Indeks Konflik Agraria

Beberapa nama masuk dalam pansus seperti Titiek Soeharto, Dede Yusuf, Hinca Pandjaitan, Jazuli Juwaini, hingga Viktor Laiskodat.

Dalam periode Maret 2024-September 2025, setidaknya sudah 7 kali terjadi konflik di tanah adat yang diklaim oleh PT TPL.

Hasto Kristiyanto menyebut ada 40 petani yang ditemuinya di Bekasi belum memiliki lahan.

Sufmi Dasco Ahmad memastikan pihaknya segera mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian konflik agraria.

KPA menyemprot Menteri Nusron Wahid ihwal data masalah agraria tetapi tak pernah ditindaklanjuti.

Dewi meminta lembaga khusus agraria itu di bawah Presiden karena takut ada kepentingan apabila di bawah kementerian dan bertanggung jawab ke pemerintah.

Polda DIY minta warga lapor bila ada dugaan mafia tanah, sementara Pemkab Bantul rencana buat satgas.

Ratna dan beberapa warga lain tak ingin disingkirkan tanpa penghargaan atas hidup yang sudah dibangun selama puluhan tahun.

Terkait laporan adanya bentrokan fisik antara warga dan pihak keamanan proyek, PT Kuripan Raya membantah telah melakukan tindakan kekerasan.

Sejak awal warga sudah menolak pembangunan ini, dan tindakan tersebut telah melahirkan protes dari berbagai pihak.

Konflik agraria di era rezim Jokomi naik 100 persen dibandingkan dengan era pemerintahan SBY. 

Petani Pakel yang memperjuangkan haknya atas tanah kembali berurusan dengan polisi. Konflik panjang mereka dengan PT Bumisari Maju Sukses tak kunjung usai.

Adanya ancaman kriminalisasi pada pembela lingkungan, terutama perempuan mengindikasikan gejala penyempitan demokrasi.

Dari 669 laporan, sebanyak 385 laporan dugaan telah ditindaklanjuti Satgas Mafia Tanah.

Menurut Dewi Kartika, penunjukan AHY hanya bagi-bagi posisi jabatan menteri ketimbang memberikan solusi bagi PR besar realisasi reforma agraria.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melucurkan Sekretariat Reforma Agraria pada 2024 untuk mengatasi konflik agraria di Tanah Air.

Kencangnya pembangunan dan investasi di era pemerintahan Joko Widodo berbanding lurus dengan laju eskalasi letusan konflik agraria di berbagai wilayah.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menilai upaya para cawapres menyinggung regulasi dalam debat keempat justru menunjukkan bahwa mereka tidak paham soal itu.

Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, menilai, kebijakan pemerintah tidak dapat disusun dengan baik tanpa data yang akurat.

Menurut Benny, ajang Pemilu 2024 menjadi momen menagih komitmen para capres-cawapres dalam membenahi eskalasi konflik agraria.