Indeks Konflik Agraria

Unit khusus tersebut untuk memperkuat pemetaan konflik serta mencegah kriminalisasi masyarakat dalam sengketa lahan.

Tiga dekade UU Kehutanan gagal lindungi masyarakat adat. Saatnya reset total demi kepastian hak, keadilan tenurial, dan kelestarian hutan Nusantara.

25 tahun TAP MPR IX/2001 diabaikan. Alih-alih jadi kompas keadilan agraria, negara justru melanggengkan konflik & krisis ekologis lewat PSN.

Teridentifikasi sekitar 70 ribu hektare lahan di TN Tesso Nilo telah ditanami sawit dan non-sawit.

Simak penjelasan soal lokasi Taman Nasional Tesso Nilo dan apa yang sedang terjadi di wilayah konservasi tersebut.

Sengketa lahan di Pino Raya, Bengkulu Selatan mengakibatkan 5 petani mengalami luka tembak.

Nusron tidak merinci pihak yang melakukan kelalaian tersebut, tetapi kelalaian tersebut yang mengakibatkan konflik lahan di Tesso Nilo hingga saat ini.

Beberapa nama masuk dalam pansus seperti Titiek Soeharto, Dede Yusuf, Hinca Pandjaitan, Jazuli Juwaini, hingga Viktor Laiskodat.

Dalam periode Maret 2024-September 2025, setidaknya sudah 7 kali terjadi konflik di tanah adat yang diklaim oleh PT TPL.

Hasto Kristiyanto menyebut ada 40 petani yang ditemuinya di Bekasi belum memiliki lahan.

Sufmi Dasco Ahmad memastikan pihaknya segera mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian konflik agraria.

KPA menyemprot Menteri Nusron Wahid ihwal data masalah agraria tetapi tak pernah ditindaklanjuti.

Dewi meminta lembaga khusus agraria itu di bawah Presiden karena takut ada kepentingan apabila di bawah kementerian dan bertanggung jawab ke pemerintah.

Polda DIY minta warga lapor bila ada dugaan mafia tanah, sementara Pemkab Bantul rencana buat satgas.

Ratna dan beberapa warga lain tak ingin disingkirkan tanpa penghargaan atas hidup yang sudah dibangun selama puluhan tahun.

Terkait laporan adanya bentrokan fisik antara warga dan pihak keamanan proyek, PT Kuripan Raya membantah telah melakukan tindakan kekerasan.

Sejak awal warga sudah menolak pembangunan ini, dan tindakan tersebut telah melahirkan protes dari berbagai pihak.

Konflik agraria di era rezim Jokomi naik 100 persen dibandingkan dengan era pemerintahan SBY. 

Petani Pakel yang memperjuangkan haknya atas tanah kembali berurusan dengan polisi. Konflik panjang mereka dengan PT Bumisari Maju Sukses tak kunjung usai.

Adanya ancaman kriminalisasi pada pembela lingkungan, terutama perempuan mengindikasikan gejala penyempitan demokrasi.