KPA Desak DPR Bentuk Pansus Reforma Agraria

tirto.id - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta agar DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Sartika, di tengah aksi unjuk rasa Hari Tani yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu (24/9/2025).

Menurut Dewi, pansus dibutuhkan agar DPR bisa menjalankan fungsi evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja pemerintah di bidang agraria. Terlebih, katanya, persoalan agraria tidak bisa hanya ditangani satu kementerian, melainkan lintas kementerian dan lintas komisi di parlemen.

“Kami juga mendorong agar DPR ini membentuk pansus reforma agraria. Kenapa harus ada pansus reforma agraria di DPR? Karena konflik agraria dan reforma agraria ini tidak bisa diletakkan pada satu kementerian saja. Lintas kementerian, jadi lintas komisi juga di dalam DPR RI,” kata Dewi kepada wartawan.

KPA juga menyoroti lambannya proses Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria yang belum kunjung masuk ke daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Kata Dewi, DPR justru malah memasukkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk direvisi.

“Alasan DPR ya itu masih long list, masih bisa ditunda. Bagi kami, dengan masuknya upaya sekelompok orang, segelintir elite, bisnis, politik yang ingin mendorong upaya revisi undang-undang pokok agraria, ini menandakan orientasi ekonomi politik kita itu akan makin diarahkan pada ekonomi politik yang sangat kapitalistik dan liberal,” jelas Dewi.

Meskipun masih dalam daftar panjang prolegnas, Dewi menyebut pihaknya menilai hal ini sebagai tanda bahaya yang harus diwaspadai. Sebab, katanya, ada upaya-upaya untuk mengobrak abrik undang-undang pokok agraria yang menjadi benteng pertahanan utama bagi para nelayan, masyarakat marginal, buruh tani, serta penggarap yang memperjuangkan hak atas tanah.

“Itulah kenapa pada hari ini di peringatan Hari Tani Nasional kami membawa 65 kentongan sebagai tanda alarm, tanda bahaya darurat agraria,” tutur Dewi.