Sejarah Indonesia

Sejarah Runtuhnya Kerajaan Ternate dan Silsilah Raja atau Sultan

Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam tertua dalam sejarah Maluku Utara.

Penulis: Iswara N Raditya

Terbit 17 Mar 2021 15:15 WIB,

Diperbarui 26 Mar 2021 14:17 WIB

Waktu baca ±6 menit

Ilustrasi Kesultanan Ternate; 1735. FOTO/Wikicommon

tirto.id - Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Maluku Utara yang berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Silsilah raja atau sultan pemimpin Kerajaan Ternate melewati sejarah panjang dari generasi ke generasi hingga kesultanan ini menuai keruntuhan.

Semula, Kerajaan Ternate bukanlah kerajaan bercorak Islam saat didirikan oleh Momole Ciko bergelar Baab Mashur Malamo pada 1257.

Menurut Restu Gunawan dalam Ternate Sebagai Bandar Jalur Sutra (1999), agama Islam masuk ke Maluku pada abad ke-15 Masehi. Raja Ternate pertama yang memeluk Islam adalah Kolano Marhum (1466-1468).

Dalam perjalanan sejarahnya, Kesultanan Ternate pernah berulangkali menghadapi bangsa penjajah, termasuk Portugis yang datang pada 1512 hingga Belanda pada abad-abad selanjutnya.

Di tangan Belanda pula Kesultanan Ternate harus mengakui kekalahan dan takluk di bawah kuasa penjajah sebelum akhirnya Indonesia merdeka tahun 1945.

Baca juga:

Melemahnya Kesultanan Ternate

Kesultanan Ternate mulai melemah sepeninggal Sultan Baabullah (1570-1583). Sultan Baabullah adalah pemimpin yang membawa Kesultanan Ternate ke puncak kejayaan dan sanggup mengusir Portugis pada 1575.

Awal mula relasi Kesultanan Ternate dengan Belanda terjadi pada 1603. Dinukil dari Sejarah Sosial Kesultanan Ternate (2010), Kesultanan Ternate terpaksa meminta bantuan Belanda karena berulangkali menelan kekalahan dari Portugis.

Portugis, yang pernah diusir oleh Sultan Baabullah, kala itu melihat kekuatan Kesultanan Ternate mulai melemah dan bergabung dengan Spanyol yang berkedudukan di Filipina untuk menguasai Maluku.

Baca juga:

Bahkan, dikutip dari Islam dalam Arus Sejarah Indonesia (2020) karya Jajat Burhanudin, pemimpin Kesultanan Ternate saat itu, Sultan Said Barakat Syah (1583-1606), ditangkap dan diasingkan ke Manila.

Kesultanan Ternate terpaksa meminta dukungan dari VOC atau Belanda untuk melawan pasukan gabungan Portugis dan Spanyol meskipun dengan kompensasi yang amat besar. Berkat bantuan Belanda, Portugis dan Spanyol dapat dipukul mundur.

Tanggal 26 Juni 1607, Mudaffar Syah I (1607-1627) selaku Sultan Ternate yang baru, harus menandatangani kontrak dengan VOC sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan untuk melawan Portugis dan Spanyol.

Dengan perjanjian itu, VOC berhak memonopoli perdagangan di Ternate dan beberapa daerah di Maluku lainnya. Di tahun yang sama, VOC membangun Benteng Oranje di Ternate. Benteng ini merupakan benteng pertama Belanda di Nusantara.

Baca juga:

Perlawanan dan Runtuhnya Ternate

Ditekennya perjanjian dengan VOC pada 1607 membuat mulai muncul perlawanan dari tokoh-tokoh bangsawan maupun para pemimpin masyarakat Ternate yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan sultan.

Pengaruh Belanda yang semakin kuat, ditambah kepemimpinan sultan yang terus saja lemah dari era ke era, membuat rakyat Ternate kian menderita.

Sepanjang abad ke-17, setidaknya ada 4 gerakan perlawanan yang dikobarkan bangsawan dan rakyat Ternate, masing-masing terjadi pada 1635, 1641, 1646, dan 1650.

Hingga akhirnya, setelah sekian lama dipimpin oleh sultan yang tunduk terhadap Belanda, muncul sosok pemimpin Kesultanan Ternate yang berani menentang penjajah, yakni Muhammad Nurul Islam atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Sibori (1675-1689).

Baca juga:

Sultan Sibori melancarkan perlawanan terhadap Belanda dengan menjalin aliansi dengan Kesultanan Mindanao (Filipina bagian selatan).

Namun, perjuangan ini gagal karena Belanda sudah menguasai banyak wilayah strategis milik Ternate sebagai akibat dari berbagai perjanjian yang disepakati sultan-sultan sebelumnya.

Tanggal 7 Juli 1683, Sultan Sibori menyerah, diasingkan ke Batavia, dan terpaksa menandatangani perjanjian dengan VOC yang menandai tamatnya kedaulatan Kesultanan Ternate. Dicatat oleh M. Adnan Amal dalam buku Kepulauan Rempah-rempah (2016), beberapa poin dari isi perjanjian itu antara lain:

Gubernur VOC berhak duduk dalam Dewan Kerajaan Ternate.
Semua eksekusi mati di Kerajaan Ternate harus dengan persetujuan VOC.
Setiap pergantian Sultan Ternate harus dengan persetujuan VOC.

Sejak saat itu, Kesultanan Ternate sepenuhnya dikendalikan oleh VOC. Bahkan, sejak 1690, kekuasaan Kerajaan Ternate dijalankan para Bobato atau pejabat pelaksana peraturan yang ditunjuk oleh Belanda.

Baca juga: