Komnas Perempuan Kritik Skrining Kesehatan Calon Manajer Kopdes

tirto.id - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengkritik proses seleksi kesehatan dalam program Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih.

Komnas Perempuan menilai sistem skrining kesehatan tersebut tidak responsif gender, terutama setelah terungkap adanya 32 peserta perempuan dalam kondisi hamil yang sempat diloloskan mengikuti pelatihan.

“Meskipun kemudian diputuskan untuk dipulangkan, hal ini menunjukkan proses skrining kesehatan yang tidak responsif gender,” terang Komisioner Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti, dalam keterangan yang diterima Tirto, Kamis (2/7/2026).

Sorotan Komnas Perempuan mencuat usai lima calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal saat mengikuti Latsarmil. Berdasarkan data Kementerian Pertahanan per 27 Juni 2026, kelima korban meninggal akibat tuberkulosis, henti jantung (cardiac arrest), dan heat stroke.

Tiga di antara lima korban yang wafat tersebut adalah perempuan.

Komnas Perempuan menegaskan, tanggung jawab negara atas kematian peserta tidak dapat digugurkan dengan dalih kelulusan tes kesehatan awal atau kesukarelaan peserta.

Yuni menekankan bahwa negara memiliki kewajiban berkelanjutan (ongoing positive obligation) untuk melindungi nyawa setiap peserta dalam program yang berada di bawah otoritasnya.

“Fakta bahwa tiga dari lima peserta yang wafat adalah perempuan menunjukkan perlunya memastikan bahwa setiap program negara, termasuk pembekalan bagi peserta sipil, dirancang dengan mengutamakan keselamatan, kebutuhan spesifik, dan perlindungan yang setara bagi perempuan,” tegas Yuni.

Senada dengan itu, Komisioner Komnas Perempuan lain, Dahlia Madanih, mendorong pihak terkait untuk tidak menyederhanakan kematian tiga peserta perempuan tersebut sebagai akibat dari kelemahan biologis sebelum adanya investigasi independen.

"Latihan fisik intensif, seperti baris-berbaris dan latihan menembak, yang mengadopsi metode pendidikan militer penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip tanpa paksaan, serta uji cermat (due diligence), yaitu mengambil langkah yang tepat dan efektif guna mencegah, melindungi perempuan dari risiko kekerasan termasuk kematian,” ujar Dahlia.

Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total metode pelatihan yang mengadopsi pendekatan militer bagi warga sipil. Menurut Dahlia, penguatan kapasitas bagi manajer koperasi seharusnya berfokus pada kepemimpinan, tata kelola, literasi keuangan, dan manajemen organisasi, bukan pada doktrin militeristik.

Menutup keterangannya, Dahlia menekankan pentingnya perombakan kebijakan agar ke depan keselamatan peserta menjadi prioritas utama.

“Dalam kerangka yang sama, pemerintah didorong untuk menata ulang model pembinaan agar selaras dengan kebutuhan penguatan kapasitas sipil, tidak lagi bertumpu pada pendekatan berisiko tinggi bagi keselamatan peserta, dan menempatkan keselamatan serta hak asasi perempuan sebagai pijakan utama dalam setiap rancangan kebijakan dan pelatihan,” pungkas Dahlia.