Apa Isi 10 Poin Iran yang Disetujui AS untuk Gencatan Senjata?

tirto.id - Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Teheran mengklaim posisi unggul atau kemenangan dalam konflik ini karena telah memaksa AS untuk menyetujui proposal 10 poin yang mereka ajukan.

Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama dua minggu. Proposal berisi 10 poin penting yang diajukan Iran kepada AS melalui Pakistan sebagai mediator negosiasi, disetujui oleh Trump.

Menurut Trump, proposal 10 poin yang diajukan Iran dinilai cukup layak sebagai dasar negosiasi.

“Kami menerima proposal 10 poin dari Iran, dan percaya bahwa itu adalah dasar yang layak untuk bernegosiasi,” tulis Trump di akun Truth Social @realDonaldTrump.

Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt ketika ditanya lebih rinci menegaskan bahwa proposal itu cukup realistis untuk dibahas lebih lanjut dan bahwa proses diplomasi akan terus berjalan.

Lebih jauh, Leavitt juga menekankan narasi bahwa tekanan militer Amerika Serikat menjadi faktor utama yang mendorong Iran untuk mengambil langkah kompromi, khususnya terkait pembukaan kembali Selat Hormuz.

"Yang benar adalah bahwa Presiden Trump dan militer kita yang kuat telah membuat Iran setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz, dan negosiasi akan berlanjut," tegas Leavitt dikutip The Times of Israel, Rabu (8/4/2026).

Apa Saja 10 Poin Kesepakatan Gencatan Senjata Iran yang Disetujui AS?

Meski pemerintah Iran menyebut telah mengajukan “proposal 10 poin” untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat, rincian lengkap seluruh poin tersebut tidak dipublikasikan secara resmi.

Proposal tersebut menekankan poin-poin utama berikut:

• Pengaturan jalur pelayaran yang terkendali melalui Selat Hormuz dengan koordinasi bersama angkatan bersenjata Iran.
• Mengakhiri perang terhadap semua komponen Poros Perlawanan (Resistance Axis).
• Penarikan pasukan tempur AS dari seluruh pangkalan dan titik penempatan di kawasan tersebut.
• Membentuk protokol transit yang aman di Selat Hormuz, menjamin dominasi Iran sesuai dengan protokol yang disepakati.
• Kompensasi penuh untuk Iran, sesuai dengan estimasi.
• Pencabutan semua sanksi primer dan sekunder serta resolusi dewan IAEA (Badan Energi Atom Internasional) dan Dewan Keamanan PBB.
• Pembebasan seluruh aset Iran yang diblokir di luar negeri.

Dari pernyataan pemerintah dan laporan media resmi negara, sejumlah elemen kunci dapat disebut sebagai inti dari kerangka 10 poin tersebut.

Tuntutan Iran versi bahasa Farsi juga memasukkan frasa "penerimaan pengayaan" untuk program nuklirnya. Namun, frasa tersebut hilang dalam versi bahasa Inggris yang dibagikan kepada para jurnalis.

Iran menuntut pengakuan penuh atas program pengayaan uranium sebagai hak kedaulatan. Iran juga menuntut pencabutan seluruh sanksi ekonomi, baik primer maupun sekunder, menjadi syarat utama.

Iran ingin mempertahankan kendalinya atas Selat Hormuz, jalur strategis yang sangat penting bagi distribusi energi global.

Selain itu, poin-poin lain mencakup penghentian total serangan terhadap Iran dan sekutunya, serta penarikan seluruh pasukan militer AS dari Timur Tengah.

Iran juga menuntut pembebasan aset-asetnya yang dibekukan di luar negeri, serta pembentukan mekanisme jalur aman pelayaran di Selat Hormuz.

“Kontrol Iran yang berkelanjutan atas Selat Hormuz, penerimaan pengayaan, pencabutan semua sanksi primer dan sekunder,” bunyi pernyataan pemerintah dikutip The Times of Israel, Rabu (8/4/2026).

Proposal tersebut turut memasukkan unsur rekonstruksi pasca-konflik dan stabilisasi yang lebih luas, mengingat konflik telah meluas ke beberapa wilayah.

Poin penting lainnya adalah dorongan agar kesepakatan ini disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, sehingga memiliki kekuatan hukum internasional yang mengikat.

“Perlu dicatat bahwa adopsi resolusi tersebut akan menjadikan semua perjanjian ini mengikat di bawah hukum internasional dan akan merupakan kemenangan diplomatik yang signifikan bagi bangsa Iran,” jelas Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dalam sebuah pernyataan.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Keputusan gencatan senjata ini muncul di tengah peran Pakistan sebagai mediator, setelah Islamabad mengajukan proposal gencatan senjata selama 45 hari melalui pertemuan terpisah dengan pejabat AS dan Iran.

Teheran menolak proposal gencatan sementara itu dan memilih mendorong penghentian perang secara permanen.

Iran beralasan bahwa gencatan sementara hanya akan memberi waktu bagi lawannya untuk berkonsolidasi dan melancarkan serangan lanjutan, merujuk pada pengalaman konflik sebelumnya dengan Israel dan keterlibatan militer AS.

Trump memberikan respons dengan mengancam akan menghancurkan Iran termasuk fasilitas pembangkit listrik dan jembatannya dalam satu malam jika Iran tidak segera membuka Selat Hormuz.

Pakistan mencoba meredakan suasana dan meminta Trump menunda rencananya tersebut. Setelah terjadi perundingan kembali, disepakati gencatan senjata dalam dua minggu ke depan.