tirto.id - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung, menjamin jajaran direksi Bank DKI harus diisi oleh orang-orang profesional, bukan orang-orang titipan.
“Saya sudah memerintahkan, untuk kali ini penentuan direksi Bank DKI harus betul-betul profesional. Enggak ada titipan sama sekali. [Dan]memang [diisi oleh] orang-orang yang mampu untuk itu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Menurut Pramono, dari waktu ke waktu, jajaran direksi Bank DKI kerap tersandung kasus hukum.
“Saya mempelajari dari waktu ke waktu, selalu ada dalam kepengurusan direksi yang ada di Bank DKI yang kemudian terkena permasalahan hukum. Berarti ini, kan, ada sesuatu yang terjadi,” ucap Pramono.
Pramono menegaskan instruksi itu disampaikan agar Bank DKI bisa segera melantai di bursa saham atau melakukan Initial Public Offering (IPO).
Untuk bisa melakukan IPO, Pramono bilang Bank DKI perlu memiliki manajemen yang solid. Sebab, kontrol publik terhadap Bank DKI tentunya juga akan menjadi lebih kuat.
“Perlu manajemen yang lebih solid, lebih konkret, lebih kuat, untuk Bank DKI. Karena saya memang menginginkan dalam satu tahun ke depan, mudah-mudahan ketika pasarnya baik, Bank DKI ini bisa melakukan IPO. Karena bagi saya, kalau bisa melakukan IPO, yang mengontrol adalah publik,” jelas Pramono.
Selain melakukan perombakan pada jajaran direksi, Pramono juga berencana untuk melakukan rebranding terhadap Bank DKI.
Salah satu hal yang ditekankan Pramono dalam upaya rebranding tersebut adalah dengan mengganti nama Bank DKI. Ia menambahkan, kata “DKI” seharusnya sudah tidak bisa lagi digunakan karena Jakarta sudah bukan lagi ibu kota.
“Secara singkat saya ingin mengatakan, karena nanti Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, tentunya, kan, kami tidak bisa mengambil kata-kata ‘DKI’,” kata Pramono.
Meski begitu, Pramono belum memutuskan secara resmi apa nama baru yang akan menggantikan nama Bank DKI. Dia baru melempar sejumlah opsi nama pengganti, seperti Bank Jakarta dan Bank Betawi.
“Dalam jangka menengah ini akan segera kami putuskan rebranding Bank DKI, apakah menjadi Bank Jakarta, apakah Bank Betawi, apakah menjadi Bank Global. Sedang kami pikirkan, dan segera akan kami putuskan,” tutup Pramono.
Sebelumnya, Bank DKI sempat mengalami gangguan layanan perbankan sejak 29 Maret 2025 lalu. Gangguan tersebut diketahui terjadi akibat fitur pemeliharaan sistem yang menyala secara otomatis.
Setelahnya, Pramono menyebut direksi Bank DKI akan dilaporkan ke Bareskrim Polri imbas adanya gangguan layanan tersebut.
Selain pelaporan ke Bareskrim, Pramono juga mengambil tindakan dengan membebastugaskan Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, yang berwenang menangani gangguan layanan tersebut.
“Karena kejadiannya sudah tiga kali, maka saya memutuskan. Yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Bareskrim. Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT. Karena sudah berulang kali. Ini yang ketiga kali. [Direktur IT] dibebastugaskan,” ujar Pramono di DPRD Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Pramono bilang, permasalahan serupa sudah tiga kali berulang. Politisi PDIP itu menduga terjadi kebocoran dalam sistem layanan Bank DKI akibat penjagaan yang kurang baik.
“Saudara-saudara sekalian, kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali. Dan kejadiannya hampir serupa. Dimana [sistem] IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Dan hal itu terlihat dari, terus terang ada kebocoran,” kata Pramono.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
