tirto.id - Pelemahan rupiah tak lagi sekadar angka di layar bagi Rayan, melainkan mulai menggeser cara pandangnya terhadap uang dan bagaimana ia menyimpannya. Awalnya, ia tak terlalu memikirkan fluktuasi nilai tukar. Portofolionya sederhana: saham, deposito, dan reksa dana. Valuta asing hanya ia simpan seperlunya, sekadar untuk memudahkan transaksi saat bepergian ke luar negeri.
Namun dalam beberapa bulan terakhir, kebiasaan itu berubah. Rayan mulai memberi perhatian lebih pada valas—bukan lagi sekadar alat tukar, melainkan sebagai pelindung nilai.
“Aku mulai nabung valas sejak awal 2025, alasan awal buat mempermudah transaksi kalau mau ke luar negeri. Tapi, akhirnya berlanjut karena merasa banyak manfaat dari nabung valas,” ujar dia saat dihubungi Tirto, Senin (27/4/2026).
Kini, pekerja swasta asal Jakarta itu rutin mengoleksi dolar Singapura (SGD), baht Thailand (THB), dolar AS, hingga euro (EUR). Meski begitu, ia tak gegabah. Porsi investasinya tetap dijaga, seolah sadar bahwa euforia bisa sama berbahayanya dengan ketertinggalan.
“Berupaya konsisten aja, sesuai komposisi yang dudah diatur itu. Tabungan valas akan tetap saya pakai sebagai salah satu cara diferensiasi investasi dan meminimalkan potensi rugi kalau investasi hanya di 1 atau 2 instrumen,” jelas Rayan.
Perubahan preferensi Rayan bukan kasus tunggal, tetapi mencerminkan kecenderungan yang lebih luas di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam sekitar satu setengah tahun terakhir, sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat, rupiah telah terdepresiasi lebih dari 10 persen—dari level Rp15.647 per dolar AS pada 25 Oktober 2024 menjadi sekitar Rp17.218 pada 28 April 2026.
Depresiasi terburuk, menurut data Bloomberg, terjadi dalam periode awal tahun (year to date/ytd), dengan pelemahan mencapai sekitar 3,4 persen. Pada Kamis pekan lalu (23/4/2026), mata uang Garuda bahkan sempat menyentuh level Rp17.300 per dolar AS pada pukul 11.06 WIB, dan ditutup di level Rp17.308 per dolar AS di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor).
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merekam perubahan preferensi tersebut. Hingga Februari 2026, jumlah rekening valuta asing melonjak 50,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 7,67 juta rekening. Sebaliknya, pertumbuhan rekening simpanan rupiah jauh lebih landai, hanya 9,8 persen yoy menjadi 669,8 juta rekening.
Namun dari sisi nominal, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) valas relatif terbatas, hanya naik 2,1 persen yoy menjadi Rp1.487 triliun. Angka ini jauh di bawah pertumbuhan DPK rupiah yang mencapai 14,6 persen, menunjukkan bahwa lonjakan rekening valas lebih didorong oleh peningkatan jumlah nasabah atau diversifikasi simpanan, bukan oleh kenaikan nilai simpanan yang signifikan.
Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuabi, melihat pergeseran ini sebagai refleksi dari perubahan persepsi risiko. Emas yang dulu jadi primadona lindung nilai mulai ditinggalkan, sementara dolar dianggap lebih menjanjikan dalam lanskap geopolitik yang kian tak pasti.
“(Perang AS-Israel dan Iran membuat) harga minyak menguat, terutama Brent crude oil dan WTI crude oil. Sehingga, harga minyak itu turun. Dari situ lah banyak pendapat yang mengatakan bahwa ini saat yang tepat untuk melakukan investasi dolar sebagai safe heaven,” ujar dia kepada Tirto, Senin (27/4/2026).
Menurut Ibrahim, rupiah masih akan dibayangi tekanan akibat sentimen geopolitik di Timur Tengah. Ia bahkan memprediksi kurs mencapai Rp18.000 per dolar AS dalam skenario moderat, dan Rp20.000 per dolar AS dalam skenario ekstrem.
