Masuk tirto.id
tirto.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung soal banyaknya petani yang belum memiliki lahan sendiri. Ia menyebut ada 40 petani yang ditemuinya di Bekasi belum memiliki lahan.
Hal itu disampaikan Hasto dalam Seminar Nasional “Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan” yang digelar Sekolah Partai PDIP, pada Selasa (24/9/2025).
“Dari 40 petani yang kami temui pagi tadi di Bekasi, tak satu pun memiliki lahan,” ujar Hasto dalam sambutannya.
Padahal, menurut Hasto, seorang petani setidaknya harus memiliki 1,5 hektare lahan untuk bisa hidup layak. Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi lahan dan redistribusi tanah sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
“Padahal, agar sejahtera, minimal petani harus memiliki 1,5 hektare dengan potensi penghasilan sekitar Rp7,5 hingga Rp10 juta per bulan,” katanya.
Hasto menilai ketiadaan lahan menjadi salah satu akar persoalan klasik yang dihadapi para petani Indonesia. Mulai dari sulitnya memperoleh solar untuk pompa air, hingga perebutan sumber air saat musim kemarau.
Menurutnya, semua problem tersebut hanya dapat diatasi melalui kebijakan politik yang berpihak pada rakyat kecil. Terlebih, disebutnya, kedaulatan pangan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh elemen bangsa, terutama kepala daerah dan struktur partai, turun langsung menyelesaikan persoalan rakyat.
“Hari Tani adalah momentum progresif. Perubahan struktural terhadap kemiskinan petani hanya bisa dilakukan lewat kebijakan politik yang berpihak,” ucapnya.
“Jika semangat ini konsisten dijalankan, kita akan mampu berdaulat di bidang pangan dan menyongsong masa depan yang lebih cerah,” pungkas Hasto.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pertanian dan Pangan, Sadarestuwati menegaskan pentingnya peran petani sebagai penyangga tatanan negara Indonesia. Dia kemudian menyoroti kebijakan harga pemerintah yang dianggap tidak adil.
“HPP gabah ditetapkan Rp6.500, sementara HET beras Rp12.500,” katanya.
Menurut Sadarestuwati, dengan kebijakan semacam itu, para petani menjadi sulit mendapatkan untung dari hasil panen yang dikelolanya. “Mohon ini dievaluasi,” tegasnya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
