termasuk penguatan sosialisasi area aman, penyampaian informasi teknis yang dibutuhkan nelayan, serta koordinasi lanjutan dengan KKP dan pemerintah setempat.

"PLTGU Muara Karang berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus memastikan operasi pembangkit berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan aktivitas masyarakat di wilayah pesisir," terangnya.

Tirto kemudian mengonfirmasi kepada Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sumono Darwinto. Dirinya menyampaikan akan mengerahkan personel KKP untuk memeriksa dan mengecek kondisi laut Muara Angke.

"Kami akan mengarahkan personil untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan koordinasi dengan instansi terkait," kata Sumono.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menyampaikan bahwa kegiatan PLTGU Muara Karang dan reklamasi telah dilakukan dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Persetujuan Lingkungan. Menurutnya, dua kegiatan tersebut tak bisa dijalankan tanpa adanya ijin KKPRL.

"Sehingga potensi dampak terhadap masyarakat dan ekosistem dapat diminimalkan sesuai regulasi yang berlaku," jelasnya.

Hasudungan juga menyinggung perubahan peran nelayan perempuan yang kini lebih banyak terlibat dalam pengolahan hasil tangkapan. Menurutnya, pergeseran tersebut telah berlangsung lama seiring tingginya risiko aktivitas melaut.

"Dan mereka membantu keluarganya dengan kegiatan seperti pengolahan hasil perikanan. Dinas KPKP memberikan fasilitas berupa pelatihan dan pemberian sarana prasarana untuk mendukung kegiatan tersebut," terangnya..