Uang Kuliah di Yogyakarta Semakin Mahal

tirto.id - Elvinda baru saja lulus SMA tahun ini dan telah dua kali menjalani tes masuk perguruan tinggi negeri.

Pada seleksi pertama, lewat SNMPTN, ia gagal. Untuk tes kedua, via SBMPTN, ia memilih jurusan Sastra Jepang sebagai pilihan pertama dan Sastra Nusantara sebagai pilihan kedua—keduanya di Universitas Gadjah Mada. Tes masuk via SBMPTN sendiri telah digelar pada 16 Mei lalu dan akan diumumkan hasilnya secara serentak pada 13 Juni mendatang.

Bila lolos nanti, Elvinda adalah satu dari 797.023 pendaftar yang berhasil mengisi 128.000 kuota mahasiswa baru untuk jalur ujian kedua di 85 PTN.

Tetapi, bila gagal kembali, mau tak mau gadis 18 tahun ini harus memikirkan kampus swasta sebagai pilihannya menekuni pendidikan sarjana.

Itu telah menjadi perhatian keluarga Elvinda. Ibunya, seorang ibu tunggal dan bekerja sebagai karyawan di usia menjelang pensiun di sebuah BUMN, telah memikirkan sekian langkah buat membiayai putrinya itu. Aulia, kakak kandung Elvinda, berkata bahwa keluarganya telah menjual sebidang tanah warisan almarhum ayah mereka baru-baru ini.

“Tanah itu tabungan untuk biaya kuliah adik saya. Kuliah di kampus negeri sudah mahal, apalagi kampus swasta,” ujarnya, awal Mei lalu.

Anggapan Aulia sangat mungkin jadi keprihatinan yang meluas di antara banyak keluarga di Indonesia, yang ingin anak atau saudaranya bisa mengakses pendidikan tinggi lebih murah. Tetapi, dari tahun ke tahun, biaya kuliah di kampus negeri maupun swasta terus-menerus naik, baik di Yogyakarta maupun di kota lain.

Baca liputan Tirto bertema pendidikan tinggi, dengan contoh kasus di Kota Malang, Surabaya, dan Jakarta di SINI

Kenaikan biaya kuliah dan konsumsi mahasiswa di provinsi yang menyandang slogan sebagai Kota Pelajar ini terekam dalam survei Bank Indonesia pada 2016, dimuat dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional DIY 2017, yang menyurvei 650 responden dari kalangan mahasiswa.

Survei ini menyimpulkan, nilai rata-rata biaya kuliah di Yogyakarta melonjak drastis pada 2015 dibanding 2014. Biaya kuliah mahasiswa diploma pada 2015 naik 53 persen. Sedangkan biaya mahasiswa S1 terkerek 18 persen. Sebaliknya, biaya kuliah mahasiswa pascasarjana turun 16 persen.

Data nominalnya, nilai rata-rata biaya kuliah mahasiswa jenjang D3, S1, dan pascasarjana untuk angkatan 2015 sebesar Rp5,4 juta, Rp4,7 juta, dan Rp9,5 juta. Hasil ini diperoleh dari survei terhadap 60 persen dan 40 persen mahasiswa kampus swasta dan negeri di kampus-kampus yang mahasiswanya tergolong besar.

Sri Fitriani, kepala tim penasihat ekonomi dan keuangan BI Yogyakarta, mengatakan komponen terbesar pemicu penaikan biaya jenjang D3 adalah membengkaknya dana praktikum. Survei itu mencatat, biaya praktikum pada 2015 sebesar Rp804 ribu, melonjak dari hanya sekitar Rp312 ribu pada 2014. Harga alat tulis juga naik 64 persen, ujarnya.

Salah satu pemicu penaikan biaya kuliah di Yogyakarta adalah menggelembungnya nilai uang kuliah lewat sistem apa yang disebut Uang Kuliah Tunggal, alias UKT, di sejumlah kampus negeri pada 2015. Penaikan signifikan terjadi setelah sistem baru pembayaran uang kuliah itu berlaku di tahun ketiga.

