Mengapa Rupiah Melemah terhadap Mata Uang Lain, Tak Hanya Dolar?

tirto.id - Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat beberapa bulan terakhir telah memicu kekhawatiran atas kondisi ekonomi dalam negeri. Bukan tanpa sebab: krisis keuangan Asia pada 1998 telah membuat pelemahan nilai tukar tak hanya sekadar angka, melainkan sinyal yang terekam dalam ingatan kolektif tentang rapuhnya fondasi ekonomi.

Bank Indonesia memang menyebut pelemahan sejak awal konflik di Timur Tengah hingga saat ini masih sejalan dengan mayoritas mata uang emerging market lainnya. Philippine Peso, misalnya, melemah sebesar 6,58 persen dan Thailand Baht melemah 5,04 persen. Kemudian, India Rupee melemah 4,32 persen, Chile Peso turun 4,24 persen, dan Korea Won terdepresiasi 2,29 persen.

Masalahnya, tekanan terhadap rupiah tidak berhenti di situ. Meski mata uang Garuda hanya menurun -3,65 persen terhadap dolar AS sejak konflik Timur Tengah, rupiah juga menunjukkan tren pelemahan terhadap mata uang regional dan Asia lainnya—bahkan sejak awal tahun.

Mengutip data Bloomberg, pergerakan year to date (ytd) rupiah hingga hari ini tercatat melemah sekitar 2,39 persen terhadap won Korea (KRW/IDR), bahkan lebih dalam terhadap yen Jepang (JPY/IDR) sekitar 4,06 persen. Sementara itu, pelemahan terhadap mata uang kawasan seperti ringgit Malaysia (MYR/IDR) mencapai 7,08 persen dan dolar Singapura (SGD/IDR) sekitar 5,31 persen.

Artinya, pelemahan rupiah bukan semata fenomena "dolar kuat", melainkan mencerminkan tekanan yang lebih luas, baik dari faktor global maupun domestik.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, pelemahan rupiah terhadap dolar dan sejumlah mata uang lain terjadi karena faktor fundamental dan struktural.

Ini lantaran dalam jangka panjang, Indonesia cenderung mengalami defisit pada transaksi berjalan maupun komponen pendapatan primer dalam neraca pembayaran.

Artinya, kebutuhan valuta asing (valas)—mulai dari impor, pembayaran utang, maupun repatriasi keuntungan investor asing—secara konsisten lebih besar dibandingkan pasokan yang dihasilkan dari ekspor. Ketidakseimbangan ini membuat rupiah rentan melemah, terutama saat terjadi guncangan global seperti yang terjadi belakangan ini.

Ia mencontohkan, sebagai net importir minyak mentah, Indonesia membutuhkan suplai dolar dalam jumlah besar untuk membiayai jutaan barel impor minyak demi memasok kebutuhan BBM dalam negeri. Dengan kenaikan harga minyak yang hampir mencapai 50 persen lebih sejak perang di Timur Tengah meletus, pembiayaan impor untuk minyak membutuhkan lebih banyak dolar.

Kondisi ini jelas memberi tekanan besar pada rupiah lantaran pembiayaan impor dilakukan menggunakan dolar.

"Taruh lah Indonesia setiap bulannya itu butuh impor BBM itu sekitar 3 miliar dolar AS. Ya kalau misalkan ada kenaikan 50 persen, harganya bisa saja impor BBM kita sekitar 4,5 milar dolar AS, kan? Nah, makanya kenapa ya kalau kita lihat permintaan valas untuk kebutuhan impor itu meningkat," ujarnya kepada Tirto, Senin (4/5/2026).

Menurut Myrdal, impor minyak baru menjadi salah satu alasan permintaan valas yang tinggi. Komoditas lain yang juga memerlukan valas dengan jumlah tinggi, yakni impor plastik.

Di satu sisi, kenaikan harga minyak dunia menyebabkan pelebaran defisit transaksi berjalan. Sebab, Indonesia harus menanggung biaya yang besar untuk impor BBM. Kondisi ini secara langsung menekan rupiah karena kebutuhan dolar meningkat, sementara pasokan tidak bertambah secara seimbang.

