Utang Luar Negeri RI Naik 1,7% ke US$434,7 Miliar di Januari

tirto.id - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) pada Januari 2026 sebesar 434,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS), tumbuh 1,7 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 yang sebesar 1,8 persen (yoy).

“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resmi, dikutip Senin (16/3/2026).

Jika diperinci, ULN Januari 2026 disumbang oleh utang luar negeri pemerintah yang tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS. Posisi tersebut melonjak 5,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2025 yang sebesar 5,5 persen (yoy).

“Perkembangan ULN pada Januari 2026 dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,” jelas Ramdan.

Namun, sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang luar negeri pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Selain itu, ULN pemerintah juga dimanfaatkan secara optimal dengan terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,3 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,6 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah,” tambah Ramdan.

Berbanding terbalik dengan utang luar negeri pemerintah, ULN swasta tercatat menurun sebesar 0,7 persen (yoy) menjadi 193,0 miliar dolar AS pada Januari 2026. Posisi ini turun lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,2 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,1 persen terhadap total ULN swasta.

“ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta,” ungkapnya.

Meski mengalami peningkatan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026 serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,6 persen dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Ramdan.