Masuk tirto.id
tirto.id - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 November 2025. Selain itu, suku bunga Deposit Facility juga tetap di level 3,75 persen, dan suku bunga Lending Facility tetap di 5,50 persen.
"Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakepastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelanggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers hasil RDG BI secara daring, Rabu (19/11/2025).
Perry menambahkan, BI terus memperkuat kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil menjaga stabilitas. Sejak September 2024 hingga Oktober 2025, BI telah menurunkan BI Rate total 150 basis poin hingga mencapai 4,75 persen, level terendah sejak 2022. Stabilitas nilai tukar dijaga melalui intervensi di pasar offshore, pasar domestik (spot, DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Selain itu, BI menetapkan suku bunga instrumen moneter valas yang kompetitif untuk menjaga daya tarik penempatan dana di Indonesia. Ekspansi likuiditas ditempuh melalui penurunan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp699,3 triliun per 17 November 2025. BI juga membeli SBN senilai total Rp289,91 triliun, termasuk melalui program debt switching bersama pemerintah.
Kebijakan moneter turut diperkuat melalui insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Hingga awal November 2025, total insentif KLM mencapai Rp404,6 triliun, dengan penyaluran ke bank BUMN sebesar Rp199,4 triliun; bank swasta nasional Rp179,9 triliun; Bank Pembangunan Daerah Rp39,3 triliun; serta kantor cabang bank asing Rp6 triliun.
Secara sektoral, penyaluran insentif diarahkan ke sektor prioritas seperti pertanian, perdagangan, manufaktur, real estat dan perumahan rakyat, konstruksi, transportasi, pergudangan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta UMKM termasuk ultra mikro dan kegiatan ekonomi hijau.
Per 1 Desember 2025, BI memperkuat implementasi KLM berbasis kinerja (performance-based). Insentif diberikan kepada bank yang berkomitmen menyalurkan kredit ke sektor prioritas (lending channel) dan menetapkan suku bunga kredit yang sejalan dengan arah kebijakan suku bunga BI (pricing channel). Kebijakan ini diperkirakan menambah insentif likuiditas sekitar Rp18,5 triliun.
Namun, Perry menyoroti bahwa transmisi kebijakan moneter ke suku bunga perbankan masih berjalan lambat. Meskipun BI Rate telah turun 125 basis poin sepanjang 2025 dan likuiditas melimpah, penurunan bunga deposito 1 bulan hanya mencapai 56 basis poin, dari 4,81 persen menjadi 4,25 persen pada Oktober 2025. Hal ini dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang porsinya mencapai 27 persen dari total DPK perbankan.
Penurunan bunga kredit bahkan lebih lambat lagi, hanya 20 basis poin menjadi 9 persen pada Oktober 2025, antara lain dipengaruhi biaya overhead dan premi risiko yang masih tinggi. Sementara itu, suku bunga pasar uang overnight sudah turun signifikan menjadi sekitar 4 persen per 18 November 2025. Suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan juga turun hingga ke kisaran 4,62-4,69 persen. Imbal hasil SBN tenor 2 tahun turun menjadi 4,7 persen, dan tenor 10 tahun turun menjadi 6,13 persen.
Perry juga memaparkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan pada Oktober 2025 melambat menjadi 7,36 persen secara tahunan, dari 7,7 persen pada bulan sebelumnya.
Kondisi ini disebabkan permintaan kredit yang belum kuat karena pelaku usaha masih menahan ekspansi (wait and see), meningkatnya optimalisasi pembiayaan internal korporasi, serta bunga kredit yang masih tinggi. Fasilitas kredit yang belum dicairkan (undisbursed loan) juga masih besar, mencapai Rp2.450,7 triliun.
Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank sebenarnya memadai. Rasio alat likuid terhadap DPK meningkat menjadi 29,47 persen, sementara DPK tumbuh 11,48 persen pada Oktober 2025, ditopang ekspansi fiskal pemerintah dan kebijakan pelonggaran likuiditas BI.
Namun, funding requirement pada segmen KUR dan UMKM masih meningkat seiring kehati-hatian perbankan menghadapi risiko kredit di sektor-sektor tersebut. Pertumbuhan kredit UMKM pada Oktober 2025 pun turun hingga hanya 0,11 persen secara tahunan.
BI memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada di batas bawah kisaran 8-11 persen, dan akan meningkat pada 2026. Ke depan, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong pembiayaan perbankan dan memperbaiki struktur suku bunga.
Editor: Hendra Friana