Selain faktor perdagangan, tekanan juga datang dari sisi keuangan. Myrdal menyebutkan, kebutuhan akan valas juga terjadi di momen keberangkatan haji 2026. Peningkatan kebutuhan valas untuk haji kerap terjadi setiap tahun, mengingat besarnya jumlah jamaah Indonesia.

Lalu, pelemahan rupiah juga disebut terjadi karena kenaikan yield obligasi Indonesia. Hal itu membuat beban pembayaran bunga utang meningkat, terutama untuk kewajiban yang harus dibayarkan kepada investor asing. Di saat yang sama, kenaikan premi risiko Indonesia yang tercermin dari credit default swap (CDS) turut memperburuk tekanan.

Dengan kata lain, ketika persepsi risiko terhadap Indonesia meningkat, investor global cenderung menarik dananya. Fenomena yang disebut sebagai hot money outflow ini tidak hanya menekan pasar keuangan, tetapi juga memperbesar tekanan terhadap rupiah—suplai dolar turun, sementara permintaan tetap tinggi.

"Premi risiko, dalam hal ini CDS, itu pengaruhnya nanti lihat ke pasar keuangan kita, imbasnya investor di pasar keuangan. Biasanya mereka kan karena CDS kitanya naik, misalkan di atas 90, mereka jual surat utang negara," tuturnya.

Myrdal menilai, pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) jangka pendek yang harus diselesaikan untuk mengatasi kondisi ini. Salah satunya, pemerintah perlu memperbaiki kondisi neraca transaksi berjalan yang saat ini defisit, dengan mendorong produktivitas ekspor.

Ini penting lantaran struktur ekonomi Indonesia belum memungkinkan untuk diterapkannya capital control. Artinya, ketika ada aliran modal masuk—baik melalui investasi langsung maupun portofolio—peningkatan pasokan dolar tak bisa dianggap permanen. Sebab, pada waktunya nanti, keuntungan dari investasi tersebut pada akhirnya harus dibayarkan kembali ke luar negeri dalam bentuk dividen atau imbal hasil.

Jika melihat struktur neraca transaksi berjalan, perbaikan signifikan pada neraca barang memang menjadi penopang utama keseimbangan eksternal. Pada 2025, surplus neraca barang meningkat tajam menjadi 49,82 miliar dolar AS dari 39,84 miliar dolar AS pada 2024, seiring kenaikan ekspor.

Surplus ini berfungsi sebagai bantalan di tengah defisit struktural pada sektor jasa yang melebar menjadi 19,82 miliar dolar AS serta defisit pendapatan primer sebesar 38,17 miliar dolar AS—yang mencerminkan besarnya arus keluar, termasuk untuk dividen dan pembayaran bunga ke investor asing.

Di sisi lain, surplus pendapatan sekunder sebesar 6,72 miliar dolar AS turut membantu, meski skalanya relatif terbatas. Kombinasi tersebut pada akhirnya mampu menekan defisit transaksi berjalan secara keseluruhan menjadi 1,45 miliar dolar AS pada 2025, membaik signifikan dibandingkan defisit 8,58 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, di tengah keterbatasan untuk mengendalikan arus modal, penguatan ekspor dan surplus neraca barang menjadi instrumen utama untuk mengompensasi tekanan eksternal dan menjaga stabilitas rupiah.

Dengan meningkatnya nilai ekspor Tanah Air, jumlah supply valas domestik dapat bertambah lebih banyak daripada kebutuhan demand valas domestik. Peningkatan nilai ekspor dapat dilakukan dengan melancarkan proses pengiriman barang ekspor ke negara tujuan.

"Karena kondisinya sekarang kan tensi geopolitik masih tinggi. Jadi, ada kekhawatiran ekspor kita tertahan. Nah, itu pemerintah harus pastikan nih, koordinasi dengan negara tujuan ekspor atau juga memastikan proses distribusi barang kiriman ke luar negeri itu

lancar," urainya.

Myrdal menilai pemerintah perlu terus mendorong hilirisasi untuk memperkuat kinerja ekspor. Namun, strategi ini tidak seharusnya hanya bertumpu pada komoditas nikel. Diversifikasi menjadi kunci, dengan membuka ruang bagi sektor lain, mulai dari pertanian hingga pertambangan, untuk ikut berkontribusi sebagai sumber devisa.

