Solusi PHK Berulang Industri Alas Kaki

tirto.id - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantam industri alas kaki Indonesia. Setelah deretan pabrikan besar memangkas tenaga kerja dalam dua tahun terakhir, kabar terbaru datang dari PT Victory Chingluh Indonesia di Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Sekitar 2.804 karyawan disebut akan dirumahkan sebagai bagian dari efisiensi perusahaan.

Kondisi yang dialami produsen sepatu merek Nike itu jelas menimbulkan kecemasan. Sebab, ia menandai periode panjang kelesuan industri alas kaki nasional. Padahal, subsektor padat karya ini menyerap banyak pekerja berpendidikan menengah—SMP hingga SMA—sesuai dengan karakteristik tenaga kerja di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko tak memungkiri kondisi tersebut. Menurutnya, tekanan berat yang dihadapi industri tak lepas dari tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan tersebut tak hanya menggerus profitabilitas produsen dalam negeri, tetapi juga menambah ketidakpastian rantai pasok global.

"Memang kita mengharapkan masalah tarif ini bisa cepat diselesaikan. Karena Trump itu kan suka berubah-berubah, ya. Tidak ada kepastian," ucapnya kepada Tirto, Selasa (29/10/2025).

Pun demikian, persoalan industri alas kaki Indonesia tidak berhenti di sana. Banyak pabrikan sudah lama keteteran karena masih bergantung pada model lama yang kurang adaptif terhadap selera pasar—sementara pasar fesyen kian dinamis menuntut inovasi desain dan respons cepat.

Tekanan tersebut tersebut diperparah oleh biaya produksi dan logistik yang beratnya minta ampun. Asal tahu saja, dalam struktur biaya sepatu yang dipasarkan ke negara tujuan ekspor, sekitar 80 persennya berasal dari harga free on board (FOB), dan 20 persen sisanya dari logistik dan bea masuk.

Ini membuat margin usaha banyak pabrik menjadi sangat tipis dan sangat mudah mengalami tekanan langsung ketika terjadi gangguan jalur logistik—seperti konflik di Timur Tengah yang memengaruhi jalur pelayaran dan mengerek ongkos pengiriman ke Eropa dan Amerika Serikat.

Namun demikian, bukan berarti tak ada peluang untuk berkembang. Devi Kusumaningtyas, Kepala Bidang Perdagangan dan Perundingan Internasional Aprisindo, menilai bahwa berbagai tantangan eksternal sebenarnya dapat menjadi momentum untuk membangun ulang industri alas kaki nasional.

Ia mencontohkan, ketika seluruh pelabuhan dunia ditutup dan banyak pabrikan kesulitan mendapatkan bahan baku pada masa pandemi COVID-19, terjadi perubahan peta rantai pasok global karena banyak negara yang akhirnya membangun industri domestiknya. Ini bukan hanya bisa mencegah berulangnya PHK, tapi juga meningkatkan serapan tenaga kerja.

“Bagi Indonesia, ini sebetulnya peluang untuk memperdalam rantai pasok di dalam negeri," ujarnya dalam diskusi bertajuk “Membuka Gerbang Ekspor: Strategi Jitu Pemanfaatan FTA” akhir Agustus lalu.

Menurut Devi, modal Indonesia untuk mengembangkan industri footwear pun cukup besar. Hingga tahun lalu, Indonesia menempati peringkat kelima dunia dalam produksi alas kaki, dengan volume sekitar 900 juta pasang—naik dari 800 juta pada tahun sebelumnya. Dari total tersebut, lebih dari 60 persen atau sekitar 590 juta pasang di antaranya diekspor, sementara sisanya diserap pasar domestik.

Namun, meski angka itu tampak besar, Indonesia masih tertinggal dari Cina, India, Vietnam, dan Brasil. Cina sendiri memproduksi sekitar 12 miliar pasang sepatu per tahun dengan ekspor mencapai 8 miliar pasang sepatu atau 70 persen dari total produksi. Sementara Vietnam, tetangga terdekat RI, memproduksi 1,4 miliar pasang dan mengekspor 90 persen dari seluruh produksinya. Sebaliknya, India dan Brasil yang memiliki volume produksi besar lebih berfokus pada pasar domestik.