“Jadi, masyarakat Indonesia itu sudah melihat ini, melihat teknologi dan mereka itu tahu bahwa kemarin emas sebagai lindung nilai, sekarang menggunakan dolar. Nanti kalau sudah di level Rp18.000 atau di Rp22.000 mereka baru jual,” katanya.
Analis Mata Uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, melihat fenomena ini bukan sekadar respons terhadap faktor eksternal. Ada keraguan yang tumbuh dari dalam negeri, terutama terhadap kemampuan menjaga stabilitas rupiah serta daya tarik instrumen rupiah itu sendiri.
“Imbal hasil dari deposito rupiah juga tidak seberapa setelah dipotongin pajak. Mending nggak usah sama sekali, buka deposito valas, mungkin hampir nol imbal hasilnya (kalau deposito rupiah),” ujarnya kepada Tirto, Senin (27/4/2026).
Masalahnya, ketika masyarakat berbondong ke valas, tekanan terhadap rupiah bisa semakin dalam. Sebab, fluktuasi nilai tukar tak hanya persoalan aliran dana, melainkan juga soal persepsi.
“Sudah pasti ini bukan hal yang positif untuk sentimen. Secara nilai pun sih sebenarnya masih bisa tidak akan signifikan, gitu ya. Namun secara sentimen apabila ini (tabungan valas tumbuh) berkelanjutan, itu akan ikut menekan rupiah,” kata Lukman.
Terlebih, menurutnya, pelemahan rupiah juga dipicu berbagai persoalan domestik yang dapat meningkatkan keraguan investor: mulai dari potensi pelebaran defisit anggaran, tekanan subsidi energi, hingga cadangan devisa yang menipis.
“Jadi saya kira ini arahnya. Apakah bisa atau tidak bisa diketahui. Arahnya yang akan terus menekan rupiah. Masyarakat akan terus menuju ke dolar. Kecuali itu (pemerintah) akan segera merubah target ekonomi mereka yang sebelumnya 8 persen, terakhir 5,7 persen. Kemudian revisi fiskalnya dan saya kira suku bunga BI itu terlalu rendah untuk saat ini,” papar Lukman.

DPK Valas Tergolong Mini
Meski tren tabungan valas menguat, perbankan belum melihat valas sebagai tulang punggung dana masyarakat. Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), Wisnu Sunandar, menyebut porsi tabungan valas di banknya masih di bawah 5 persen dari total dana pihak ketiga (DPK).
Di balik itu, kinerja DPK BSI tetap solid, tumbuh 14,76 persen yoy menjadi Rp366 triliun. Pertumbuhan ini, menurut Wisnu, didorong oleh peningkatan tabungan sebesar 16,06 persen secara tahunan menjadi Rp154 triliun, yang mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.
“Komposisi jumlah tabungan valas bukan yang menjadi utama sebagai penopang DPK namun tetap menjadi pelengkap layanan tabungan di Bank Syariah Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Tirto.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kenaikan simpanan valas masih dalam batas aman dan justru diperlukan untuk mendukung kebutuhan korporasi.
Hingga Februari 2026, dana pihak ketiga valas tercatat Rp1.525 triliun, dengan kredit valas Rp1.241 triliun dan loan to deposit ratio (LDR) di level 81,35 persen. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) juga masih rendah—menandakan risiko masih terkendali—di level 1,46 persen.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa lembaganya akan terus melakukan pendekatan terintegrasi melalui koordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter.
Koordinasi tersebut dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas pasar valas domestik, antara lain melalui instrumen moneter seperti swap, repo, dan intervensi pasar untuk memastikan kecukupan likuiditas valas di sistem keuangan tetap terjaga.
“OJK juga meminta bank untuk menerapkan pengelolaan aset dan liabilitas (asset-liability management) secara prudent, termasuk menjaga keseimbangan yang memadai antara sumber pendanaan valas dan penyaluran kredit valas,” tambahnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id


































