Masuk tirto.id
tirto.id - Bank Indonesia (BI) untuk pertama kalinya mengundang Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diadakan tiap bulan. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menjelaskan berdasarkan Undang-Undang (UU) BI Pasal 43 ayat (1) huruf a, RDG memang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah, dengan hak bicara tanpa hak suara.
Berdasarkan itu, Dewan Gubernur BI memandang perlu untuk mengundang Menteri Keuangan untuk hadir dalam setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan untuk memperkuat koordinasi kebijakan moneter Bank Sentral dan kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah.
“Yang selama ini telah erat semakin dipererat untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan bersama mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Perry, dalam Konferensi Pers Hasil RDG November 2025, secara daring, Rabu (19/11/2025).
Koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal menurut kedua belah pihak, semakin penting mempertimbangkan perkembangan ekonomi terkini yang menghadapi ketidakpastian global. Apalagi, baik Bank Indonesia maupun pemerintah perlu menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan ekonomi domestik.
Dengan latar belakang itulah, melalui surat undangan, Perry mengundang Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam RDG November 2025. Namun, kehadiran tersebut diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang dibuktikan dengan adanya surat kuasa dari Purbaya.
“Berdasarkan hal-hal tersebut maka pada hari ini untuk Rapat Dewan Gubernur, kehadiran Menteri Keuangan diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan, Bapak Thomas Djiwandono sebagai wakil pemerintah berdasarkan surat kuasa Menteri Keuangan,” tambah Perry.
Dari kehadiran wakil pemerintah ini, Bank Indonesia mendapat banyak masukan untuk mempererat koordinasi fiskal dan moneter.
Dalam hal ini, keduanya sepakat untuk membangun ekspektasi secara positif secara bersama-sama. Menurut Perry, ekspektasi menjadi sangat penting dan akan semakin kuat dengan sinergi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah yang semakin kuat.
“Dengan membangun ekspektasi, confident semakin baik sehingga efektivitas kebijakan moneter bank sentral dan kebijakan fiskal pemerintah akan semakin baik. Juga, Menteri Keuangan melalui Wakil Menteri Keuangan memberikan update mengenai ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah sesuai hasil koordinasi sebelumnya, bahwa ekspansi fiskal yang digabungkan oleh pemerintah mendorong pertumbuhan sektor riil melalui permintaan,” jelas Perry.
Kondisi tersebut terbukti dari belanja kementerian/lembaga (K/L) yang semakin tinggi menuju akhir 2025. Di sisi lain, belanja pemerintah juga semakin terakselerasi dengan sudah digelontorkannya program-program bantuan dan ekonomi kerakyatan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tadi juga disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui Wakil Menteri Keuangan, rencana pemerintah dalam penerbitan SBN baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini sangat penting untuk bersama-sama menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilitas sistem keuangan termasuk untuk menjaga stabilitas nilai tukar,” tukas Perry.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