Produktivitas dan Pakta Dagang

Devi menuturkan, keberhasilan Cina sebenarnya bukan sesuatu yang mengherankan. Sebab, struktur industri sepatu di Negeri Tirai Bambu telah mapan sejak lama dan terintegrasi secara vertikal: dari pembuatan bahan kimia, serat, benang, kain, hingga produk jadi.

Justru, Indonesia perlu melihat Vietnam yang berhasil melesat menjadi eksportir sepatu terbesar kedua dunia, meski industrinya baru dibangun sekitar dua dekade lalu—relatif terlambat dibandingkan Indonesia yang telah memulainya di era 1980-an. Kuncinya, hemat Devi, adalah biaya produksi yang kompetitif dan jaringan perjanjian dagang (FTA/free trade agreement) yang kuat dan luas.

Dalam hal biaya, misalnya, harga FOB sepatu asal Vietnam bisa ditekan menjadi sekitar 7-10 dolar AS per pasang—hanya sedikit lebih mahal dibanding Cina yang hanya sekitar 5 dolar AS per pasang. Sementara harga FOB sepatu asal Indonesia bisa mencapai 12 dolar AS per pasang.

"Perbedaan FOB 1-2 dolar mungkin kecil, tapi dalam skala jutaan pasang, dampaknya besar sekali,” katanya.

Jika tak diperbaiki, struktur biaya yang tinggi dan inefisiensi ini akan membuat pabrikan Indonesia terus-menerus kesulitan menembus pasar baru seperti Afrika, Amerika Selatan, atau Asia Selatan. Padahal, negara-negara itu mulai menunjukkan pertumbuhan konsumsi kelas menengah yang pesat dan bisa menjadi alternatif ekspor Indonesia, terutama ketika negara-negara tujuan ekspor utama memberlakukan tarif tambahan.

"Biaya produksi meningkat, duties juga naik, dan biaya logistik belakangan ini semakin mahal, terutama untuk tujuan ke Eropa dan Amerika yang melewati Timur Tengah sejak adanya konflik di sana," ucapnya.

Sementara dalam hal pemanfaatan FTA, lanjut Devi, Indonesia masih belum bisa melakukan optimalisasi karena berbagai permasalahan. Misalnya, banyak produsen kesulitan memenuhi aturan asal barang (rules of origin) karena kompleksitas rantai produksi yang melibatkan banyak negara. Dalam praktiknya, satu pasang sepatu bisa melalui lima negara sebelum sampai di tangan konsumen.

Tak hanya itu, kesalahan administrasi juga kerap terjadi dan membuat banyak perusahaan gagal mendapatkan preferensi tarif. Salah satunya, belum adanya dokumen pendukung lengkap untuk pengajuan Surat Keterangan Asal (SKA), seperti proof of origin bahan baku, pencatatan cost breakdown, hingga perbedaan kode HS antara Indonesia dan negara tujuan.

Bila masalah-masalah ini tak diselaikan, Indonesia akan kian kesulitan ketika banyak negara memberlakukan hambatan non-tarif (non-tariff barrier). India, misalnya, telah mewajibkan produk alas kaki Indonesia disertifikasi oleh Bureau of Indian Standard (BIS). “Ke depan, akan semakin banyak negara yang menerapkan kebijakan serupa. Karena itu, kita perlu berhati-hati agar kebijakan dalam negeri tidak memicu tindakan balasan,” katanya.

Sementara itu, ekonom Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai bahwa gelombang PHK industri sepatu harusnya menjadi alarm hilangnya daya saing struktural industri manufaktur Indonesia.

Permasalahan ini mendesak untuk diselesaikan dengan mempertimbangkan biaya upah dan energi yang tak lagi murah dulu. "Selain itu, tren global sekarang menuntut produksi yang lebih cepat, kadang via digitalisasi, dan ramah lingkungan, sedangkan banyak pabrik di Indonesia belum sampai ke arah sana,” ujar Ronny.

Ronny karena itu menyarankan agar pemerintah mulai menggeser fokus dari sekadar membuat industri bertahan melalui berbagai insentif dan fasilitasi FTA menuju transformasi struktural.

“Pemerintah perlu fokus ke transformasi, bukan sekadar bertahan. Insentif investasi teknologi, kemudahan ekspor-impor bahan baku, dan dukungan riset untuk desain produk lokal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, semacam triple helix, perlu diperkuat agar ada ekosistem industri alas kaki yang berkelanjutan,” tandasnya.