Masuk tirto.id
tirto.id - Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa (cadev) per akhir Juni 2026 tercatat sebesar 145,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS), merosot dari posisi pada Desember 2025 yang masih senilai 156,5 miliar dolar AS.
Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI, Destry Damayanti, mengakui cadangan devisa memang merosot sekitar 11 miliar dolar AS selama paruh pertama 2026. Namun, penyusutan tersebut terjadi karena bank sentral menggunakan cadangan devisa yang ada sebagai alat stabilisasi nilai tukar rupiah yang bergejolak karena konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
“Posisi cadev (cadangan devisa) tertinggi di 2026 itu di sekitar 156 miliar dolar AS. Sekarang posisinya di 145 miliar dolar AS. Jadi, teman-teman bisa membayangkan itulah pengurangan cadev kita, termasuk untuk stabilisasi,” ungkap Destry dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III di Kantor Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Jakarta Selatan, dikutip Selasa (4/8/2026).
Selain itu, cadangan devisa juga digunakan oleh pemerintah pusat untuk membayarkan utang luar negeri pemerintah. “Karena dananya pemerintah kan juga ada di BI,” imbuh Destry.
Meski menyusut, Destry memastikan posisi cadangan devisa yang masih di angka 145 miliar dolar AS masih dalam posisi aman. Dia beralasan, posisi tersebut masih setara dengan sekitar 5,4 bulan impor dan pembayaran luar negeri pemerintah.
“Sementara itu, treshold dan banchmarking di internasional itu adalah 3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah,” tegas Deputi Gubernur Senior BI tersebut.
Apakah Dampak Penyusutan Cadangan Devisa ke Masyarakat?
Seiring dengan fungsinya sebagai stabilisator nilai tukar, pada dasarnya penyusutan cadangan devisa tidak berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Pun, terkurasnya cadangan devisa juga bukan berati merupakan hal buruk.
Kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, dalam beberapa bulan terakhir BI menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing demi menahan pelemahan rupiah agar tidak semakin dalam.
“Kalau BI tidak melakukan intervensi, pelemahan rupiah bisa jauh lebih dalam dibandingkan yang kita lihat sekarang,” kata Yusuf saat dihubungi Tirto, Rabu (5/8/2026).
Berdasarkan catatan Tirto, rupiah terdepresiasi sekitar 7,7-7,8 persen terhadap greenback sejak 1 Januari 2026 sampai hari ini.
Dengan ketidakpastian yang terus berlanjut dan juga dolar AS yang semakin meningkat, Yusuf menilai, akan lebih berbahaya jika bank sentral tidak melakukan intervensi. Pasalnya, pelemahan mata uang Garuda akan langsung meningkatkan biaya impor bahan baku industri.
Padahal, sampai Juni 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku atau barang penolong Indonesia masih sebesar 18,56 miliar dolar AS. Angka tersebut naik 38,94 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan bahkan mendominasi struktur impor nasional, dengan porsi sekitar 71,6 persen dari total nilai impor keseluruhan yang sebesar 25,91 miliar dolar AS.
“Jadi kita harus melihatnya dari apabila misalnya cadangan devisanya itu turun dan katakanlah misalnya Bank Indonesia tidak aktif ya dalam melakukan intervensi. Ya, sektor yang yang terpengaruh terdampak paling besar itu adalah sektor yang apa menggantungkan bahan bakunya ke barang-barang impor itu,” ungkap dia.
Dengan kondisi tersebut, pada akhirnya kenaikan biaya produksi yang terjadi karena pelemahan rupiah akan tertransmisikan langsung kepada konsumen melalui kenaikan harga barang. Di sisi lain, kenaikan harga-harga barang juga dapat memicu inflasi bergerak lebih tinggi.
“Jadi itu sih kalau kita membacanya seperti itu ya jika harusnya ketika misalnya cadangan devisanya itu termanfaatkan untuk stabilitas ya harusnya sektor-sektor ini juga akan merasakan manfaatnya,” sambung Yusuf.
Namun demikian, kian terkurasnya cadangan devisa bukan tanpa konsekuensi. Dalam jangka panjang, jika BI tidak bisa mempertebal cadangan devisa, Yusuf khawatir stabilisasi nilai tukar rupiah tidak bisa dilakukan. Pun, dengan pembayaran impor dan juga utang luar negeri pemerintah pusat.
“Jadi meskipun kita melihat tadi ada manfaat ketika cadangan devisa itu digunakan dalam menekan agar nilai tukar rupiahnya itu tidak terjerembap lebih dalam, tapi konsekuensinya pun tetap ada. Ketika misalnya nilai dari cadangan devisa yang semakin menurun terhadap impor, itu akan memberikan implikasi terhadap kemampuan untuk membayar utang, membayar impor,” jelas Yusuf.
