Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Republik Indonesia berencana menerapkan skema bekerja dari mana saja (work from anywhere, WFA) hingga skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar daring (online), dalam rangka menghemat bahan bakar minyak (BBM).
Penghematan BBM ini merupakan imbas perang Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel. Konflik antara Iran dengan AS-Israel menyebabkan distribusi minyak dunia terhambat. Iran menutup akses Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur distribusi minyak utama di dunia.
Selat Hormuz menjadi saluran bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair global. Penutupan jalur itu mengancam guncangan energi global. Hampir tertutupnya selat tersebut menyebabkan harga gas Eropa melonjak sampai 35 persen pada pekan kedua Maret 2026.
Kebijakan 4 Hari Kerja
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengatakan, berdasar hitungan kasar, dengan mengurangi aktivitas transportasi dari satu hari kerja saja, diperkirakan bisa penghematan BBM sampai 20 persen dari total konsumsi bahan bakar nasional.
Pemerintah akan segera memberlakukan kebijakan satu hari bekerja dari rumah (work from home, WFH). Melalui kebijakan empat hari kerja ini, diperkirakan akan menghemat seperlima dari total konsumsi BBM nasional.
"Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kasar lah, saya lupa berapa, tapi sekitar seperlimanya, 20 persen (dari total konsumsi BBM)," kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui awak media, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2026).
Mantan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu mengatakan, kebijakan satu hari WFH dalam sepekan juga diputuskan dengan telah memperhatikan peran pemberi kerja, termasuk pengusaha.
Sembari bergurau, Purbaya mengatakan, jika WFH diberikan lebih dari satu hari, pemberi kerja akan khawatir jika karyawannya akan kabur dan memilih untuk berlibur.
"Saya pikir kalau Jumat, Jumat kan ditambah 3 hari itu lumayan tuh untuk aktivitas di rumah dan mungkin turisme juga akan mendorong sedikit," tambahnya.
Ditemui di tempat yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk implementasi kebijakan empat hari kerja.
Dus, kebijakan untuk menghemat konsumsi BBM nasional ini akan dapat segera diimplementasikan mulai setelah Lebaran 2026.
"WFH akan didetailkan, tapi sesudah lebaran kita akan melakukan. ASN maupun imbauan untuk swasta. (Koordinasi) ada Kemnaker dan Mendagri," jelas Airlangga.
Solusi Jangka Pendek Penghematan Konsumsi BBM
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Instute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebutkan, rencana empat hari kerja di kantor memang dapat diterapkan sebagai solusi jangka pendek penghematan konsumsi BBM Tanah Air.
Dia menilai, mobilitas harian serta konsumsi energi transportasi dapat ditekan melalui penerapan rencana tersebut, serta penerapan belajar daring. Rizal mengatakan dampak utamanya akan terasa di wilayah perkotaan, yang punya mobilitas lebih tinggi daripada di kawasan lain.
"Kebijakan WFA dan pembelajaran daring sebagai upaya penghematan BBM pada prinsipnya cukup rasional dalam jangka pendek, karena dapat langsung menekan mobilitas harian dan konsumsi energi transportasi, terutama di wilayah perkotaan," ucapnya lewat pesan singkat kepada Tirto, Rabu (25/3/2026).
Rizal menambahkan penerapan WFA dan pembelajaran daring juga dapat memberi dampak positif lain; mengurangi kemacetan, mengefisiensikan biaya transportasi rumah tangga, serta menurunkan konsumsi BBM tanpa perlu mengatrol harga.
"Dari sisi makro, ini juga membantu meredam tekanan impor energi dan subsidi dalam kondisi harga minyak global yang tinggi," tuturnya.
Hal senada turut disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet. Ia pun menilai rencana penerapan WFA serta pembelajaran daring dapat menekan konsumsi BBM.
Lewat penerapan WFA dan pembelajaran daring, mobilitas masyarakat akan turun. Efek langsungnya, kebutuhan bahan bakar juga akan semakin mengecil.
"Dalam jangka pendek, kebijakan ini efektif mengurangi perjalanan harian, kemacetan, dan pemborosan energi di jalan," tutur Yusuf, saat Tirto hubungi terpisah.
Namun Yusuf menekankan kalau penerapan WFA dan belajar daring bukan solusi tunggal. Dia menyebut pemerintah perlu mendorong upaya yang lebih komprehensif agar penurunan konsumsi BBM dapat semakin maksimal. Misalnya, melalui penerapan rapat virtual.