Namun, Fitriani mengingatkan bahwa besaran biaya kuliah ini sesungguhnya beragam. Survei itu mendapati rentang biaya kuliah responden mahasiswa D3 antara Rp400 ribu dan Rp8,8 juta per semester. Sedangkan untuk mahasiswa S1, antara Rp300 ribu dan Rp25 juta per semester.

Meski begitu, Fitriani mengatakan bahwa mayoritas responden masih menilai Yogyakarta adalah tujuan favorit kuliah. Alasannya, biaya hidup dan kuliah di Yogyakarta dianggap lebih murah dibanding kota lain, selain fasilitas pendidikannya pun bagus.

Setiap tahun, Yogyakarta memang masih sebagai tujuan favorit puluhan ribu mahasiswa baru. Tahun ini, panitia SNMPTN mencatat ada 55.652 pendaftar yang kepincut ingin kuliah di UGM dan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun lalu, data Kopertis V menyebut jumlah mahasiswa baru di 100 lebih kampus swasta menembus 50-an ribu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta mencatat 10 kampus negeri memiliki 106.973 mahasiswa dan 106 PTS memiliki 77.355 mahasiswa pada 2015.

BPS menghitung, sumbangan sektor jasa pendidikan mencapai Rp8,59 triliun dari Rp101,3 triliun produk domestik regional bruto (PDRB) Yogyakarta tahun 2015. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya, sebesar Rp7,6 triliun atas Rp92,8 triliun ke PDRB DIY 2014.

Uang Kuliah Terus Naik

Nilai UKT di sebagian kampus negeri Yogyakarta terus-menerus naik sejak berlaku pada 2013. Nilai UKT pada tingkat 1 dan 2 memang stagnan, antara Rp500 ribu dan Rp1 juta per semester. Namun, angka UKT pada level selanjutnya terus membengkak.

Pada 2013, di UGM, misalnya, UKT kategori 5 di jurusan S1 yang paling murah di sejumlah prodi humaniora sebesar Rp4,2 juta. Jurusan pendidikan dokter adalah yang termahal, sebesar Rp14,5 juta per semester. Dari 68 jurusan S1 di UGM, hanya ada satu prodi dengan nilai UKT level lima di atas Rp10 juta. Sementara pada jenjang D3, angka terendah Rp3,5 juta dan tertinggi Rp10 juta.

Seperti halnya UGM, UNY menetapkan UKT ke dalam lima kategori pada 2013. UKT kategori kelima yang termurah sebesar Rp3,5 juta dan tertinggi Rp4,5 juta. Sementara rata-rata UKT termahal terdapat pada jurusan pendidikan bidang teknik, yang berlaku serupa pada jenjang D3.

DI Institut Seni Indonesia (ISI), biaya UKT termurah sebesar Rp1,9 juta dan termahal Rp2,2 juta

Tetapi, pada 2014 dan seterusnya, kampus-kampus negeri semakin menaikkan biaya kuliah.

Uang kuliah termurah dan termahal di UGM antara Rp5,5 juta dan Rp22,5 juta. UNY antara Rp3,85 juta dan Rp4,95 juta.

Setahun berikutnya, UGM masih menetapkan UKT yang sama, tetapi pilihan jurusan dengan uang kuliah termurah semakin dipersempit, kemungkinan besar hanya untuk studi yang sepi peminat. Mereka adalah prodi pembangunan dan kesejahteraan sosial (sosiastri), sosiologi, dan ilmu filsafat. UKT untuk ketiga jurusan ini Rp5,5 juta.

Setahun setelahnya, kampus yang dulunya dikenal sebagai "kampus rakyat" mengubah uang kuliah di jenjang diploma (atau vokasi) dan pascasarjana. Besarannya antara Rp5,25 juta dan Rp15 juta.

Begitupun dengan UNY, yang menambah kategori UKT, sehingga makin memperkecil peluang jurusan dengan biaya kuliah termurah tetapi makin menetapkan jurusan-jurusan yang banyak peminat dengan uang kuliah lebih mahal. Pada 2015, UNY menerapkan 7 kelompok UKT. Mereka menerapkan biaya kuliah Rp4,94 juta untuk kelompok prodi pendidikan dan Rp6,35 juta untuk kelompok prodi teknik.

Pada 2015 Universitas Pembangunan (UPN) Veteran ikut-ikutan menerapkan UKT untuk kali pertama. Besarannya, dari termurah hingga termahal, antara Rp6,4 juta dan Rp11,6 juta.