Kecermatan BI Tentukan Nasib Ekonomi Masyarakat
Karena itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral perlu pula memperhatikan dengan cermat bagaimana penggunaan cadangan devisa dan sudah berada di mana posisi cadangan devisa tersebut.
Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual menilai, saat ini penurunan cadangan devisa memang belum berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Namun, tren penurunan yang berlangsung terus-menerus dapat memperburuk persepsi investor terhadap fundamental ekonomi nasional. Jika kepercayaan investor melemah, tekanan terhadap nilai tukar rupiah berpotensi meningkat.
“Cadangan devisa yang terus turun di saat kenaikan impor, meningkatkan risiko likuiditas valas di dalam negeri, yang dapat memberikan tekanan signifikan pada nilai tukar. Penurunan cadengan devisa juga menambah risiko bagi stabilitas rupiah,” kata David kepada Tirto, Rabu (5/8/2026).
Perlu diketahui, hingga Juni 2026, BPS mencatat nilai impor Indonesia mencapai 25,91 miliar dolar AS, naik 34,27 persen (yoy). Kondisi ini lantas memicu defisit neraca perdagangan sebesar 450 juta dolar AS karena nilai impor melampaui kinerja ekspor yang hanya sevbesar 25,46 dolar AS.
Dengan kondisi tersebut, David menilai, sektor dengan kebutuhan impor barang baku atau barang modal yang cukup tinggi menjadi yang paling terdampak. “Pelemahan Rupiah juga menambah beban bagi perusahaan dengan eksposur utang luar valas yang tinggi,” sambungnya.
Sektor-sektor tersebut di antaranya, sektor produk pangan olahan gandum dan kedelai serta barang elektronik memiliki porsi impor terbesar, yakni lebih dari 50 persen.
Sayangnya, sampai saat ini kenaikan biaya produksi masih banyak ditanggung oleh produsen. Kondisi tersebut terlihat dari kenaikan Wholesale Price Index (Indeks Harga Perdagangan Besar/IHPB) sebesar 5,7 persen dibandingkan Juli tahun lalu.
Perlu diketahui, indeks ini merupakan cerminan perubahan harga di tingkat produsen atau grosir, sehingga menjadi indikasi bahwa biaya yang dihadapi pelaku usaha sudah meningkat cukup signifikan.
Sementara, pada periode yang sama Consumer Price Index (Indeks Harga Konsumen/IHK) hanya naik 2,9 persen.
“Sehingga, masyarakat belum terdampak kenaikan harga (CPI +2.9 persen yoy). Namun, produsen pada akhirnya akan perlu untuk memulihkan marjin, sehingga konsumen akan mulai perlu menanggung kenaikan harga jika pelemahan Rupiah terus berlanjut,” jelasnya.
Menurut David, posisi cadangan devisa dapat diartikan sebagai amunisi BI untuk melakukan intervensi rupiah di pasar, sehingga langkah stabilitas yang lebih konsekuensial seperti kenaikan suku bunga acuan BI (BI Rate) dapat ditunda.
“Dengan demikian, jika cadangan devisa terus berkurang, BI akan kehilangan alat untuk menjaga stabilitas rupiah, sehingga BI perlu menggunakan monetary policy tools (kebijakan moneter) lain seperti BI-Rate,” tegas David.
Meski begitu, saat ini saja inflasi konsumen pada Juni 2026 tercatat 3,34 persen (yoy). Pada saat yang sama, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar mencapai 6,51 persen (yoy).
Menurut Peneliti dan Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Adhitya Wardhono, kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena perbedaan antara inflasi konsumen dengan indeks harga perdagangan besar, menunjukkan tekanan biaya pada tingkat produsen dan perdagangan dapat lebih besar daripada yang sementara ini terlihat pada harga konsumen.
“Bank Indonesia dapat mempertahankan suku bunga tinggi untuk menjaga rupiah, sehingga kredit usaha, KPR, dan pembiayaan konsumsi tetap mahal. Jadi, risikonya bukan hanya cadangan devisa berkurang, tetapi tekanan ganda berupa kenaikan biaya hidup dan biaya usaha yang akhirnya mengarah ke melemahnya daya beli masyarakat,” terang Adhitya kepada Tirto, Rabu (5/8/2026).
Karenanya, dalam jangka pendek, BI perlu melakukan intervensi secara terukur untuk mencegah volatilitas rupiah yang berlebihan.
Namun, stabilisasi tidak boleh hanya mengandalkan penjualan cadangan devisa dan kenaikan suku bunga karena taruhannya ada pada biaya ekonomi yang cukup besar.
“Dalam aras ini, pemerintah juga perlu hadir dengan memperbaiki sumber devisa secara struktural. Prioritas yang perlu dilakukan bisa dengan mengurangi defisit migas dan memperkuat industri substitusi impor. Pemerintah juga perlu memastikan devisa hasil ekspor lebih banyak masuk dan berputar di dalam sistem keuangan domestik,” tegas Adhitya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Bayu Septianto
