Survei: 7 dari 10 Orang Tertarik Kendaraan Listrik

tirto.id - Sejak beberapa tahun terakhir, Dimas (24) mulai mempertimbangkan untuk membeli mobil listrik pertamanya. Pria asal Tangerang itu bahkan mengaku sudah hampir mantap menjadikan mobil listrik sebagai kendaraan keempat yang mengisi garasi rumahnya.

Salah satu alasan terbesar yang membuatnya tertarik beralih ke mobil listrik adalah potensi penghematan biaya operasional, terutama untuk memangkas pengeluaran bahan bakar minyak (BBM). Di tengah tren kenaikan harga BBM di Indonesia, mobil listrik menurutnya menjadi pilihan yang semakin masuk akal secara ekonomi.

Bagi Dimas, persoalan nilai jual kembali (resale value) yang kerap menjadi kekhawatiran calon pembeli bukan lagi menjadi pertimbangan utama. Ia memandang mobil listrik bukan sebagai aset yang akan segera dijual kembali, melainkan kendaraan yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam jangka panjang.

Meski demikian, langkahnya untuk segera meminang mobil listrik belum sepenuhnya bulat. Di balik keyakinannya, Dimas masih menyimpan sejumlah kekhawatiran, terutama soal daya tahan performa mobil listrik jika digunakan bertahun-tahun. Ia juga mempertanyakan kesiapan layanan purnajual (after sales) kendaraan listrik yang menurutnya belum tentu mampu menyamai layanan mobil konvensional berbasis mesin pembakaran internal.

“Kalau misalnya kayak mobil bensin, mau dipakai berapa [tahun pun], 20 tahun, berpuluh-puluh tahun, ya sudah, kalau rusak ada spare part-nya yang bisa diganti. Maksudnya kalau mobil listrik kan baterai, gitu loh. Kalau rusak, berarti harus diganti the whole battery-nya,” kata Dimas saat dihubungi Tirto pada Selasa (7/7/2026).

Keraguan seperti yang dirasakan Dimas ternyata juga muncul di benak banyak calon pengguna kendaraan listrik. Di satu sisi, minat masyarakat terhadap kendaraan listrik terus menunjukkan tren positif. Di sisi lain, masih ada berbagai kekhawatiran yang membuat sebagian orang menunda keputusan untuk membeli.

Gambaran tersebut terlihat dalam survei mandiri Tirto bekerja sama dengan Jakpat yang dilakukan pada 13–14 Juli 2026 terhadap 1.500 responden di 34 provinsi di Indonesia. Mayoritas responden berasal dari Pulau Jawa, yakni Jawa Barat (24,32 persen), Jawa Timur (14 persen), Jawa Tengah (12 persen), dan DKI Jakarta (11,92 persen). Sementara itu, responden dari luar Pulau Jawa mencapai 30,16 persen.

Dari sisi pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan SMA/sederajat (49,04 persen), disusul lulusan sarjana (32,03 persen). Berdasarkan status sosial ekonomi (socioeconomic status/SES), kelompok terbesar berasal dari kategori middle 1 (37,68 persen), diikuti upper 2 (21,68 persen) dan middle 2 (19,20 persen).

7 dari 10 Responden Tertarik Kendaraan Listrik

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 70,96 persen responden menyatakan tertarik memiliki kendaraan listrik atau membeli kembali kendaraan listrik dalam lima tahun mendatang. Sebaliknya, hanya 11,6 persen responden yang mengaku kurang tertarik atau sama sekali tidak berminat memiliki kendaraan listrik.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil survei Tirto dan Jakpat pada 2023. Kala itu, 82,8 persen responden menyatakan berminat membeli mobil listrik, baik dalam waktu dekat maupun pada masa mendatang. Hanya 17,2 persen yang mengaku tidak tertarik sama sekali. Artinya, kedua survei sama-sama menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kendaraan listrik tetap berada pada level yang tinggi.

Lantas, apa yang membuat masyarakat tertarik beralih ke kendaraan listrik?

Alasan Masyarakat Mulai Melirik Kendaraan Listrik

Di balik tingginya minat tersebut, pertimbangan ekonomi masih menjadi faktor yang paling kuat mendorong masyarakat melirik kendaraan listrik.