"Mendorong percepatan digitalisasi seperti rapat virtual, kerja fleksibel, dan layanan berbasis online yang bisa menjadi pijakan perubahan pola aktivitas ke arah yang lebih efisien," tuturnya.
WFA Tak Bisa Berlaku Bagi Semua Sektor
Meski menjanjikan solusi jangka pendek, Yusuf mengingatkan, rencana WFA dan belajar daring bukan tanpa cela.
Dari soal rencana pengurangan hari kerja misalnya, sejumlah sektor perusahaan dinilai tidak sepenuhnya dapat menerapkan skema WFA. Manfaat skema itu dinilai tidak akan dirasakan oleh semua masyarakat dan hanya akan dinikmati kelompok pekerja tertentu.
Sedangkan, penerapan pembelajaran daring dinilai berisko menurun kualitas interaksi dan memperlebar kesenjangan akses digital.
"Selain itu, ada efek pergeseran konsumsi energi karena aktivitas di rumah meningkat dan penggunaan listrik naik, sehingga penghematan dari sektor transportasi tidak sepenuhnya hilang, tetapi juga tidak seefektif yang dibayangkan," ucap Yusuf.
Karena itu, ia menyebutkan, WFA maupun pembelajaran daring tidak dapat diterapkan begitu saja. Kedua rencana itu disebut tetap harus didukung sejumlah peraturan atau kebiasaan sosial lain.
Beberapa di antaranya, yakni pembatasan kendaraan ganjil genap, penguatan sektor transportasi umum, hingga pembatasan perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN).
"Sementara di sektor industri, efisiensi operasional dan optimalisasi penggunaan energi dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam waktu relatif singkat. Namun pada akhirnya, langkah langkah tersebut masih bersifat jangka pendek hingga menengah," tuturnya.
Solusi idealnya terkait penghematan BBM adalah transisi energi. Dia juga mengatakan pemerintah tidak seharusnya cuma menghemat konsumsi BBM, melainkan juga mendorong semua pihak mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
"Untuk benar-benar mengurangi kerentanan terhadap krisis energi, pemerintah perlu mendorong transisi energi sebagai solusi jangka panjang," sambung Yusuf.
Transisi energi yang dimaksud Yusuf yakni lewat pengembangan energi terbarukan, transportasi berbahan elektrik, serta sistem energi yang lebih bersih.
Menurut dia upaya penghematan BBM akibat dorongan kondisi geopolitik, bisa jadi malah menjadi modal untuk melakukan transisi energi yang baik bagi masa depan.
"Jika diarahkan dengan konsisten, kebijakan penghematan tidak hanya merespons krisis sesaat, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan struktural menuju ketahanan energi yang lebih kuat di masa depan," urainya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, penguatan transportasi umum sebagai solusi. Dia mengatakan penghematan BBM dapat dilakukan melalui alokasi subsidi transportasi umum secara masif.
Ia mencontohkan, Pemerintah Spanyol berhasil menerapkan penghematan BBM melalui skema itu melalui pemberian alokasi subsidi transportasi umum. Pemerintah Indonesia, menurutnya, dapat mencontoh kebijakan yang diterapkan Pemerintah Spanyol.
"Spanyol tahun 2022 memberlakukan subsidi gratis untuk pengguna rutin transportasi publik. Tujuannya mengurangi efek krisis energi karena konflik Ukraina," terang Bhima saat Tirto hubungi, Rabu (25/3/2026).
"Pemerintah bisa tiru Spanyol. Ada insentif masyarakat pakai transportasi publik, tidak beli kendaraan BBM," lanjut dia.
Dia menambahkan, masyarakat juga dapat didorong untuk mulai beralih menggunakan transportasi listrik. Hal ini berkaca dari salah satu negara yang dapat mengubah kebiasaan masyarakat, sehingga tak terpengaruh dengan gejolak minyak dunia, yakni Swedia.
Transisi ke kendaraan listrik ini tentu dengan catatan transisi juga mulai dilakukan untuk pembangkit listriknya.
"Di sektor pembangkit listrik yang masih pakai diesel, mitigasinya dengan gantikan ke panel surya. Daerah terpencil masih andalkan genset BBM padahal memungkinkan percepatan 100 gigawatt," ucap Bhima.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
