Sekjen KPA ke Nusron: Data Kami Ditumpuk, Tak Pernah Dikerjakan

KPA menyemprot Menteri Nusron Wahid ihwal data masalah agraria tetapi tak pernah ditindaklanjuti.

Terbit 24 Sep 2025 17:20 WIB

(dari kiri) Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengikuti audiensi bersama Pimpinan DPR serta Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nym.

tirto.id - Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan banyak data yang disodorkan terkait masalah agraria tak ditindaklanjuti Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Hal ini disampaikan Dewi dan perwakilan sejumlah organisasi petani menghadiri audiensi yang digelar pimpinan DPR RI dengan lima menteri Kabinet Merah Putih bertepatan dengan Peringatan Hari Tani Nasional, Rabu (24/9/2025).

“Ada banyak kanal-kanal pengaduan di Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, bahkan mungkin di DPR. Hanya untuk tempat mengadu, tidak ada kanal penyelesaiannya,” kata Dewi di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Dewi menyebutkan Kementerian yang dipimpin Nusron menjadi salah satu yang paling kerap diadukan terkait kasus pertanahan ke Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dewi mengaku harus mengirimkan aduan terkait konflik pertanahan secara berulang, termasuk kepada Kementerian ATR BPN.

“Kami selalu harus mengulang, misalnya dengan Kementerian Agraria, berkali-kali bahkan dengan Pak Nusron sudah ketemu, kami serahkan datanya, sekali lagi kami serahkan,” ucap Dewi.

Beberapa hari lalu, atau menjelang Peringatan Hari Tani, pegawai Kementerian ATR justru kembali meminta data yang telah diserahkan kepada Nusron.

“Jadi ada problem. Data-data kami itu ditumpuk mungkin, diarsipkan, tetapi tidak dikerjakan,” tutur Dewi.

Sementara itu, Nusron Wahid mengamini banyak data yang disodorkan KPA, tetapi belum ditindaklanjuti. Ia sependapat dengan usulan KPA ihwal prinsip keadilan dalam redistribusi tanah.

"Kami sudah 10 bulan diangkat mendapatkan kepercayaan menjadi Menteri ATR-BPN. Kami belum tandatangan satu pun perpanjangan dan pembaruan HGB. Pengajuan baru pun hanya satu yang saya tandatangan," kata Nusron.

Menurut Nusron, izin pengajuan itu harus meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto. Nusron beralasan pihaknya ingin keadilan struktural terhadap distribusi tanah.

"Kenapa? Karena masih ada beberapa hal yang menurut dalam prinsip kami ganjal," tukas Nusron.