Survei Tirto dan Jakpat menunjukkan, sebanyak 72,04 persen responden tertarik memiliki kendaraan listrik karena berharap dapat mengurangi konsumsi BBM. Selain itu, 64,6 persen responden menilai kendaraan listrik lebih ramah lingkungan, sedangkan 61,89 persen menyebut biaya operasional yang lebih hemat sebagai daya tarik utama.

Pola ini nyaris tidak berubah dibandingkan hasil survei Tirto pada 2023. Saat itu, alasan yang paling banyak dipilih responden juga berkaitan dengan efisiensi penggunaan BBM (70,9 persen) dan anggapan bahwa kendaraan listrik lebih ramah lingkungan (69,9 persen).

Pandangan tersebut bukan tanpa dasar. Sejumlah penelitian menunjukkan emisi gas rumah kaca kendaraan listrik sepanjang siklus penggunaannya cenderung lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak, terutama ketika pasokan listrik semakin banyak berasal dari sumber energi rendah emisi.

Keunggulan dari sisi biaya operasional pun relatif mudah dihitung. Berdasarkan simulasi PLN, ongkos energi mobil listrik dapat ditekan hingga sekitar seperenam dibandingkan mobil berbahan bakar minyak. Secara sederhana, energi dalam satu liter BBM setara dengan sekitar 1,2 kWh listrik. Dengan tarif listrik rumah tangga nonsubsidi sebesar Rp1.352 per kWh, biaya untuk memperoleh energi tersebut hanya sekitar Rp1.624. Sebagai perbandingan, harga Pertamax saat ini berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp19.000 per liter, bergantung pada wilayah.

Di luar pertimbangan biaya, aspek teknologi juga menjadi magnet tersendiri. Sebanyak 42,73 persen responden mengaku tertarik karena menilai kendaraan listrik menawarkan teknologi yang lebih modern. Sementara itu, insentif pemerintah hanya dipilih oleh 12,4 persen responden, sedangkan faktor gengsi atau prestise menjadi alasan bagi 4,62 persen responden.

Temuan survei tersebut sejalan dengan pandangan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Unsur Pemangku Kepentingan Industri, Sripeni Inten Cahyani. Menurutnya, daya tarik kendaraan listrik memang tidak hanya terletak pada aspek teknologi, tetapi juga pada potensi penghematan yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

Ia memperkirakan, pengguna sepeda motor listrik dapat menghemat biaya operasional sekitar Rp8.000 setiap hari dibandingkan jika masih menggunakan sepeda motor berbahan bakar minyak. Jika diakumulasikan dalam setahun, penghematan tersebut menjadi cukup signifikan bagi rumah tangga.

Dampaknya juga tidak berhenti pada tingkat individu. Menurut Sripeni, semakin banyak masyarakat beralih ke kendaraan listrik, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan negara melalui penurunan konsumsi BBM.

Ia mencontohkan, apabila satu juta sepeda motor berbahan bakar minyak berhasil dikonversi menjadi sepeda motor listrik, konsumsi BBM nasional diperkirakan berkurang sekitar satu juta liter per hari. Penurunan konsumsi tersebut setara dengan berkurangnya impor BBM sekitar 6.289 barel per hari.

“Dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 100 dolar AS per barel, maka penghematan biaya impor mencapai sekitar 628.900 dolar AS per hari, atau sekitar Rp11 miliar per hari dengan asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS,” kata Sripeni kepada Tirto, Selasa.

HEV Lebih Diminati Dibanding BEV

Menariknya, ketika ditanya mengenai jenis kendaraan listrik yang paling diminati, preferensi responden ternyata tidak terkonsentrasi pada satu jenis kendaraan tertentu. Sebanyak 34,84 persen responden mengaku tertarik memiliki baik mobil maupun sepeda motor listrik. Sementara itu, 26,49 persen lebih memilih sepeda motor listrik, disusul mobil hybrid electric vehicle (HEV) yang dipilih oleh 24,24 persen responden.

