Menuju konten utama

Mendagri: WFH Satu Hari Sepekan ASN Tidak Ganggu Layanan Publik

Tito menilai pengalaman WFH saat pandemi COVID 19 menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola pola kerja fleksibel.

Mendagri: WFH Satu Hari Sepekan ASN Tidak Ganggu Layanan Publik
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran definitif Kementerian ATR/BPN tahun 2026 sebesar Rp9,49 triliun, sedangkan untuk Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp7,8 triliun. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memastikan wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan maupun pelayanan publik.

Menurut Tito, pemerintah telah memiliki pengalaman dalam menerapkan sistem kerja jarak jauh saat pandemi COVID-19, di mana saat itu proporsi work from office (WFO) hanya sekitar 25 persen.

“Tidak masalah. Ini bukan pengalaman pertama. Pada masa COVID-19, WFO hanya sekitar 25 persen dan pemerintahan tetap berjalan,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Tito menilai pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola pola kerja fleksibel.

Kendati demikian, purnawirawan Polri ini menegaskan bahwa layanan publik yang bersifat esensial harus tetap berjalan normal.

“Layanan esensial seperti angkutan, emergensi, rumah sakit, dan kebersihan harus tetap berjalan,” tegasnya.

Terkait skema penerapan, Tito menyebut opsi yang tengah dibahas adalah WFH satu hari dalam sepekan.

Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara produktivitas ASN dan efisiensi mobilitas, sekaligus sebagai upaya penghematan energi.

Tito mengungkapkan bahwa jajaran menteri Kabinet Merah Putih sebenarnya telah menyepakati satu hari khusus untuk WFH.

Namun, mantan Kapolri ini enggan membeberkan hari yang dipilih karena harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pemerintah tengah menggodok kebijakan WFH satu hari sepekan ini. Terkait pelaksanaannya, pemerintah masih menunggu keputusan final dari Presiden setelah melalui rapat koordinasi lanjutan.

“Saya enggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari yang sama, tapi saya enggak menyampaikan. Sekali lagi karena itu harus dilaporkan hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden,” tuturnya.

Baca juga artikel terkait WORK FROM HOME atau tulisan lainnya dari Mochammad Fajar Nur

tirto.id - Flash News
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Andrian Pratama Taher