Jurusan kedokteran di sejumlah kampus, baik itu di UGM maupun di Universitas Airlangga (Surabaya) dan Universitas Diponegoro (Semarang), tetap paling mahal, berkisaran di atas Rp10 juta hingga Rp23 juta.

Di Jakarta, dalam riset Tirto awal April lalu, mayoritas responden lebih memilih jurusan komunikasi, dan studi kedokteran tidak termasuk dalam 11 pilihan unggulan mereka. Alasan utamanya adalah biaya kuliah yang mahal hingga ratusan juta.

Baca laporan khusus Tirto mengenai biaya kuliah kedokteran yang terus naik setiap tahun

Biaya Kuliah di Kampus Swasta

Di kampus swasta, biaya untuk studi kedokteran berlipat. Misalnya, Universitas Islam Indonesia (UII). Pada 2015, total biaya SPP selama empat tahun untuk pendidikan dokter sebesar Rp77,33 juta. Ini belum menghitung uang pangkal antara Rp175 juta sampai Rp225 juta, yang disesuaikan skor seleksi.

Pada tahun yang sama, biaya kuliah termurah di UII terdapat di prodi hukum Islam, taksirannya Rp24,85 juta selama empat tahun dengan uang pangkal antara Rp0 sampai Rp2 juta.

Pada tahun ini, orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya menjadi dokter di UII harus mengeluarkan kocek Rp111,48 juta selama empat tahun, dengan uang pangkal antara Rp185 juta sampai Rp235 juta. Studi dengan biaya termurah, prodi hukum Islam, sebesar Rp35,48 juta dengan uang pangkal antara Rp2 juta sampai Rp4 juta.

Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), perkiraan biaya kuliah pendidikan dokter selama delapan semester pada 2016 sebesar Rp291,6 juta. Biaya termurah terdapat pada studi komunikasi dan konseling Islam, mencapai Rp35,73 juta selama delapan semester.

Skema UKT Memberatkan Mahasiswa

Sistem UKT, yang berlaku sejak 2013, merupakan implementasi dari pasal 88 UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi. Peraturan menteri pendidikan 55/2013 menerapkan rumusan UKT berdasarkan nilai biaya kuliah tunggal (BKT) dikurangi subsidi pemerintah dalam bentuk bantuan operasional perguruan tinggi negeri.

Biaya kuliah tunggal adalah total kebutuhan biaya operasional pendidikan masing-masing mahasiswa di setiap jurusan. Sedangkan bantuan operasional diambil dari APBN, yang belakangan disebut bantuan pendanaan khusus bagi kampus negeri berbadan hukum.

Peraturan menteri ini melarang pemungutan tarif di luar UKT kecuali bagi mahasiswa nonreguler. Jumlah mahasiswa nonreguler di setiap PTN dibatasi maksimum 20 persen dari total mahasiswa baru. Mahasiswa dari jalur nonreguler, seperti via seleksi mandiri, tetap wajib membayar uang pangkal. Sayangnya, peraturan baru kementerian tahun 2016 menaikkan kuota mahasiswa jalur nonreguler menjadi 30 persen.

Regulasi terakhir tetap mewajibkan PTN menimbang kapasitas ekonomi keluarga mahasiswa dalam penetapan beban UKT. Maka, semua PTN mematok besaran UKT ke dalam sejumlah kategori (dari tiga hingga delapan) sejak 2013. UKT termurah (level 1 dan level 2) antara Rp500 ribu dan Rp1 juta. Ia mewajibkan sedikitnya ada 5 persen dari mahasiswa baru untuk masing-masing jurusan di setiap PTN menerima kewajiban UKT di dua level termurah.

Sayangnya, di lapangan, kerap muncul masalah, terutama pada metode mengukur kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa. Masalah lain juga saat mahasiswa meminta penurunan UKT selagi masa kuliah ketika keuangan keluarga mahasiswa itu terbelit masalah (misalnya orangtua pensiun atau terkena bencana).