Di sisi lain, minat terhadap mobil listrik murni berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) justru relatif lebih rendah. Hanya 11,61 persen responden yang secara khusus menyatakan ingin memiliki mobil listrik jenis tersebut. Adapun 2,82 persen responden mengaku belum memiliki gambaran mengenai jenis kendaraan listrik yang ingin dibeli.

Temuan ini mengindikasikan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap elektrifikasi kendaraan belum sepenuhnya identik dengan mobil listrik murni. Bagi sebagian responden, kendaraan hybrid maupun sepeda motor listrik masih dipandang sebagai pilihan yang lebih realistis sebagai tahap awal transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak.

Preferensi tersebut juga tercermin di pasar otomotif nasional. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan penjualan mobil hybrid masih berada di atas mobil listrik berbasis baterai. Sepanjang Januari–April 2024, penjualan mobil hybrid rakitan lokal mencapai 20.291 unit, hampir dua kali lipat dibandingkan penjualan BEV rakitan lokal yang tercatat sebanyak 11.051 unit.

Bukan tanpa alasan mobil hybrid lebih diminati. Dibandingkan BEV, kendaraan hybrid menawarkan pengalaman berkendara yang lebih dekat dengan mobil konvensional. Pengguna tidak perlu sepenuhnya bergantung pada stasiun pengisian kendaraan listrik karena mesin pembakaran internal tetap dapat digunakan ketika daya baterai menipis. Dengan kata lain, konsumen bisa menikmati efisiensi bahan bakar tanpa harus mengubah kebiasaan berkendara secara drastis.

Ketua I GAIKINDO, Jongkie Sugiarto, menilai kemudahan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat mobil hybrid lebih mudah diterima pasar. Selain menawarkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, harga mobil hybrid juga relatif lebih terjangkau dibandingkan mobil listrik murni.

"Hybrid harganya lebih terjangkau, sudah hemat BBM, tak perlu charging station," kata Jongkie Sugiarto, dikutip Gaikindo dari CNBC Indonesia, Senin (13/5/2024).

Dari sisi produsen, mobil hybrid juga memiliki keuntungan tersendiri. Biaya produksi kendaraan hybrid umumnya masih lebih rendah dibandingkan BEV karena menggunakan baterai berkapasitas lebih kecil. Padahal, baterai masih menjadi komponen dengan biaya paling mahal dalam pembuatan mobil listrik. Kondisi ini membuat harga jual mobil hybrid relatif lebih kompetitif sehingga jangkauan konsumennya menjadi lebih luas.

Kombinasi antara harga yang lebih terjangkau, kemudahan penggunaan, serta belum bergantung pada infrastruktur pengisian daya membuat mobil hybrid saat ini menjadi pilihan transisi yang dianggap paling realistis oleh banyak konsumen Indonesia. Sementara itu, mobil listrik murni masih menghadapi tantangan untuk meyakinkan masyarakat bahwa manfaat yang ditawarkan sepadan dengan perubahan kebiasaan dan biaya awal yang harus dikeluarkan.

Kekhawatiran Masyarakat Soal Kendaraan Listrik

Tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik ternyata belum otomatis berujung pada keputusan untuk membeli. Di balik optimisme tersebut, masih tersimpan berbagai keraguan yang membuat calon konsumen memilih menunggu.

Survei Tirto dan Jakpat menunjukkan, persoalan baterai menjadi kekhawatiran terbesar masyarakat. Sebanyak 28,65 persen responden mengaku ragu membeli kendaraan listrik karena mencemaskan umur baterai, biaya penggantian, hingga aspek keamanannya.

Kekhawatiran berikutnya berkaitan dengan penggunaan sehari-hari. Sebanyak 22,59 persen responden mempertanyakan jarak tempuh kendaraan, kenyamanan untuk perjalanan jauh, serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang daya baterai.

Selain itu, 12,12 persen responden masih meragukan kesiapan layanan purnajual, mulai dari ketersediaan bengkel, suku cadang, hingga kepastian nilai jual kembali kendaraan. Infrastruktur pengisian daya yang dinilai belum merata juga masih menjadi perhatian bagi 11,02 persen responden. Menariknya, harga kendaraan justru bukan menjadi hambatan utama. Hanya 7,16 persen responden yang menyebut harga sebagai alasan utama menunda pembelian.

