Benarkah Orang Tua Murid Harus Tanggung Risiko MBG? Cek Faktanya

tirto.id - Sebuah surat pernyataan tentang program makan bergizi gratis (MBG) viral di media sosial. Salah satu poin ialah orang tua bersedia menanggung risiko yang mungkin timbul karena MBG. Lantas, benarkah orang tua harus menganggung risiko MBG? Cek faktanya.

MBG merupakan program pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirancang untuk mengurangi angka malanutrisi dan stunting anak. Program ini juga menyasar ibu hamil untuk menekan potensi stunting.

Pada jangka panjang, program MBG menjadi langkah untuk menciptakan generasi emas tahun 2045. Tak hanya itu, program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanannya, program ini perlu pengawasan dari berbagai pihak agar berjalan efektif.

Benarkah Orang Tua Murid Harus Tanggung Risiko MBG?

Media sosial tengah diramaikan oleh surat pernyataan menerima/menolak program MBG. Kop surat tersebut berasal dari salah satu sekolah di Kabupaten Brebes.

“Ini di Brebes guys. Negara itu salah satu tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini ortu murid disuruh menanggung resiko dari makanan MBG. Pak @prabowo@setkabgoid@KemensetnegRI please....,” tulis caption akun @ubegebe1 yang mengunggah surat pernyataan orang tua harus tanggung risiko MBG, pada Senin (15/9/2025).

Pada surat perjanjian tersebut, orang tua perlu membubuhkan tanda tangan beserta materai yang berisi persetujuan atau menolak program MBG.

Apabila orang tua menyetujui program, maka bersedia pula menanggung risiko yang mungkin muncul. Contohnya seperti terjadi gangguan pencernaan, reaksi alergi, ketidakcocokan makanan, hingga keracunan makanan MBG.

Pada poin terakhir, orang tua juga diminta untuk bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp80 ribu apabila tempat makan rusak atau hilang.

Akun @MurtadhaOne1 juga menyampaikan hal yang sama dan disertai unggahan Surat Pernyataan Menerima/Menolak Program Makanan Bergizi Gratis.

"Ortu murid dipaksa menanggung resiko dari makanan MBG oleh pemerintah Kebijakan pemerintah tapi rakyat yg disuruh tanggung resiko jika terjadi error," tulisnya pada Selasa, 16 September 2025.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi terkait kebenaran surat yang dikeluarkan salah satu sekolah di Brebes.

Sebelumnya, media sosial juga pernah viral tentang pungutan biaya tambahan program MBG pada penghujung tahun 2024.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Lalu Muhammad Iwan Maharda, menegaskan bahwa program MBG sepenuhnya gratis dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka, tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujar Iwan Mahardan, dikutip Antaranews, Selasa (24/12/2024).

Pada tahun 2025, alokasi anggaran program MBG mencapai sebesar Rp171 triliun. Sementara itu, pagu anggaran MBG tahun 2026 adalah senilai Rp335 triliun.

Alokasi anggaran disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato tentang rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun," kata Prabowo, Jumat (15/8/2025).

Pemerintah juga menargetkan program MBG mampu menyasar 82,9 juta penerima pada Desember 2025. Mereka terdiri dari siswa, ibu hamil, serta balita. Melalui program MBG, pemerintah berharap turut menciptakan lapangan kerja di Indonesia.

Setelah tujuh bulan berjalan, per 15 Agustus 2025, pemerintah mengklaim telah menyalurkan program MBG kepada 20 juta anak-anak sekolah, anak-anak pra sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.