Baca kisah mahasiswa Universitas Brawijaya dalam laporan Tirto yang mengajukan peringanan UKT meski tetap terbilang mahal

Rektor UGM Dwikorita Karnawati mengatakan UGM sudah berupaya menjaga biaya tetap murah dengan tidak menaikkan UKT sejak 2015. UGM telah memberi peluang bagi mahasiswa mengajukan keringanan, penyesuaian, dan penundaan pembayaran UKT. Besaran UKT pun, katanya, dipatok 40 atau 50 persen dari biaya kuliah tunggal setiap jurusan.

Dwikorita mengklaim 32 persen dari total 55 ribu mahasiswa UGM merupakan mahasiswa tidak mampu yang menerima bantuan bidik misi maupun beasiswa lain. “Beasiswa untuk mahasiswa UGM yang tidak mampu sebesar Rp200 miliar tiap tahun,” katanya.

Menurutnya, pembayaran biaya kuliah melalui skema UKT baru setara 30 persen dari total kebutuhan anggaran UGM. Dana APBN menutup 35 persen kebutuhan UGM. Sedangkan 35 persen sisanya tertutupi dari "sumber pendanaan kreatif kampus" berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum.

“Selama beberapa tahun lalu, dana APBN masih 40 persen pengeluaran, saat ini nilainya tinggal 35 persen dari total anggaran,” kata Dwikorita.

Menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Mohamad Nasir berkali-kali menyatakan telah meminta nilai UKT di semua PTN tidak boleh naik pada 2017.

APBN 2016 menganggarkan bantuan operasional untuk 118 kampus negeri senilai Rp4,5 Triliun. Tetapi realisasinya hanya Rp4,2 Triliun. Tahun ini APBN menaikkan jatah bantuan operasional untuk 107 kampus negeri dan bantuan pendanaan bagi 11 PTN berbadan hukum sebesar Rp4,65 triliun.

Protes Mahasiswa terhadap skema UKT

Sebagian mahasiswa di Yogyakarta memprotes praktik pemberlakuan UKT. Robi Setiawan, mantan anggota pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY, berkata penetapan beban uang kuliah tunggal tak sepadan kemampuan finansial keuangan orangtua mahasiswa.

“Kalau anak pegawai negeri tak masalah, tapi jika orangtua dengan usaha kecil-kecilan jadi persoalan. Belum lagi kalau bangkrut di tengah masa kuliah anaknya,” kata Robi.

Protes soal penentuan beban UKT ini pernah menjadi salah satu tuntutan demonstrasi ribuan mahasiswa UGM pada 2 Mei 2016, yang terulang kembali pada 2 Mei 2017.

• Baca laporan Tirto soal demonstrasi besar-besaran mahasiswa UGM pada 2 Mei 2016: Pesta Rakyat, atau Panggung untuk Dua Lakon

Presiden BEM Keluarga Mahasiswa UGM Alfath Bagus mengatakan aksi terakhir menyuarakan 6 tuntutan, 5 terkait UKT. Aksi itu diinisiasi BEM dan kelompok lain yang membentuk Aliansi Mahasiswa UGM.

“Demo kemarin aksi lanjutan tahun lalu. Misalnya, di Fakutas Biologi, UKT level 3 pernah dijanjikan akan diturunkan dari Rp5,5 juta jadi Rp4,5 juta, tapi kenyataannya belum,” kata Alfath.

Ia mengimbuhkan, aksi itu untuk memastikan pihak kampus benar-benar menerapkan kebijakan penetapan beban UKT 50 persen bagi mahasiswa semester 9 dan 10, yang sudah menggarap skripsi. SK Rektor UGM soal kebijakan keringanan UKT ini telah keluar pada 20 Juni 2016.

Menurut Alfath, tuntutan lain soal keluhan sebagian rekannya yang kesulitan mengurus penyesuaian level beban UKT dengan alasan tak sesuai kemampuan finansial keluarga. SK Rektor UGM mengenai hal ini sudah ada, tetapi mahasiswa menganggap implementasinya masih bermasalah.

Alfath mengkritik nilai UKT yang mahal di kampusnya, termasuk bisa tembus Rp20-an juta bagi mahasiswa kedokteran lewat jalur reguler. Menurutnya, skema UKT yang membelit mahasiswa dan membebani para orangtua telah melunturkan status UGM sebagai kampus kerakyatan.