Masuk tirto.id
tirto.id - Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, mengingatkan agar penulisan ulang sejarah nasional harus dilakukan secara komprehensif dan bebas dari bias kepentingan politik.
Proyek ini, menurut Arif, perlu melibatkan akademisi, sejarawan, dan masyarakat sipil melalui diskusi publik terbuka.
“Sebelum diluncurkan, ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai sejarah dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan,” kata Arif, dalam diskusi daring, Kamis (26/6/2025), dilansir dari Antara.
Menurut Arif, inisiatif penulisan ulang sejarah nasional yang dipimpin Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, sebagai langkah yang tergolong blunder politik. Ia menyebut proyek ini menimbulkan resistensi publik karena minim pelibatan pakar dan tidak melalui koordinasi matang dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Bisa jadi ini inisiatif Fadli Zon. Harusnya karena ini kebijakan strategis, semestinya tetap dilaporkan dan dikonsultasikan secara utuh kepada Presiden,” kata Arif.
Menurut Arif, kendati Prabowo mungkin sudah mendapat laporan garis besar, isi atau substansi sejarah yang akan ditulis ulang belum tentu dipahami secara penuh. Ia menilai pendekatan ini rawan memicu kontroversi dan ketegangan politik.
“Ini seperti kasus kelangkaan gas waktu itu, muncul kebijakan strategis tanpa koordinasi. Sangat berisiko bila tidak dievaluasi lebih dulu,” ujarnya.
Arif juga menyayangkan minimnya transparansi ke publik dan parlemen. Ia menyoroti temuan bahwa sebelumnya sejumlah anggota Komisi X DPR RI bahkan tidak mengetahui adanya proyek penulisan ulang sejarah nasional ini.
“Adanya kabar bahwa sebelumnya Komisi X DPR RI tidak mengetahui proyek ini, tentu menjadi catatan serius soal koordinasi antarlembaga,” ujar Arif.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, merespons kritikan terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia dalam 10 jilid yang digarap oleh kementeriannya. Dia mengatakan bahwa sejarah harus ditulis oleh sejarawan akademisi, tidak boleh ditulis oleh aktivis, politisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Jadi yang menulis sejarah ini kan sejarawan ya, sekali lagi bukan aktivis, bukan politisi, bukan LSM,” ujar Fadli Zon setelah memberikan arahan dalam acara retret gelombang kedua pejabat daerah di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Selasa (24/6/2025).
Fadli Zon juga bilang, proyek penulisan sejarah ulang bukan untuk menulis tentang sejarah hak asasi manusia, akan tetapi sejarah Indonesia.
“Nah yang menulis ini adalah para sejarawan yang profesional yang memang dia belajar sejarah ada metodologi, ada historiografinya, dan bagaimana mereka menganalisis gitu kalau sejarah itu ditulis oleh aktivis, oleh politisi ya pasti sesuai dengan kepentingannya dong,” katanya.
Menurutnya penulisan ulang sejarah dibutuhkan, karena yang sudah ada, belum memuat tentang perjalanan bangsa.
Editor: Bayu Septianto
