Kemenbud akan Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah pada Juli 2025

tirto.id - Direktur Jenderal (Dirien) Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Budaya (Kemenbud), Restu Gunawan, memastikan pihaknya tetap akan melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah nasional. Hal ini dalam merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Esti Wijayanti, yang meminta Kemenbud untuk menghentikan proyek tersebut.

Restu mengatakan hal ini lantaran penulisan buku sejarah nasional sudah lama tidak dilakukan, sejak 26 tahun yang lalu pada era kepemimpinan BJ Habibie. Maka dari itu, menurutnya sudah saatnya Indonesia kembali melanjutkan proyek penulisan sejarah nasional dengan harapan adanya temuan baru ke dalam buku sejarah.

“Saya kira sudah waktunya karena temuan-temuan baru, baik di bidang arkeologi, sejarah, temuan, kan, sudah banyak nih. Jadi, ini perlu kita tulis, jadi masyarakat biar tahu begitu. Dan juga kita ini, kan, ingin mengubah juga paradigma berpikir kita tentang Indonesia sentris. Kita ingin melihat kehebatan Indonesia,” ucap Restu di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).

Restu mengatakan keunggulan Indonesia baik dari masa lalu hingga kini, harus diperlihatkan melalui sejarah yang telah ditulis. Kemenbud pun membidik peluncuran proyek ini pada perayaan HUT ke-80 RI, yakni 17 Agustus 2025. Harapannya, dengan melibatkan hasil-hasil karya dari para seniman, mulai sejarawan, arkeolog, hingga para penulis, dapat mencapai target peluncuran itu sesuai yang telah ditentukan.

“Jadi, istilahnya Indonesiasentis lah kira-kira gitu, ya. Jadi, itu yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa selesai sesuai jadwal dan bisa menghasilkan karya-karya yang bagus dari para penulis, para sejarawan, para arkeolog untuk menulis karya-karyanya itu,” katanya.

Melihat Agustus 2025 makin mendekat, Kemenbud akan melakukan uji publik untuk penulisan ulang sejarah nasional Indonesia pada Juli 2025. Tambahnya, saat ini progres penulisan ulang sejarah itu sudah mencapai sekitar 70-80 persen.

“Ya, nanti Juli (2025) kita akan lakukan sosialisasi dan uji publik di beberapa kota. Ada di Jakarta, ada di mungkin tadi di Barat 1, di Tengah 1, di Timur 1. Kira-kira gitu. Kalau itu sih secara teknis kayak gitu sih. Kalau uji publiknya gitu. Tunggu aja nanti kita lakukan. Pasti kita lakukan lah,” tutur Restu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Esti Wijayanti, meminta Kemenbud untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang tengah digarap oleh Kemenbud. Menurut Esti, penulisan ulang sejarah versi Kemenbud sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang.

Bahkan, Esti menilai hal itu berpotensi memunculkan rasa keberatan dari para sejarawan lantaran kemungkinan adanya ketidaksesuaian terhadap fakta sejarah yang sesungguhnya.

“Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini. Karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah. Maka lebih baik kami mengatakan, Pak Menteri, stop saja untuk penulisan ini. Untuk tidak kita teruskan. Demikian,” kata Esti di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin.