tirto.id - Husein Naro adalah putra Haji Jaelani Naro, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada awal dekade 1980-an. Kala itu PPP adalah satu-satunya partai Islam yang boleh hidup di zaman politik aliran Orde Baru. Jaelani Naro, yang lebih dari 20 tahun menjabat sebagai jaksa, punya reputasi sebagai orangnya Ali Moertopo.
“Ia (Ali Moertopo) menempatkan Naro untuk memperkeruh suasana Parmusi sehingga dalam partai tersebut kemudian muncul pimpinan ganda,” kata Sembodo dalam Pater Beek, Freemason, dan CIA (2009: 136).
Parmusi adalah akronim Partai Muslimin Indonesia, berdiri pada 1968 dan menempati posisi keempat dalam Pemilu perdana Orde Baru yang semu pada 1971, sebelum Soeharto menggabungkan organisasi parpol Islami ke dalam fusi PPP pada 1973.
Dalam politik intelijen yang berkembang saat itu, Moertopo ingin mendekatkan partai Islam dengan pemerintah Orde Baru daripada Soeharto. Karena Naro memimpin PPP, “Naro dinyatakan sebagai pengkhianat Islam” oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), tulis Rum Aly dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (2006: 302).
Pada 29 Maret 1982, organisasi sayap pemuda PPP, yakni Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), berdiri. Jaelani menempatkan anaknya, Husein Naro, sebagai komandan GPK.
Dalam Karir Politik Anak Desa (2004: 166), autobiografi Tosari Widjaja, Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang bernaung pada Nahdlatul Ulama (NU), orang dekat Naro meminta Tosari untuk membuat pernyataan mendukung GPK.
"Saya tolak ajakan itu karena tidak logis dan tidak etis,” klaim Tosari. Pernyataan semacam itu tak cuma sangat berlebihan tapi juga berbau penjilatan, tulisnya.
Penolakan itu membuat Naro senior kecewa. Meski begitu, GPK jalan terus. GPK tumbuh menjadi anak organisasi atau underbouw PPP. (Jaelani Naro menjabat ketua umum PPP dari 1978 hingga 1989.)
Beberapa tahun setelah GPK berdiri, pada 4 Oktober 1984, terjadi ledakan kantor Bank Central Asia (BCA) di Glodok. Dari penyelidikan aparat, pelakunya adalah Muhammad Jayadi, Chairul Yunus, Tasrif Tuasikal, Hasnul Arifin.
Menurut Indiwan Seto Wahjuwibowo dalam Terorisme dalam Pemberitaan Media (2018: 15), para pelaku itu anggota GPK. Aksi itu adalah protes terhadap peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984. BCA dikenal bank milik kolega daripada Presiden Soeharto, Liem Sioe Liong alias Sudono Salim.
GPK di zaman Orde Baru, sayangnya, tak cuma dikenal sebagai nama ormas pemuda PPP. Sematan GPK dipakai oleh aparat-aparat keamanan negara Orde Baru sebagai singkatan untuk "Gerakan Pengacau Keamanan".
Istilah GPK untuk pengacau itu lazim ditujukan oleh pemerintahan Orde Baru kepada Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin) di Timor-Timur, Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tentu saja sebutan pengacau itu versi penguasa demi menutupi kekerasan negara di Timor-Timur (nama saat itu sebelum berganti Timor Leste pada 1999), di Papua maupun di Aceh.
Politik Jalanan GPK Pasca-Orde Baru
Mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy—kini ditahan KPK—mengaku punya kenangan dengan Orde Baru dan GPK.
Dulu, ceritanya, pada 1987 orang-orang PPP pernah merasa tidak aman, termasuk keluarga Rommy, sampai-sampai saat dia berangkat sekolah pun harus dikawal anggota GPK.
"Masih sangat segar dalam ingatan, rumah kami sering diserang setiap masa kampanye. Yang menyerang tentu saja adalah kekuatan-kekuatan Orde Baru dengan partai politiknya saat itu," cerita Rommy, yang mengaku enggan masa Orde Baru hadir kembali di Indonesia.
Pasca-Orde Baru, GPK Jakarta menyerukan dukungan kepada B.J. Habibie sebagai calon presiden era awal Reformasi. Dalam autobiografi Habibie, Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia menuju Demokrasi (2006: 337), GPK Jakarta menyatakan dukungan itu pada 9 Oktober 1999, bulan saat ada pemilihan presiden lewat sidang MPR. Padahal dalam situasi politik saat itu, Habibie dianggap sebagai bagian dari Orde Baru.
“Semua komponen bangsa agar tidak menghalang-halangi BJ Habibie menjadi calon presiden. Berikanlah kepercayaan kepada 700 anggota DPR/MPR sebagai wakil rakyat untuk memilih presiden mendatang. Apabila dalam SU MPR Pak Habibie terpilih, hendaknya diterima secara lapang dada. Apabila ada yang menghalangi, lalu membuat keadaan menjadi ruwet, Pemuda Ka’bah akan menghadapinya,” seru Ketua GPK DKI Jakarta Ahmad Murda.
Intinya, kata GPK Jakarta, mereka siap mengamankan Jakarta. Mereka mengaku siap turun ke jalan melawan kelompok yang mereka anggap "anarkis"—istilah keliru yang kali pertama disebut Wiranto untuk aksi mahasiswa di jalan menurunkan Soeharto pada 1998.
Pada 2000, GPK disebut sebagai kelompok laskar yang gemar menyudutkan golongan yang dianggap "kafir berkedok Islam dan politik kerakyatan," tulis Djadja Suparman dalam autobiografinya, Jejak Kudeta (1997-2005).
Politik jalanan GPK itu dianggap Suparman seirama dengan ormas lain seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, dan Front Hisbullah. Kelompok-kelompok paramiliter saat itu doyan "menebarkan isu terhadap mahasiswa dan pendukung Gus Dur (Presiden Abdurrahman Wahid) sebagai reinkarnasi komunis.”
Dalam gelombang penolakan terhadap organisasi yang dianggap "komunis gaya baru", salah satunya dipelopori oleh Kivlan Zen, GPK bersama Pelajar Islam Indonesia, Pemuda Bulan Bintang, dan Gerakan Merah Putih pernah terlibat penyerbuan ke kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada 17 September 2017. YLBHI adalah lembaga advokasi nirlaba yang berdiri di zaman Orde Baru oleh orang-orang yang kritis terhadap rezim penguasa.
Anggota GPK dan ormas lain itu berpikir YLBHI tak dibutuhkan oleh orang-orang miskin yang susah hidupnya. Bagi mereka, YLBHI adalah “sarang komunis,” sebuah politik pembingkaian terhadap organisasi pro-demokrasi di Indonesia.
Gesekan GPK dengan Massa PDIP Yogyakarta
Namun, tak ada kota yang lebih kental nuansa gesekan GPK dengan kelompok-kelompok pesaingnya selain di Yogyakarta.
Dalam data kekerasan berbalut identitas di Yogyakarta selama 2000-2016, direkam dalam buku Krisis Keistimewaan (CRCS, 2017), Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim mencatat bahwa di antara kasus-kasus kekerasan terhadap minoritas di Yogyakarta, ada yang termasuk kekerasan antarkelompok ormas yang tak jarang mengakibatkan korban meninggal.
Selama 2014-2016, tulis mereka, "kekerasan yang melibatkan ormas terjadi lebih dari 5 kali ... sebagian besar melibatkan anggota GPK sebagai pelaku atau korban [yang] intensitas kejadiannya umumnya meningkat pada masa Pilkada."
Pada Pilkada Sleman tahun 2015, anggota massa PDIP diserang oleh GPK saat konvoi melewati kampung basis "hijau" PPP di Mlati, Sleman; yang terjadi juga sebaliknya jika anggota GPK konvoi melewati basis "merah" PDIP di Yogya. Pada 2016, seorang anggota GPK bernama Anoraga Elang tewas dibunuh sehingga menyulut aksi balasan ke sebuah kampung di Mantrijeron, Kota Yogya.
Menurut Ahnaf dan Salim, kekerasan antarkelompok ormas itu karena ada politik penguasaan teritori yang "memapankan pengaruh kelompok-kelompok paramiliter di Yogayakarta." Kelompok "hijau" PPP dan kelompok "merah" PDIP memiliki basis massa di daerah-daerah tertentu di Yogya, meski kedua kekuatan organisasi laskar ini "tak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh kedua parpol" tersebut.
Sejumlah ormas yang dibentuk pasca-Orde Baru di Yogyakarta, seperti Forum Umat Islam Yogyakarta dan Front Jihad Islam Yogyakarta, yang disebut kedua penulis "banyak mengambil inisiatif dan menggerakkan aksi-aksi vigilantisme," berhubungan erat dengan GPK dan PPP.
Aksi-aksi intoleransi oleh kedua ormas itu, seperti aksi sweeping dan pembubaran kegiatan jemaat gereja, menambah daftar kekerasan bernuansa agama, sehingga Yogyakarta pernah disebut "kota nomor dua paling tidak toleran" dalam laporan tahunan Wahid Institute tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan tahun 2014.
Di Yogyakarta, tulis Ahnaf dan Salim, kelompok-kelompok paramiliter ini yang dulunya tidak begitu memberi perhatian terhadap kehidupan keagamaan kini menggabungkan agama, identitas, dan ekonomi. Sehingga, tulis mereka, "GPK saat ini bisa dikatakan organisasi milisi sipil anak muda paling terorganisasi di Yogyakarta."
Meski pengaruh GPK meluas, tapi tidak otomatis menambah suara PPP dalam Pemilu, tulis Ahnaf dan Salim. Karena itu, GPK 'lebih besar dan berpengaruh' dibandingkan PPP di Yogyakarta.
Dalam Pilpres 2019, misalnya, GPK berseberangan dengan induk PPP. Sementara PPP mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, GPK mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. GPK satu kubu dengan Front Pembela Islam, juga satu kubu dengan Partai Berkarya, partainya Tommy Soeharto.
Pada akhir Februari 2019, GPK bentrok dengan kader PDIP di Temanggung, sehari sebelum GPK Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Saat para anggota GPK mengawal Prabowo dalam kampanye terbuka di Sleman, mereka ricuh dengan massa PDIP, disebut-sebut menyebabkan satu anggota GPK terluka akibat lemparan batu.
Pada awal pekan ini, kekerasan antarkelompok ormas terjadi di markas FPI, posko pemenangan Prabowo-Sandi di Jalan Wates, Sleman, ketika massa simpatisan PDIP konvoi menuju Kunlonprogo. Akibatnya, sebuah mobil Jeep operasional FPI rusak.
Pada akhirnya, sebagaimana ditulis oleh Ahnaf dan Salim, gesekan-gesekan antarkelompok ormas semacam itu, yang meneguhkan identitas komunal dan memantapkan loyalitas anggotanya, berimbas terhadap kelompok dan masyarakat minoritas di Yogyakarta yang menjadi sasaran tindakan vigilantisme alias main hukum dengan caranya sendiri.
Kelompok minoritas itu, tulis keduanya, "pada umumnya tidak tahu apa-apa tetapi menjadi korban" dari persaingan sesama organisasi laskar di Yogyakarta.
Editor: Fahri Salam
