Belajar dari Kosta Rika Membalikkan Laju Deforestasi

tirto.id - Penggundulan hutan telah menjadi masalah serius dalam beberapa dasawarsa terakhir. Akan tetapi, alih-alih berbenah, manusia terus menemukan cara membabat pohon-pohon, yang sejatinya merupakan pelindung alami dari berbagai bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, sampai agresi hewan liar ke wilayah permukiman.

Catatannya tidak main-main. Pada 2020, masih terdapat 3,5 miliar hektare hutan alami yang tersebar di 27 persen daratan Bumi. Namun, pada 2025, seluas 23 juta hektare hutan alami lenyap. Itu setara dengan pelepasan 9 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer. Tidak mengherankan apabila 2025 menjadi tahun terpanas ketiga di Bumi sejak 1850.

Kalau dihitung sejak 2001, total tutupan pohon yang hilang di seluruh dunia mencapai 540 juta hektar, atau 14 persen dari luas tutupan pohon yang ada pada tahun 2000, dengan emisi karbon setara 230 miliar ton.

Khusus untuk kawasan tropis, 2024 jadi tahun terburuk. Sekitar 16,6 juta hektar hutan primer lenyap, sebagian besar akibat kebakaran dan perluasan lahan pertanian, khususnya di Brasil dan Bolivia.

Sebenarnya, kesadaran akan pentingnya hutan bukannya nihil. Berbagai KTT iklim, perjanjian internasional, serta skema dana konservasi, sudah bermunculan di mana-mana. Namun, fakta di lapangan tidak menunjukkan hasil memuaskan. Laju deforestasi tetap kencang meskipun bermacam komitmen telah dicanangkan.

Walau begitu, tidak semua negara hadir dengan kabar buruk. Di tengah tren buruk itu, ada negara kecil di Amerika Tengah yang tidak cuma mampu menghentikan, tetapi juga membalik laju deforestasi menjadi reforestasi. Negara itu adalah Kosta Rika.

Kosta Rika, hingga saat ini, merupakan satu-satunya negara tropis yang sukses membalikkan laju deforestasi. Semua itu mereka lakukan dalam tempo relatif singkat. Padahal, dulu mereka sempat mengalami deforestasi sangat parah.

Pertobatan Kosta Rika dari Deforestasi

Ceritanya, pada dekade 1940-an, 75 persen wilayah Kosta Rika masih diselimuti hutan hujan tropis. Akan tetapi, pada 1987, tutupan hutan tersebut hanya tinggal 21 persen. Biang keladi utamanya adalah sapi, atau lebih tepatnya, besarnya permintaan daging sapi murah dari Amerika Serikat (AS).

Sepanjang dekade 1960-an hingga 1970-an, jaringan makanan cepat saji AS, macam Burger King dan McDonald's, membutuhkan banyak sekali pasokan daging sapi murah untuk ekspansi bisnisnya.

Kosta Rika, kala itu, merupakan salah satu pemasok utama. Bahkan, 60 persen produksi daging sapi di negara asal kiper legendaris Keylor Navas itu terjual hanya ke Burger King semata. Guna memenuhi segala kebutuhan tersebut, pembukaan lahan untuk peternakan sapi pun membengkak hingga 62 persen. Semuanya mengorbankan hutan.

Hingga akhirnya, ketika tutupan hutannya tinggal 21 persen, Kosta Rika sadar bahwa mereka tengah berada di ambang bencana ekologis. Pemerintah kemudian melakukan berbagai kajian yang akhirnya terejawantahkan dalam dua kebijakan besar yang saling melengkapi.

Kebijakan pertama diberlakukan pada 1996. Pemerintah mengesahkan undang-undang (UU) kehutanan yang menetapkan konversi hutan tanpa izin sebagai tindakan ilegal.

Setahun berselang, mereka meluncurkan skema Pembayaran Jasa Lingkungan atau Payment for Environmental Services (PES). Mekanismenya kira-kira begini: pemilik lahan yang bersedia menjaga hutannya tetap alami, membiarkan lahan bekas ternak kembali “menghutan” secara alami, atau menanam pohon asli di lahan terdegradasi, akan menerima pembayaran tunai tahunan dari pemerintah lewat lembaga FONAFIFO (Dana Kehutanan Nasional).

Uangnya datang dari pajak bahan bakar fosil, tepatnya 3,5 persen dari pajak bensin dan solar yang dijual di seluruh negeri. Logikanya, orang yang menggunakan bahan bakar fosil dan memperparah krisis iklim otomatis ikut membiayai pihak yang menjaga hutan. Setiap kali pengendara mengisi bensin, sebagian kecil uangnya mengalir ke para pemilik lahan yang menjaga kelestarian hutan.

Besaran pembayarannya berbeda, tergantung pada jenis komitmennya. Pihak yang mau menanam pohon di lahan terdegradasi, misalnya, bisa mendapat lebih dari 170 dolar AS per hektar per tahun selama kontrak 16 tahun. Sementara itu, pihak yang hanya melindungi hutan yang sudah ada akan menerima antara 44 hingga 110 dolar per hektar per tahun.

Meski sepintas tidak seberapa, jumlah itu menjadi besar ketika ketika diakumulasi. CNNmelaporkan, hingga 2020, sudah ada 500 juta dolar AS yang disalurkan kepada para pemilik lahan.

Yang lebih penting lagi, inisiatif tersebut mampu menyelamatkan lebih dari 1 juta hektar hutan (seperlima dari luas Kosta Rika), sekaligus membantu penanaman lebih dari 7 juta pohon.

Fondasi dari kebijakan tersebut sebetulnya sudah lahir sejak dekade 1970-an, kala deforestasi tengah masif-masifnya. Ketika itu, dua konservasionis muda, Mario Boza dan Alvaro Ugalde, berkeliling meyakinkan politisi dan peternak untuk membangun sistem taman nasional. Impaknya, pada dekade 1980-an, sekitar 25 persen kawasan Kosta Rika berstatus kawasan hutan lindung.

Pada 1980-an, Kosta Rika juga menjadi salah satu negara pertama yang mempraktikkan skema pertukaran antara utang dan konservasi alam. Tahun 1987, sejumlah organisasi lingkungan membeli utang luar negeri Kosta Rika senilai 5,4 juta dolar dengan harga hanya 918 ribu dolar di pasar sekunder, lalu menghapusnya, tetapi dengan syarat: pemerintah mendirikan dana konservasi bernilai sama.

Kini, hasilnya nyata. Kosta Rika kedatangan sekitar 3 juta turis setiap tahun, dengan lebih dari 60 persen di antaranya datang khusus untuk menikmati alamnya. Sektor pariwisata telah menyumbang total 8,2 persen produk domestik bruto negara serta mempekerjakan sedikitnya 200 ribu orang.

Kisah penghijauan di Kosta Rika pun diwarnai cerita-cerita unik. Contohnya, pada pertengahan 1990-an, pabrik jus jeruk bernama Del Oro menyumbangkan sebagian lahannya ke kawasan konservasi Guanacaste, dengan syarat mereka boleh membuang ampas jeruk ke sana.

Enam belas tahun berselang, tim peneliti Universitas Princeton mendapati bahwa lahan seluas tiga hektare itu sudah berubah menjadi hutan lebat, dengan biomassa pepohonan 176 persen lebih tinggi dibanding lahan tanpa ampas di sebelahnya.

Selain karena inisiatif pemerintah, upaya swadaya, serta kreativitas korporasi, ada faktor lain yang memuluskan langkah reforestasi Kosta Rika, yakni anjloknya harga daging sapi dunia. Ketika beternak sapi tidak lagi menguntungkan, nilai dari ledakan ekowisata membuat hutan yang terjaga jadi lebih berarti secara ekonomis.

Bukan Tanpa Catatan

Dari 60 persen tutupan hutan Kosta Rika saat ini, hanya 24 persen yang benar-benar hutan primer atau hutan tua yang belum pernah ditebang. Sisanya bersifat hutan sekunder hasil reforestasi.

