Hoaks, Pigai Minta Masyarakat Belanja Rp1 Juta/Bulan di Kopdes

tirto.id - Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook yang mengatakan bahwa Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, meminta masyarakat desa untuk belanja sebesar Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dalam unggahan yang disebarkan oleh akun Facebook bernama “Olisah Mansyur Iflani” (arsip) pada Kamis (9/7/2026) lalu, dinarasikan bahwa pernyataan Pigai itu ditujukan agar omset KDKM cepat mengalami peningkatan.

“PIGAI: Masyarakat Desa diminta belanja Rp1 juta/bulan DI KOPDES agar omset Kopdes cepat meningkat,” begitu bunyi keterangan dalam foto yang diunggah akun tersebut.

“Jangankn 1 juta…. Memang agk aneh,” tulis akun tersebut dalam keterangan unggahannya.

Sampai dengan artikel ini ditulis pada Rabu (15/7/2026), unggahan tersebut telah disukai oleh 940 pengguna, dan dikomentari oleh 4 ribu lebih pengguna. Tirto juga menemukan unggahan serupa pada akun Facebook "Mas Dwi Ngapak", "Akang Aher", dan "Liezna Cheryka" dalam "Grup Quotes Indonesia ID".

Lantas, apakah benar Menteri HAM, Natalius Pigai, meminta masyarakat menghabiskan uang Rp1 juta per bulan untuk berbelanja di KDKMP?

Penelusuran Fakta

Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “Natalius Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta di Koperasi Merah Putih”.

Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya, maupun siaran pers resmi dari Kementerian HAM atau Kementerian Koperasi perihal Natalius Pigai menyatakan seperti klaim yang beredar tersebut.

Kementerian HAM dalam siaran pers resminya pada Jumat (10/7/2026) justru dengan tegas membantah dan menyatakan bahwa pernyataan Pigai itu merupakan berita tidak benar atau hoaks.

“Kementerian HAM menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari Menteri HAM dan tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik lainnya,” tulis Kementerian HAM dalam siaran pers resminya.

Lebih lanjut, Kementerian HAM menyatakan bahwa informasi yang tidak benar di ruang digital berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta merugikan berbagai pihak.

Oleh karena itu, Kementerian HAM menekankan, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Selain itu, penyebaran berita hoaks juga disebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kementerian HAM mengimbau masyarakat agar selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, khususnya yang mencatut nama pejabat publik maupun lembaga negara. Masyarakat diharapkan merujuk pada kanal komunikasi resmi Kementerian HAM untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya,” tulisnya.

Senada dengan hal itu, narasi tersebut juga dibantah oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax). Tim TurnBackHoax menegaskan bahwa tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Jadi, unggahan foto berisi klaim “Menteri Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih” dipastikan merupakan konten palsu (fabricated content).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan Tirto, tidak ada satupun pemberitaan dari sumber yang kredibel dan terpercaya, maupun siaran pers resmi dari instansi terkait yang menyatakan bahwa Pigai pernah memberikan keterangan agar masyarakat menghabiskan uang Rp1 juta per bulan untuk berbelanja di KDKMP.

Sehingga, dapat dipastikan bahwa narasi yang mengatakan klaim tersebut adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Dalam siaran pers Kementerian HAM, klaim tersebut justru dibantah karena Pigai tercatat tidak pernah memberikan keterangan publik terkait imbauan agar masyarakat menghabiskan uang Rp1 juta per bulan untuk belanja di KDKMP.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.