Bisakah Pelemahan Rupiah Berbalik Seperti Era Presiden Habibie?

tirto.id - Saat pelemahan rupiah yang menyentuh level Rp17.596 per dolar AS, banyak pihak bernostalgia ke era Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie. Kala itu, dalam hitungan bulan, rupiah meroket tajam hingga Rp16.800 pada 1998, dan berhasil berbalik arah ke sekitar Rp7.000an di akhir pemerintahannya.

Keberhasilan ini, menurut banyak pihak layak dipelajari, meski harus berhati-hati karena struktur ekonomi kini berbeda.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menjelaskan bahwa pembalikan rupiah di era Habibie terjadi sangat cepat karena sebelumnya rupiah sudah jatuh terlalu dalam akibat kepanikan politik, krisis perbankan, utang valas korporasi, inflasi tinggi, dan runtuhnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Menurutnya, penguatan rupiah saat itu bukan semata hasil intervensi teknis di pasar valas, melainkan hasil pembalikan ekspektasi.

“Habibie memulihkan kepercayaan dengan membuka ruang demokratisasi, mempercepat agenda reformasi politik, menjaga hubungan dengan lembaga internasional, melanjutkan program pemulihan ekonomi, memperkuat restrukturisasi perbankan, dan memberi sinyal bahwa negara tetap bekerja di tengah transisi kekuasaan,” ujar Syafruddin kepada Tirto, Minggu (17/5/2026).

Ia menambahkan, pasar membaca langkah itu sebagai bukti bahwa Indonesia tidak bergerak menuju kekacauan permanen. Hal ini karena rupiah sebelumnya mengalami overshooting depresiasi, sehingga sedikit pemulihan kepercayaan langsung menghasilkan penguatan besar.

“Pelajaran terpenting dari era Habibie bukan terletak pada angka Rp6.000-an, melainkan pada keberhasilan membalik psikologi pasar: dari panik menjadi percaya, dari takut menjadi menunggu, dari keluar menjadi kembali masuk,” tegasnya.

Kala itu, Habibie melakukan restrukturisasi dengan mengonsolidasikan empat bank pemerintah yang kemudian melahirkan Bank Mandiri. Ia pun memisahkan Bank Indonesia (BI) dari pemerintah melalui UU No. 23/1999, sehingga Bank Sentral bekerja lebih independen.

Habibie juga meredam kekhawatiran hiperinflasi dengan kebijakan moneter ketat, menerbitkan SBI bunga tinggi agar masyarakat kembali menyimpan uang di bank. Di saat bersamaan, ia mempertahankan tarif listrik dan BBM bersubsidi agar harga pokok tetap terjangkau.

Cara ini efektif menahan inflasi dan menurunkan suku bunga SBI dari 70 persen menjadi belasan persen.

Hasilnya, stabilitas makro tercipta dan investor internasional kembali melirik Indonesia. IHSG melonjak dari posisi 200 ke kisaran 500-600, bahkan sempat menyentuh level 700. Nilai tukar rupiah membaik dan inflasi terkendali di 2 persen pada 1999, setelah melompat ke 75,47 persen di tahun sebelumnya.

Berkaca dari langkah-langkah itu, Syafruddin mengakui bahwa pembalikan kepercayaan ala Habibie masih bisa diciptakan. Namun, ia menekankan bahwa pembalikan kurs secara ekstrem dari sekitar Rp17.500 ke Rp6.000-an sulit diulang karena struktur ekonomi hari ini jauh berbeda.

“Indonesia saat ini tidak berada dalam krisis sistemik seperti 1998. Data menunjukkan ekonomi masih tumbuh, inflasi tahunan berada di 2,42 persen, inflasi inti 2,44 persen, dan neraca perdagangan masih surplus 3,32 miliar dolar AS,” paparnya.

Kendati demikian, ia mengakui tekanan pasar tetap berbeda. Rupiah berada di kisaran Rp17.460–Rp17.500 per dolar AS, IHSG turun 1,98 persen, yield SBN 10 tahun berada di 6,709 persen, cadangan devisa turun dari 148,2 miliar dolar AS menjadi 146,2 miliar dolar AS, ekspor melemah 3,1 persen year on year, dan impor masih tumbuh 1,51 persen year on year.

Karena itu, Syafruddin menekankan bahwa pemerintah tidak perlu menjanjikan nostalgia kurs Rp6.000-an di tengah kondisi saat ini. Yang perlu dilakukan adalah menjaga kondisi perekonomian tetap stabil.

“Pemerintah harus mengejar 'efek Habibie' dalam bentuk modern: BI menjaga rupiah, Menteri Keuangan menjaga APBN dan pasar SBN, bond stabilization fund (BSF) dipakai sebagai rem dini saat pasar mengalami dislokasi, subsidi energi dikendalikan, devisa hasil ekspor diperkuat, dan komunikasi kebijakan dibuat konsisten,” jelasnya.

Di samping itu, Syafruddin juga menekankan bahwa konsistensi kebijakan diperlukan agar kepercayaan publik dan pasar menemukan alasan kuat untuk tetap berada di dalam negeri.

“Jika pasar melihat disiplin itu, rupiah dapat stabil dan menguat secara bertahap. Jika pasar hanya mendengar ajakan tidak panik tanpa bukti kebijakan, rupiah akan tetap menjadi cermin keraguan terhadap kredibilitas ekonomi,” ucapnya.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai bahwa pelemahan rupiah saat ini digerakkan oleh faktor yang jauh berbeda.

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah pada 1998 sangat didorong oleh faktor psikologis, yakni ketakutan bahwa Indonesia akan hancur secara ekonomi dan politik.

“Saat ekonomi dan politik berhasil distabilisasi, trust mulai muncul dan investor yakin Indonesia akan berhasil melewati krisis. Faktor psikologis hilang dan situasi didominasi oleh faktor fundamental,” ujar Wijayanto.

Namun, menurutnya, situasi saat ini berbeda total. Alih-alih faktor psikologis, tekanan terhadap Rupiah akhir-akhir ini menurutnya karena fundamental.

“Yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang sifatnya fundamental dan struktural. Aspek psikologis belum bermain, semoga tidak akan bermain karena dampaknya akan sangat berat bagi ekonomi kita,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kuncinya adalah membangun trust dari pasar dan dunia usaha. Wijayanto merinci masalah struktural dan fundamental yang dimaksud. Pertama, fiskal yang tidak berkelanjutan dengan potensi defisit APBN di atas 3 persen produk domestik bruto pada saat minat investor terhadap surat utang negara mengalami penurunan.

Kedua, balance of payment yang menunjukkan tren defisit akibat dominasi komoditas pada ekspor dengan harga yang berfluktuasi, tren impor yang terus meningkat baik barang maupun jasa, serta pembayaran dividen dan bunga untuk investor asing yang terus melejit.

Ketiga, portfolio investment yang memasuki tren net outflow, dan foreign direct investment atau FDI yang mengalami stagnasi bahkan perlambatan. Yang paling mengkhawatirkan, menurut Wijayanto, adalah sikap pemerintah saat ini.

“Pemerintah masih complacent, masih denial dan belum mempunyai sense of crisis,” tegasnya.

Ia memperingatkan agar tidak mengulangi kesalahan 1998.

“Jangan sampai seperti tahun ‘98, ketika pemerintah yakin kita baik-baik saja, tiba-tiba kondisi memburuk secara drastis. Saat pemerintah mengeluarkan respons, segalanya sudah terlambat,” pungkasnya.