Menuju konten utama

Krisis BBM karena Perang, Filipina Umumkan Status Darurat Energi

Filipina menetapkan status darurat energi nasional karena krisis BBM imbas perang Amerika-Israel vs Iran yang masih berlangsung hingga hari ini.

Krisis BBM karena Perang, Filipina Umumkan Status Darurat Energi
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyampaikan pandangan saat KTT ke-26 ASEAN-China di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/9/2023). ANTARA FOTO/MEDIA CENTER KTT ASEAN 2023/M Agung Rajasa/pras.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. menyatakan pada Selasa (24/3/2026) keadaan darurat energi nasional sebagai imbas dari konflik Iran yang berlangsung sejak 28 Februari lalu.

Krisis energi di Filipina bermula dari pecahnya konflik di Timur Tengah yang kemudian berdampak besar pada jalur distribusi minyak global, terutama setelah Selat Hormuz yang menjadi jalur vital pengiriman energi dunia praktis ditutup oleh Iran.

Krisis energi ini segera memicu lonjakan harga minyak internasional dan mengganggu pasokan bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor, termasuk Filipina yang mengimpor sekitar 90 persen kebutuhan minyaknya dari kawasan tersebut.

Seiring memburuknya situasi, harga diesel di dalam negeri melonjak drastis hingga dua kali lipat, menembus angka lebih dari 120 peso atau sekitar Rp33.803 per liter, sehingga menekan sektor transportasi dan ekonomi secara luas.

Kondisi ini membuat Presiden Marcos Jr. memutuskan untuk mengeluarkan deklarasi darurat energi di negaranya.

Cadangan BBM Filipina Hanya Cukup untuk 53 Hari

Di hari yang sama, Departemen Energi Filipina mengungkapkan bahwa cadangan bahan bakar domestik terbatas hanya cukup untuk 53 hari untuk bensin, 46 hari untuk diesel, dan sekitar 39 hari untuk bahan bakar jet. Kenyataan itulah yang semakin memperkuat urgensi kebijakan tersebut.

Untuk mengatasi kekurangan pasokan, pemerintah Flipina terpaksa mencari sumber alternatif energi seperti dari Rusia, China, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

The Gulf News pada 24 Maret melaporkan jika pemerintah Filipina akhirnya memutuskan untuk kembali mengimpor minyak dari Rusia untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.

Sebuah kapal tanker Rusia bernama Sara Sky yang membawa sekitar 100.000 ton atau sekitar 750.000 barel minyak jenis ESPO Blend dilaporkan sedang dalam perjalanan dari pelabuhan Kozmino menuju terminal Bataan, Filipina milik perusahaan energi Petron Corporation dan diperkirakan tiba dalam waktu dekat.

Data pelacakan pengiriman dari lembaga seperti LSEG, Kpler, dan OilX mengonfirmasi pergerakan kapal tersebut, menandai langkah strategis Filipina untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan Timur Tengah.

Sebagai respons awal, pemerintah Filipina sebenarnya telah menerapkan langkah-langkah penghematan energi, termasuk pemberlakuan sistem kerja empat hari bagi sejumlah kantor pemerintahan serta imbauan kepada masyarakat untuk berbagi kendaraan (carpooling).

Selain itu, bantuan tunai sebesar 5.000 peso disalurkan kepada puluhan ribu pengemudi becak motor dan jeepney di Manila yang terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan bakar.

Namun, langkah-langkah ini dinilai belum memadai oleh sebagian kelompok masyarakat. Tekanan terhadap Presiden Marcos Jr. pun meningkat, terutama setelah koalisi pekerja transportasi menyerukan aksi protes besar-besaran di Manila pada Kamis dan Jumat, menuntut solusi yang lebih konkret atas lonjakan harga.

Media nasional seperti Philippine Daily Inquirer bahkan menerbitkan opini dengan nada peringatan keras tentang potensi kehancuran ekonomi akibat krisis ini. Sejak awal konflik, Marcos Jr. telah memperingatkan bahwa Filipina menjadi korban dalam konflik Iran vs AS-Israel.

“Kita adalah korban perang yang bukan pilihan kita,” ujarnya dikutip The New York Times (24/3/2026).

Lebih jauh, para ekonom memperingatkan bahwa dampak krisis ini tidak hanya terbatas pada sektor energi, namun juga dapat merambat ke sektor tenaga kerja dan keuangan.

Ribuan pekerja migran Filipina di Timur Tengah kehilangan pekerjaan akibat penutupan perusahaan di negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang berpotensi mengurangi aliran remitansi, salah satu penopang utama ekonomi Filipina.

Pada tahun 2024, sekitar 18 persen remitansi negara tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah, sehingga gangguan ini berisiko memperburuk kondisi ekonomi domestik.

Krisis yang dialami Filipina ini juga mencerminkan situasi yang lebih luas di Asia Tenggara, di mana banyak negara menghadapi kerentanan serupa akibat ketergantungan tinggi pada pasokan minyak yang melewati Selat Hormuz dan terbatasnya cadangan energi domestik.

Baca juga artikel terkait KONFLIK AS-IRAN atau tulisan lainnya dari Prihatini Wahyuningtyas

tirto.id - Flash News
Kontributor: Prihatini Wahyuningtyas
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra