Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian untuk mengatasi permasalahan konflik agraria agar bisa segera dituntaskan.
Kesepakatan pembentukan tim itu terjadi setelah jajaran pemerintah lintas kementerian rapat dengan pimpinan DPR RI bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa. Dia memastikan permasalahan agraria atau pertahanan harus segera dicari jalan keluarnya.
"Nanti targetnya secepatnya untuk meng-klaster semua permasalahan agraria kita," kata Prasetyo seusai rapat tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/8/2026) sebagaimana dikutip Antara.
Dalam rapat itu, turut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto hingga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Kendati demikian, Prasetyo mengatakan ada kementerian lainnya yang juga akan dimasukkan ke dalam tim, yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dia menjelaskan tim itu nantinya akan mengklasifikasikan konflik-konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah berdasarkan tingkatan kesulitan penyelesaiannya. Tentunya, kata dia, konflik yang paling mudah ditargetkan untuk selesai secara cepat.
"Nah, itu secara paralel diminta untuk juga diselesaikan dengan mekanisme yang sudah ada, yang tentunya kan di setiap kementerian, misalnya di ATR/BPN kan juga sudah ada mekanismenya," ucap Prasetyo.
Dia mencontohkan ada sekitar 73.000 hektare area yang kini bentuknya sawah, tetapi status tanahnya masuk ke kawasan hutan. Dia menilai hal itu semestinya mudah untuk diselesaikan cepat.
Sementara itu, Nusron menyampaikan ada tiga konflik agraria yang biasanya terjadi, yakni polemik soal kawasan hutan, konflik dengan aset BUMN maupun aset negara, dan konflik dengan pihak swasta. Untuk permasalahan dengan pihak swasta, dia menilai hal itu relatif mudah untuk diselesaikan. Sedangkan konflik yang melibatkan aset negara, itu cukup sulit karena bisa berujung permasalahan korupsi.
"Jadi, masalah kalau itu adalah klaim dengan aset BUMN maupun aset milik negara kayak di Polri. Karena itu ada komplikasi hukum, ada hukum keuangan negara dan sebagainya," kata Nusron.
Sebelumnya, pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi kementerian dari pemerintah dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk menyelesaikan konflik agraria.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kejadian-kejadian permasalahan agraria kini datang silih berganti. Untuk itu, dia mengatakan penuntasan itu sudah tak bisa lagi menunggu.
"Mumpung nih ada nih, menteri, wakil menteri yang semua bisa ambil keputusan pada saat ini dan kita bisa ambil keputusannya untuk masalah A, B, C, kita sepakati di sini," kata Dasco saat membuka rapat tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, desain besar soal pembaruan agraria ini membutuhkan waktu yang panjang untuk diproses. Di sisi lain, dia pun mengakui bahwa panitia khusus (pansus) soal agraria yang dibentuk DPR RI juga masih belum terlalu signifikan.
Dalam rapat itu, dia pun meminta kepada KPA untuk memaparkan pemikirannya terkait kondisi konflik-konflik agraria yang terjadi. Menurut dia, persoalan yang paling mendesak harus segera diselesaikan.
Selain Dasco, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal turut hadir memimpin rapat tersebut.
Sementara itu, perwakilan pemerintah yang hadir antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto hingga Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika.
Editor: Andrian Pratama Taher