Pola tersebut tidak banyak berubah dibandingkan hasil survei Tirto pada 2023. Saat itu, kekhawatiran terhadap daya tahan baterai juga menjadi alasan yang paling banyak dipilih responden (62,27 persen), disusul keterbatasan infrastruktur pendukung (61,13 persen) dan harga kendaraan listrik yang dinilai masih mahal (57,8 persen).

Temuan serupa juga muncul dalam survei Katadata Insight Center (KIC) pada 2022. Mayoritas responden saat itu masih menganggap harga kendaraan listrik terlalu tinggi (73,8 persen), diikuti kekhawatiran baterai cepat habis (59,4 persen) dan belum memadainya fasilitas pengisian daya (59,3 persen).

Konsistensi temuan dari berbagai survei tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar adopsi kendaraan listrik di Indonesia bukan semata-mata terletak pada harga. Yang lebih penting adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi, ekosistem, dan kepastian penggunaan kendaraan listrik dalam jangka panjang.

Pakar otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai kekhawatiran masyarakat memang lebih banyak tertuju pada baterai dibandingkan komponen kendaraan lainnya. Menurutnya, bagi calon pembeli, kondisi baterai menjadi penentu utama apakah sebuah kendaraan listrik masih layak digunakan atau justru berpotensi menimbulkan biaya besar di kemudian hari.

Mayoritas kendaraan listrik menggunakan baterai lithium-ion (LIB) sebagai sumber daya mereka. Mengutip penelitian Eljarray dkk. (2026) di antara semua baterai, LIB memiliki teknologi penyimpanan energi yang paling dominan untuk kendaraan listrik karena kepadatan energinya yang tinggi, desain yang ringan, masa pakai yang panjang, dan kemampuan pengisian daya yang cepat.

Meskipun memiliki keunggulan tersebut, LIB menghadapi tantangan keselamatan yang dapat menyebabkan kegagalan fatal seperti kebakaran atau ledakan. Oleh karenanya, penggunaan LIB pada kendaraan listrik juga harus dibarengi dengan sistem manajemen baterai yang baik, salah satunya dengan memerhatikan kondisi kesehatan atau State of Health (SOH).

SOH merupakan indikator penting untuk memastikan pengoperasian baterai yang tepat dan aman, karena di dalamnya terdapat informasi tentang kesehatan baterai kendaraan listrik terkini yang dibandingkan dengan kondisinya saat masih baru.

Meski begitu, Yannes mengatakan saat ini di Indonesia belum ada standar pengujian SOH yang diakui secara nasional. Padahal, menurutnya SOH sulit untuk dinilai secara independen tanpa adanya standar pengujian tertentu yang telah ditetapkan.

"Biaya penggantian baterai juga masih sangat mahal sehingga banyak calon pembeli khawatir membeli bom waktu yang baru diketahui kondisinya setelah beberapa tahun digunakan," kata Yannes kepada Tirto, Rabu (8/7/2026).

Ia meyakini keputusan masyarakat untuk membeli kendaraan listrik akan terus tertahan apabila belum ada standar pengujian SOH yang diakui, penerbitan sertifikat kesehatan baterai, serta penyediaan skema garansi atau pembelian kembali (buyback) dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) maupun produsen kendaraan listrik.

Persoalan kedua yang disoroti Yannes adalah infrastruktur pengisian daya atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, saat ini pembangunan SPKLU masih terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di kawasan komersial saja.

Yannes menyebut, belum meratanya pembangunan fasilitas pengisian daya seperti SPKLU ataupun stasiun penukaran baterai membuat masyarakat memiliki kekhawatiran bahwa mobilitas sehari-hari mereka akan terganggu.

Padahal, menurutnya pola mobilitas masyarakat di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Di Indonesia, sebagian besar keluarga hanya memiliki satu unit mobil yang digunakan untuk seluruh kebutuhan, mulai dari mobilitas harian di dalam kota, sampai perjalanan jarak jauh seperti mudik. Sehingga, ketersedian fasilitas pengisian daya yang merata menjadi sangat krusial untuk menopang mobilitas yang tinggi tersebut.