Hal itu memang bagus. Namun, kompleksitas ekologis dan kemampuan menyimpan karbonnya belum bisa menyamai hutan primer.

Selain itu, program PES terancam kehilangan sumber pendanaan. Logika dasar dari program tersebut tengah digugat oleh program energi bersih dari pemerintah Kosta Rika.

Pada 2050 kelak, mereka bakal sepenuhnya berhenti menggunakan bahan bakar fosil. Itu artinya, tidak ada lagi potongan uang yang biasanya jadi insentif para pemilik lahan.

Pemerintah Kosta Rika sebenarnya sudah mulai mendiversifikasi sumber dana lewat biaya pemakaian air dan penjualan kredit karbon. Namun, masih terlalu dini untuk menilai impaknya.

Terlepas dari itu, hasil akhirnya tetap mengesankan. Kosta Rika kini jadi rujukan dunia dan keberhasilan mereka telah diganjar Earthshot Prize, penghargaan lingkungan yang digagas Pangeran William.

Bagaimana dengan Indonesia?

Well, Indonesia tentu bisa belajar banyak dari Kosta Rika. Apalagi, saat ini negara kita merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ketiga sedunia dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Deforestasi dan alih fungsi lahan menyumbang hingga 55 persen dari emisi yang dihasilkan.

Sebenarnya, ada suatu masa ketika Indonesia terlihat menjanjikan. Pada 2019, World Resources Institute (WRI) Indonesia mencatat penurunan laju deforestasi selama dua tahun berturut-turut. Pada 2021, laju deforestasi bahkan sempat menyentuh titik terendah berkat serangkaian kebijakan perlindungan hutan.

Sayangnya, tren itu tak bertahan lama. Data terbaru dari organisasi nirlaba Auriga Nusantara menunjukkan, deforestasi Indonesia melonjak 66 persen sepanjang 2025, dibanding tahun sebelumnya.

Total luas hutan yang hilang mencapai 433.751 hektar, tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Sebagai perbandingan, Brasil berhasil menekan deforestasi di kawasan Amazon sebesar 11,1 persen pada tahun yang sama, terendah dalam lebih dari satu dekade.

Salah satu pendorong utama deforestasi di Indonesia adalah proyek lumbung pangan atau food estate, termasuk rencana penanaman tebu seluas 2 juta hektar di Papua, yang menyumbang 18 persen dari total deforestasi nasional di wilayah program tersebut. Ekspansi tambang nikel untuk memasok industri kendaraan listrik juga ikut menggerus hutan di Sulawesi dan Maluku Utara. Celakanya lagi, 44 persen dari total kehilangan hutan 2025 justru terjadi di dalam konsesi resmi berizin.

Pemerintah beberapa kali menggembar-gemborkan komitmen rehabilitasi. Mulai dari klaim rencana rehabilitasi 12 juta hektar lahan, pembukaan peluang jual-beli kredit karbon, hingga instruksi presiden terkait penanaman ratusan pohon.

Meski begitu, jika dibandingkan dengan Kosta Rika, komitmen itu lemah. Sebab, ia tidak diatur secara khusus lewat UU. Seruan-seruan dan janji-janji lebih terdengar seperti target politik yang bisa berubah tergantung kebutuhan atau pergantian penguasa.

Berkaca dari yang sudah-sudah, pemerintah Indonesia memang belum menunjukkan langkah serius, khususnya bila ditilik dari segi anggaran. Pada 2025, setelah mencanangkan target rehabilitasi 12,7 juta hektar di COP29, pemerintah cuma menyiapkan dana Rp950 miliar yang hanya cukup untuk merehabilitasi 19 ribu hektare.

Angka di lapangan juga menunjukkan bahwa hasil dari upaya reforestasi masih jauh panggang dari api. Pekerjaan rumah Indonesia masih sangat banyak. Untuk itu, kita bisa belajar dari Kosta Rika, khususnya dalam menerjemahkan komitmen reforestasi menjadi kebijakan yang mengikat serta model pendanaan berkelanjutan.