Masuk tirto.id
tirto.id - Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kebijakan moneter yang lebih hawkish dan pre-emptif kini diperlukan untuk menjaga tekanan terhadap Rupiah yang telah mencapai Rp17.667/dolar AS.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar harga minyak atau arah suku bunga The Fed, tetapi telah menyentuh hal yang lebih mendasar yakni kredibilitas jangkar kebijakan makroekonomi Indonesia.
"Dalam situasi seperti ini, bank sentral tidak hanya sedang mengelola inflasi. Bank sentral sedang mempertahankan policy anchor itu sendiri. Ketika pasar mulai mempertanyakan di mana terminal level Rupiah, di mana inflation anchor, dan bagaimana koordinasi fiskal-moneter akan berjalan, maka biaya stabilisasi ke depan bisa menjadi jauh lebih mahal," ujar Fakhrul dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Dia menjelaskan bahwa belum ada sinyal penyesuaian yang cukup tegas, terutama terkait harga energi domestik, arah subsidi, serta kebijakan fiskal.
Akibatnya, seluruh tekanan penyesuaian hampir sepenuhnya berpindah ke nilai tukar Rupiah. Dalam rezim arus modal terbuka pasca-1998, menurutnya, kondisi ini berisiko memicu fenomena lonjakan singkat nilai tukar atau Dornbusch overshooting yang semakin agresif.
Oleh karena itu, Fakhrul mendorong BI untuk kembali pada pendekatan stabilisasi klasik yang pernah berhasil diterapkan pada periode tekanan eksternal sebelumnya, yaitu pre-emptive, front loading, and ahead the curve. Dalam konteks saat ini, langkah tersebut kemungkinan membutuhkan kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin.
"Kenaikan suku bunga kali ini bukan karena ekonomi runtuh atau inflasi sudah tinggi. Justru ini diperlukan agar kita tidak membayar harga yang lebih mahal di kemudian hari akibat kehilangan jangkar ekspektasi," katanya.
Fakhrul mengingatkan bahwa Indonesia pernah melangkah serupa pada 2018. Kala itu, BI menaikkan suku bunga secara agresif meskipun inflasi domestik relatif masih terkendali. Langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas Rupiah dan memulihkan kepercayaan pasar sebelum tekanan membesar.
"Di emerging market, kebijakan moneter tidak bisa hanya backward-looking terhadap CPI. Bank sentral juga harus menjaga ekspektasi, stabilitas nilai tukar, dan medium-term inflation anchor. Kalau menunggu inflasi muncul penuh di data, biasanya pasar sudah lebih dulu memaksa penyesuaian yang jauh lebih keras," jelasnya.
Dia juga menilai kenaikan BI Rate tidak otomatis berarti pengetatan berlebihan terhadap ekonomi riil. Saat ini Indonesia memiliki instrumen makroprudensial yang jauh lebih fleksibel dibanding siklus pengetatan sebelumnya. Melalui koordinasi dengan OJK, penyaluran kredit ke sektor prioritas masih bisa dijaga dengan insentif likuiditas dan kebijakan sektoral yang lebih terarah.
"Ini bukan kebijakan anti-pertumbuhan. Ini adalah upaya menjaga stabilitas makro agar pertumbuhan tidak rusak lebih dalam akibat imported inflation, tekanan neraca, dan lonjakan risk premium," ujar Fakhrul.
Dari sisi pasar keuangan, langkah hawkish BI justru disebutnya berpotensi membantu normalisasi struktur pasar domestik. Saat ini terjadi distorsi antara instrumen sterilisasi jangka pendek seperti SRBI dengan pasar obligasi tenor panjang, sehingga dana terlalu terkonsentrasi pada instrumen durasi pendek.
"Kita membutuhkan yield curve yang lebih sehat dan lebih steep. Terlalu banyak penahanan di kurva justru bisa menciptakan instabilitas yang lebih besar di kemudian hari. Kalau kredibilitas BI pulih dan volatilitas Rupiah mulai turun, investor bisa kembali masuk ke obligasi tenor panjang dan aset durasi panjang lainnya," katanya.
Fakhrul memperkirakan jika respons kebijakan dilakukan lebih cepat dan kredibel, fase overshooting Rupiah dapat berbalik menjadi apresiasi yang relatif tajam. Dia memproyeksikan Rupiah dapat kembali menuju kisaran Rp16.800 per dolar AS.
Selain kebijakan moneter, Fakhrul juga menekankan pentingnya komunikasi fiskal yang lebih kuat dari pemerintah. Kejelasan arah subsidi energi, strategi penerbitan obligasi, serta diversifikasi sumber pendanaan negara dinilai mendesak.
Menurutnya, Indonesia perlu mulai memperluas sumber pembiayaan non-USD seperti pendanaan RMB/Renminbi dan penerbitan Dim Sum Bond di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.
"Dunia sedang berubah. Likuiditas global tidak lagi hanya bertumpu pada dolar AS. Indonesia harus mulai membangun strategi pembiayaan yang lebih beragam agar biaya stabilisasi ke depan tidak sepenuhnya dibebankan pada Rupiah dan pasar domestik," tuturnya.
Sedangkan, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai bahwa pelemahan rupiah saat ini digerakkan oleh faktor fundamental dan struktur alih-alih faktor psikologis.
“Yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang sifatnya fundamental dan struktural. Aspek psikologis belum bermain, semoga tidak akan bermain karena dampaknya akan sangat berat bagi ekonomi kita,” katanya kepada Tirto.
Ia menekankan bahwa kuncinya adalah membangun kepercayaan dari pasar dan dunia usaha. Wijayanto merinci masalah struktural dan fundamental yang dimaksud. Pertama, fiskal yang tidak berkelanjutan dengan potensi defisit APBN di atas 3 persen produk domestik bruto pada saat minat investor terhadap surat utang negara mengalami penurunan.
Kedua, balance of payment atau neraca pembayaran yang menunjukkan tren defisit akibat dominasi komoditas pada ekspor dengan harga yang berfluktuasi, tren impor yang terus meningkat baik barang maupun jasa, serta pembayaran dividen dan bunga untuk investor asing yang terus melejit.
Ketiga, investasi portfolio yang memasuki tren net outflow, dan foreign direct investment atau FDI yang mengalami stagnasi bahkan perlambatan. Yang paling mengkhawatirkan, menurut Wijayanto, adalah sikap pemerintah saat ini.
“Pemerintah masih complacent, masih denial dan belum mempunyai sense of crisis,” katanya.
Ia memperingatkan agar tidak mengulangi kesalahan 1998 di mana pemerintah tidak memiliki langkah mitigasi yang kuat sehingga ketika gejolak terjadi tidak punya instrumen apapun untuk membendungnya.
“Jangan sampai seperti tahun ‘98, ketika pemerintah yakin kita baik-baik saja, tiba-tiba kondisi memburuk secara drastis. Saat pemerintah mengeluarkan respons, segalanya sudah terlambat,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
