Menuju konten utama

Target 2025 Nyaris Rp3.000 T, Menkeu: Susah Loh Ngumpulin Pajak

Sri Mulyani mengungkapkan sulitnya mengumpulkan penerimaan pajak, apalagi target nyaris Rp3.000 triliun.

Target 2025 Nyaris Rp3.000 T, Menkeu: Susah Loh Ngumpulin Pajak
Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (8/10/2024). tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi.

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan sulitnya mengumpulkan penerimaan pajak. Pasalnya, target penerimaan negara yang dipatok pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, pada tahun 2025, penerimaan negara ditarget hampir mencapai Rp3.000 triliun.

Dia mengatakan, pendapatan negara yang ditargetkan pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto sebesar Rp2.996,9 triliun. Menurutnya, untuk dapat mencapai target pendapatan yang kian meningkat itu bukanlah tugas yang mudah. Bendahara negara itu juga mengatakan sulitnya mengumpulkan setoran pajak.

“Ini rekor terbaru dari penerimaan negara, mendekati Rp3 ribu triliun di mana penerimaan pajak (peserta bertepuk tangan). Boleh lah ditepuk tangani, susah, loh, ngumpulin pajak. Kalau gampang ya tidak perlu tepuk tangan,” tuturnya dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Sri Mulyani menyebut bahwa total pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan (pajak dan cukai) sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp505,4 triliun.

Mengenai hal itu, dia mengungkapkan target yang dipatok sangat ambisius. Namun, menurutnya target itu masih realistis jika ingin dikejar asalkan pemerintah mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi.

“Target ini cukup ambisius namun realistis, sehingga bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di satu sisi, dan di sisi lain mampu memenuhi kebutuhan belanja pemerintah baru,” ucapnya.

Dia merinci, anggaran belanja negara yang disiapkan pada tahun depan sebesar Rp 3.613,1 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.693 triliun dan transfer ke daerah Rp919 triliun. Dengan begitu, APBN 2025 kali pertama disepakati defisit sebesar 2,53 persen.

“Defisit didesain di 2,53 persen dari GDP atau nominalnya Rp 616 triliun, dari postur ini kami telah terus berkonsultasi berkoordinasi dengan tim transisi dan sinkronisasi dan presiden terpilih,” ucapnya.

Baca juga artikel terkait PAJAK atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Anggun P Situmorang