Indeks Konflik Agraria

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, berjanji bakal menyelesaikan konflik agraria di Tanah Air jika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024.

Konflik agraria di Tanjung Morawa pada 1953 menewaskan lima orang petani dan memperkeruh hubungan PNI-Masyumi di Kabinet Wilopo.

Mengedepankan konsep inklusi dan fleksibilitas, Pesantren Misykat Al-Anwar berupaya memberi ruang aman untuk siapapun sembari berjuang melawan krisis iklim.

KPA menilai Perppu Cipta Kerja telah meliberalisasi dan memprivatisasi tanah sehingga berdampak pada maraknya konflik agraria.

Bila ada persoalan atau laporan tugas intelijen, temukan solusi bukan mencari-cari masalah yang justru membuat warga enggan lapor.

Presiden Jokowi meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan sertifikat lahan akibat masalah agraria.

Publik terus menuntut Hadi Tjahjanto menuntaskan beragam persoalan agraria, terutama terkait sengketa pertanahan & mafia tanah.

Pembakaran rumah terjadi di beberapa titik dan salah satunya disebabkan konflik terkait batas perkebunan kopi.

Jokowi meminta aktivis 98 membantu permasalahan tanah dengan aktif berkoordinasi bersama Kementerian ATR/BPN.

Amin Said Husni meminta agar segala dokumen-dokumen yang menunjang bisa diserahkan ke PBNU untuk dijadikan bahan tindak lanjut.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bakal menurunkan satuan tugas (satgas) untuk menangani konflik HGU di Malang.

KPA menilai selama ini reforma agraria ‘disempitkan’ menjadi program sertifikasi tanah. Perlu gebrakan untuk jalankan reforma agraria sejati.

Sebelum menentukan sikap, pengurus PBNU minta mereka mengirimkan sejumlah dokumen-dokumen detail menyangkut persoalan yang terjadi.

Warga Urut Sewu yang sebagian besar petani, menolak sertifikat hak pakai TNI AD. Mereka rela bertaruh nyawa untuk mempertahankan tanahnya.

Bagaimana bisa tanah yang dikelola puluhan tahun oleh warga, berubah status menjadi hak pakai TNI AD untuk latihan menembak?

Jokowi ingin berlaku adil bagi rakyat dan pengusaha dalam mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya, demi tiada lagi konflik agraria.

Pakar Hukum Tata Negara UII Ni’matul Huda sebut pensertifikatan tanah desa menjadi hak milik atas kasultanan dan kadipaten tak sesuai prosedur yang berlaku.

Keinginan Jokowi agar generasi muda mau jadi petani menjadi ironi saat konflik agraria masif dan kebijakan pemerintah tak berpihak.

UU Cipta Kerja dan peraturan turunnya membuat warga khawatir karena dapat mempermulus konversi lahan atas nama proyek nasional dan kepentingan umum.