Selain itu, potensi industri pariwisata juga dinilai masih besar untuk dioptimalkan. Tidak hanya Bali, sejumlah destinasi lain dinilai memiliki daya tarik yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan arus masuk devisa dari wisatawan mancanegara.

"Kalau dari sisi BI, langkah-langkahnya, ya mau tidak mau mereka harus all out melakukan kebijakan intervensi moneter baik itu di pasar spot rupiah, DNDF, NDF ataupun juga di pasar sekunder surat utang negara," sebut Myrdal.

Ia menambahkan, Bank Indonesia juga dapat memperkuat operasi moneter melalui instrumen berbasis valas, termasuk memperluas penerbitan sekuritas valas Bank Indonesia (SVBI).

"Walaupun ya kita sih harapkan untuk yield yang ditetapkan itu jangan sampai membuat likuiditas market dalam negeri juga tertarik ya. Begitu pula juga dengan lelang SRBI," tuturnya.

Ekspektasi Pasar

Senada dengan Myrdal, pengamat mata uang Lukman Leong menyatakan, pelemahan rupiah terhadap dolar AS maupun mata uang lain di ASEAN tak lepas dari kondisi makroekonomi Tanah Air yang menghadapi banyak tantangan.

Namun, ia menekankan bahwa faktor psikologis pasar juga tidak bisa diabaikan. Ketika ekspektasi pelemahan rupiah meningkat, pelaku pasar cenderung menambah permintaan dolar, baik untuk lindung nilai maupun spekulasi. Kondisi ini dapat mempercepat pelemahan nilai tukar karena permintaan valas meningkat secara simultan di tengah pasokan yang terbatas.

Terlebih, sinyal negatif terkait pengelolaan anggara, penurunan rating serta berbagai indikator ekonomi makro lainnya mewarnai pemberitaan nasional beberapa bulan belakangan. Beberapa di antaranya adalah defisit anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) yang mencapai Rp240,1 triliun pada kuartal pertama 2026, prospek suku bunga Bank Indonesia (BI) yang cenderung dipertahankan tetap tinggi, hingga penurunan cadangan devisa.

"[Kemudian], penurunan credit rating, outlook pertumbuhan, kenaikan harga minyak mentah dunia, dan sebagainya," ucapnya saat dihubungi Tirto.

Di sisi lain, pasar modal juga mengalami tekanan akibat keluarnya dana asing dari pasar saham. Penurunan peringkat oleh lembaga pemeringkat global seperti MSCI dan FTSE disebut turut memengaruhi persepsi investor terhadap aset Indonesia.

Kata dia, tidak ada faktor tunggal yang paling dominan dalam pelemahan rupiah. Berbagai faktor tersebut saling berkelindan dan memberikan tekanan secara bersamaan. "Semua [faktor] memberikan kontribusi [terhadap melemahnya nilai tukar rupiah]," tuturnya.

Karena itu, untuk jangka pendek, Lukman tak menyarankan pemerintah untuk tidak menempuh kebijakan capital control atau pembatasan arus modal asing, baik yang masuk maupun keluar. Menurutnya, langkah tersebut justru berisiko memicu persepsi negatif di pasar, yang pada akhirnya dapat memperbesar tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Ia menilai pemerintah sebaiknya fokus pada pengelolaan program-program dengan anggaran besar agar lebih efektif dan tepat sasaran, termasuk program makan bergizi gratis (MBG). Di saat yang sama, Bank Indonesia dinilai perlu merespons tekanan pasar dengan kebijakan moneter yang lebih ketat, terutama melalui kenaikan suku bunga.

Dengan kata lain, Lukman berpandangan bahwa penerapan capital control berpotensi memperburuk sentimen investor, sehingga langkah yang lebih tepat adalah kombinasi kebijakan fiskal yang lebih disiplin dan pengetatan moneter oleh bank sentral.

"Capital control akan memperburuk sentimen. BI harus menaikkan suku bunga, dan pemerintah mengurangi anggaran non-essential seperti MBG," tandasnya.