Rapat DPR dengan Fadli Zon Diwarnai Protes Penulisan Sejarah

tirto.id - Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas melakukan interupsi saat rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon, pada Rabu (2/7/2025). Mereka memprotes proyek penulisan ulang sejarah dan juga mengecam pernyataan Fadli Zon terkait pemerkosaan massal.

Berdasarkan pantauan, massa aksi tersebut sebelumnya mengikuti rapat kerja di balkon ruang rapat Komisi X DPR RI. Rapat tersebut diketahui sedang membahas anggaran Kementerian Kebudayaan.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, saat anggota DPR memberi masukan, rapat tersebut juga turut membahas polemik penulisan ulang sejarah, serta penyangkalan Fadli Zon soal pemerkosaan massal yang terjadi pada 1998.

"Tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM. Tuntaskan. Hentikan pemutihan sejarah. Hentikan. Dengarkan suara korban," ujar massa aksi dengan membentangkan spanduk di balkon Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (2/7/2025).

Tak lama setelah interupsi itu dilakukan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani, kemudian meminta mereka untuk kembali duduk di tempatnya. Termasuk, memanggil petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPR RI untuk mengamankan massa aksi.

"Cukup ya, tolong kembali ke tempat masing-masing. Pamdal tolong diamankan," ucapnya.

Saat digiring oleh petugas, massa aksi masih meneriakkan sejumlah protesnya kepada Fadli Zon, terutama soal penulisan ulang sejarah yang kini sedang digarap pemerintah.

Setelah digiring keluar oleh petugas dan massa meninggalkan gedung DPR, rapat tersebut kembali dilanjutkan.

Kepada wartawan, salah satu perwakilan massa aksi mengatakan bahwa mereka hadir untuk memgecam dan memberikan teguran kepada Fadli Zon atas pernyataan yang telah dilontarkannya. Mereka juga meminta agar Fadli meminta maaf dan mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya.

“Dan kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadli Zon itu sendiri untuk kemudian meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya,” kata perwakilan aksi, Jane.

Selain itu, mereka juga menolak adanya penyematan gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 RI, Soeharto.

“Dan juga penghentikan penulisan ulang sejarah termasuk juga menolak gelar pahlawan Soeharto yang hari ini juga kita ketahui ya bahwa Fadli Zon merangkap menjadi Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Fadli Zon mengatakan aksi yang dilakukan merupakan hal yang biasa dalam menyampaikan aspirasi. Kejadian ini, kata dia, seperti yang pernah dilakukannya dahulu.

“Ya biasa ajalah, saya juga dulu pernah kayak begitu. Ya, menurut saya aspirasi kan,” ujar Fadli Zon kepada wartawan.