Indef Desak Prabowo Hentikan Program MBG untuk Dievaluasi Total

Indef soroti sudah cukup banyak korban berjatuhan karena keracunan MBG.

Terbit 4 Sep 2025 17:12 WIB

Sejumlah pelajar menikmati makanan bergizi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 13 Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/8/2025). Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat per 20 Agustus 2025 penerima program MGB di Jawa Timur sebanyak 1,9 juta penerima manfaat dengan 714 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan bergizi gratis dan pendistribusiannya tersebar di Jawa Timur. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/rwa.

tirto.id - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi total terhadap program prioritas Kabinet Merah Putih ini bisa dilakukan.

“Kami menilai bahwa program MBG ini harus dihentikan sementara untuk adanya evaluasi total pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia,” tegas Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras, dalam diskusi daring Menakar RAPBN 2026: Arah Kebijakan UMKM, Koperasi dan Ekonomi Digital, Kamis (4/9/2025).

Meski baru dilaksanakan selama 8 bulan, namun Izzudin menilai bahwa sudah cukup banyak korban berjatuhan karena keracunan MBG. Hingga 28 Agustus 2025, MBG telah diterima oleh 23 juta penerima manfaat, tapi pada saat yang sama ada lebih dari 4 ribu korban yang jatuh karena keracunan dan berbagai masalah tata kelola lainnya.

Sayangnya, ribuan korban yang jatuh hanya dianggap sebagai angka statistik, tanpa ada maksud evaluasi menyeluruh dari pemerintah terhadap pelaksanaan program ini. Sebaliknya, Prabowo justru berencana memperluas cakupan program MBG dengan mengalokasikan dana jumbo dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

“Kita ambil angka kasar Rp360 triliun saja itu untuk MBG, maka itu satu program MBG saja sudah memakan anggaran hampir 10 persen dari RAPBN 2026 yang belanjanya sebesar Rp3.700-an triliun. Jadi,” tambah Izzudin.

Selain memakan korban, anggaran besar juga dinilai belum mampu mendongkrak keterlibatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pelaksanaan program MBG. Padahal, pada awal perencanaannya, pemerintah selalu menggembar-gemborkan bahwa MBG akan efektif untuk mendorong kinerja UMKM di daerah.

“Jadi, MBG kalau itu berdampaknya kepada UMKM, itu akan membantu peningkatan pendapatan mereka. Tapi, sayangnya persyaratannya Terlalu berat, harus ada dapur, kemudian juga orang yang menangani itu tidak mungkin UMKM. Jadi, program ini selain dengan makan bergizi, perlu dikaitkan juga dengan UMKM. Mungkin perlu diubah model dalam pelaksanaannya,” ujar Ekonom Senior Indef, Aviliani, pada kesempatan yang sama.