Masuk tirto.id
tirto.id - Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai undisbursed loan (fasilitas pinjaman yang belum dicairkan) atau kredit menganggur di perbankan per November 2025 mencapai Rp2.509,4 triliun atau setara 23,18 persen dari total plafon kredit perbankan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya yang senilai Rp2.450 triliun.
Menurut Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro, peningkatan nilai kredit menganggur disebabkan sikap debitur yang masih menunggu dan melihat (wait and see) terhadap perekonomian nasional.
Perekonomian nasional yang masih mengalami perlambatan, membuat para pelaku usaha lebih memilih untuk menggunakan dana yang ada sebagai modal kerja, alih-alih mencairkan komitmen pembiayaan yang sudah disetujui oleh bank.
“Korporasi ini kebetulan memang angka-angka apa, yang undisbursed, komitmen pinjaman yang nggak ditagih, yang nggak ditarik gitu, sudah ada [komitmen], bisa diambil, tapi nggak ditarik. Kenapa? Mereka masih, wah ini ekonominya bener menggeliat nggak? Mereka masih wait and see,” ungkapnya dalam media briefing, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2025).
Kredit menganggur inilah yang kemudian menjadi salah satu sebab laju pertumbuhan kredit bank masih tertahan. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, realisasi penyaluran kredit bank pada November 2025 sebesar 7,74 persen, meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya sebesar 7,36 persen.
Namun, realisasi tersebut jauh dibawah laju pertumbuhan kredit November 2024 yang mampu menyentuh angka 10,79 persen.
“Undisbursed loan-nya tinggi karena wait and see, ini dari sisi permintaan kredit (demand). Terus kemudian tadi daripada saya pinjam, mendingan saya pakai dana internal atau pakai sumber yang lain,” tutur Solikin.
Oleh sebab itu, BI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengatasi masalah dari sisi demand.
Dus, kebijakan-kebijakan makroprudensial yang sudah dirilis Bank Sentral seperti insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dapat benar-benar berdampak terhadap peningkatan laju kredit bank.
Lebih penting dari itu, kata Solikin, sinergi lintas sektor dari KSSK, pemerintah, dan otoritas keuangan akan membangun persepsi para pelaku usaha untuk lebih optimis dalam memandang pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
“Sehingga memang kenapa kebijakan itu harus kredibel dan diorkesasikan dengan baik. Sehingga masyarakat itu gak merasa was-was,” tandas Solikin.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Siti Fatimah