“Kondisi [tidak meratanya fasilitas pengisian daya] ini memunculkan range anxiety, yakni kekhawatiran kendaraan kehabisan daya sebelum menemukan fasilitas pengisian atau penukaran baterai, terutama ketika berada di luar kota atau wilayah yang belum memiliki jaringan pengisian cepat yang memadai,” tuturnya.

Terkhusus untuk sepeda motor, Yannes memandang penyediaan stasiun penukaran baterai yang merata sangat krusial untuk menopang aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai ojek daring. Jika stasiun penukaran baterai tidak tersedia secara masif, ia khawatir akan timbul berbagai masalah baru di kemudian hari, seperti misalnya keterbatasan pilihan saat terjadi gangguan pada salah satu stasiun penukaran.

Masyarakat Mendukung, tetapi Belum Siap Beralih

Di tengah berbagai keraguan terhadap kendaraan listrik, dukungan masyarakat terhadap arah kebijakan elektrifikasi pemerintah sebenarnya tergolong cukup tinggi.

Survei Tirto dan Jakpat menunjukkan, sebanyak 36 persen responden menyatakan mendukung upaya pemerintah memperbanyak penggunaan kendaraan listrik, sementara 18,8 persen lainnya mengaku sangat mendukung. Di sisi lain, 40,08 persen memilih bersikap netral. Hanya sekitar 5 persen responden yang menyatakan tidak mendukung atau sangat tidak mendukung kebijakan tersebut.

Pola yang sama juga terlihat ketika responden diminta menilai pentingnya kendaraan listrik bagi masa depan Indonesia. Sebanyak 45,68 persen responden menganggap kendaraan listrik penting, sedangkan 20,56 persen menilai kendaraan listrik sangat penting. Sebaliknya, hanya sekitar 5 persen yang menilai kendaraan listrik kurang penting atau bahkan tidak penting sama sekali.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif masyarakat menerima gagasan transisi menuju kendaraan listrik. Namun, penerimaan itu belum otomatis berubah menjadi keputusan untuk membeli ataupun menggunakan kendaraan listrik.

Hal itu tercermin dari tingkat kepemilikan kendaraan listrik yang masih rendah. Sebanyak 70,72 persen responden mengaku belum memiliki kendaraan listrik sama sekali. Sementara itu, 23,6 persen telah memiliki sepeda motor listrik, 2,8 persen memiliki mobil listrik, dan hanya 2,88 persen yang memiliki keduanya.

Paradoks antara tingginya dukungan dan rendahnya tingkat adopsi ini juga terlihat dalam survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 27 Januari–3 Februari 2026. Survei tersebut menunjukkan 95,6 persen responden yang telah terpapar informasi mengenai kendaraan listrik mendukung upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Namun, dukungan tersebut belum berbanding lurus dengan kesiapan masyarakat untuk beralih. Berbagai faktor seperti ketidakpastian kebijakan, kondisi ekonomi, kekhawatiran terhadap baterai, keterbatasan infrastruktur pengisian daya, layanan purnajual, hingga nilai jual kembali masih menjadi penghambat utama.

Padahal, pemerintah menjadikan elektrifikasi kendaraan sebagai salah satu strategi utama untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus menjaga ketahanan energi dan ruang fiskal negara di tengah tingginya harga minyak dunia.

Pemerintah menargetkan pada 2030 terdapat dua juta mobil listrik dan 13 juta sepeda motor listrik yang beroperasi di Indonesia. Namun, berdasarkan data Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Kementerian Perhubungan yang diperoleh Tirto, hingga Juli 2026 jumlah kendaraan listrik yang beredar baru mencapai 386.591 unit.

Sementara itu, pemerintah terus mempercepat penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi nasional. Selain menyiapkan konversi bertahap sekitar 120 juta sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik, pemerintah juga mempercepat pengembangan rantai pasok baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilir.

Langkah ini memanfaatkan besarnya cadangan nikel Indonesia untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional, sekaligus mengurangi konsumsi BBM, menekan beban subsidi energi, dan mendorong penggunaan energi yang lebih bersih di sektor transportasi.