Jejak Penghapusan "Nemangkawi" dari Puncak Salju Papua

tirto.id - Ancaman mencairnya es abadi di Pegunungan Nemangkawi kian nyata dan makin mengkhawatirkan, terutama karena letaknya di kawasan tropis. Gletser di pegunungan yang berlokasi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tersebut diperkirakan menuju kepunahan total dalam waktu dekat.

Namun, bukan hanya alam yang terancam. Berpuluh-puluh tahun sebelumnya, bahkan sejak kali pertama eksistensi gletser itu diketahui khalayak, ancamannya sudah dirasakan oleh masyarakat adat setempat. Ikatan mereka dengan pegunungan tersebut kian terputus.

Bagi masyarakat adat Suku Amungme, yang mendiami kawasan dataran tinggi tersebut, nama lanskap bersalju di puncak gunungnya bukan Puncak Jaya ataupun Carstensz Pyramid, melainkan Nemangkawi Ninggok 'Puncak Panah Putih'. Mereka menghormatinya sebagai bagian kepala dari ibu bumi, sebuah kawasan sakral yang dijaga ketat melalui nilai-nilai kearifan lokal.

Perbedaan nama dari berbagai versi itu punya latar sejarah panjang, terutama soal benturan beberapa sistem pengetahuan.

Jauh sebelum wacana pemetaan modern berkembang di tingkat global, masyarakat adat telah menghuni dan memberi makna pada lanskap gunung. Namun, dinamika pelayaran samudra memasukkan bentang alam Papua ke dalam tradisi pembuatan peta kartografi Eropa, dan memunculkan kontestasi penamaan yang berangsur menggeser sebutan aslinya.

Teropong Kapal Pera dan Salju Tropis

Dokumentasi asing mengenai puncak bersalju Papua bermula dari pelayaran navigasi abad ke-17.

Pada 16 Februari 1623, navigator asal Belanda, Jan Carstensz, melintas di perairan selatan New Guinea. Ia lantas menyaksikan deretan pegunungan tinggi berselimut es dari geladak kapal Pera yang ditumpanginya.

Catatan pengamatan visual Carstensz sempat memicu keraguan di kalangan masyarakat Eropa. Mereka menganggap keberadaan salju di kawasan tropis sebagai kemustahilan. Demikian sebagaimana dipaparkan oleh Hope dkk., dalam The Equatorial Glaciers of New Guinea (1976: 5).

Namun, pengamatan visual dari atas geladak kapal tak berhenti sebagai catatan harian pelayaran semata. Mualim utama kapal Pera, Arent Martensz. de Leeuw, langsung menuangkan hasil pengamatan panorama pesisir dan posisi pegunungan ke dalam lembaran peta navigasi resmi pelayaran tahun 1623.

Bronwen Douglas, dalam riset bertajuk “Tracing Presence: Experience, Indigenous Agency, and Place in European Toponymy of New Guinea, 1606-1908” (2025: 15), memaparkan bahwa catatan dan sketsa de Leeuw itulah yang memunculkan sebutan die sneeuw berg ‘pegunungan salju’ pada peta Eropa. Momen itulah yang mendasari masuknya lanskap Puncak Nemangkawi ke dalam sistem pemetaan Barat.

Pencatatan awal dari atas geladak kapal laut tersebut memakan waktu beberapa abad untuk validasi fisik melalui ekspedisi darat. David Ibel dan kolega, dalam riset bertajuk “Brief communication: Tropical glaciers on Puncak Jaya (Irian Jaya/West Papua, Indonesia) close to extinction” (2025: 6631), mencatat bahwa penjelajahan pertama zona es di bumi Papua bukan terjadi di Nemangkawi, melainkan di Puncak Wilhelmina (kini disebut Puncak Trikora) melalui ekspedisi Hendrikus Albertus Lorentz pada 1909. Nama Wilhelmina disematkan untuk menghormati Ratu Belanda yang bertakhta saat itu.

Tiga tahun berselang, pada 1912, upaya merambah kawasan Pegunungan Nemangkawi dilanjutkan oleh ekspedisi Dr. Alexander Frederick Richmond Wollaston dan Abraham van de Water. Mereka berhasil menyentuh lidah gletser selatan.

Upaya penjelajahan berlanjut dua dekade kemudian, saat ekspedisi Antonie Hendrikus Colijn dan Jean Jacques Dozy, pada 1936, berhasil menembus hamparan es utama. Selain memetakan zona gletser, ekspedisi tersebut menemukan singkapan tembaga Ertsberg (cikal bakal Freeport).

Hampir tiga dekade kemudian, penjangkauan fisik ke titik puncak tertinggi baru terwujud melalui ekspedisi yang dipimpin Heinrich Harrer (asal Austria) bersama timnya pada 1962 (Hope dkk., 1976: 4-5).

Setahun berselang, pada 1963, peralihan peta politik pasca-penyerahan administrasi Irian Barat ke Indonesia membuka babak baru ekspedisi yang kini melibatkan otoritas nasional RI. Melalui Ekspedisi Cenderawasih pada 1964, tim gabungan militer dan sipil Indonesia-Jepang berhasil mengibarkan bendera merah putih di Puncak Carstensz, sekaligus menandai perubahan nama Carstensz Toppen menjadi Puncak Sukarno.

Namun, akibat pergantian rezim politik pasca-peristiwa 1965, nama Puncak Sukarno diubah kembali pada 1966 menjadi Mt. Jayakesuma—sejalan dengan gelombang desukarnoisasi—sebelum dibakukan secara resmi menjadi Puncak Jaya (Hope dkk., 1976: 1).

Rentetan pergantian nama Pegunungan Nemangkawi pada hakikatnya merupakan tindakan simbolis untuk melegitimasi kekuasaan politik di atas bentang alam. Klaim penemuan dan penetapan identitas resmi—baik oleh penjelajah asing maupun otoritas nasional RI—merujuk pada dokumentasi ruang. Namun, hal itu sama sekali tidak melibatkan masyarakat adat yang sebetulnya telah lama menghuni Pegunungan Nemangkawi.

Kuasa Peta dan Nama yang Tergeser

Perjalanan perubahan nama pegunungan di Papua memperlihatkan bahwa pembuatan peta dan penetapan toponimi bukan pekerjaan teknis semata (Douglas, 2025: 2).

Praktik eponim—seperti penamaan Puncak Wilhelmina dari nama Ratu Belanda maupun Puncak Carstensz dari nama pelaut Eropa—berfungsi sebagai instrumen legitimasi untuk mengukuhkan kedaulatan dan representasi wilayah dalam catatan sejarah resmi. Hal itu membuat nama yang tercatat dalam literatur Barat memperoleh daya edar luas di tingkat global, sementara pengetahuan lokal masyarakat adat kurang terlihat dalam narasi geografis dominan.

Padahal, jauh sebelum tradisi pemetaan Barat hadir, Suku Amungme telah memelihara keterikatan kosmologis yang mendalam dengan bentang alam Pegunungan Nemangkawi.

Arni Syawal dkk., dalam riset bertajuk "Ethno-conservation of New Guinea Singing Dog among Tribes in Pegunungan Tengah, Papua, Indonesia" (2023: 142), mencatat bahwa masyarakat setempat menyebut ruang hidup mereka sebagai Amungsa serta menamai puncak bersalju sebagai Nemangkawi Ninggok. Penamaan lokal tersebut diwarisi melalui tradisi lisan dan tata nilai kebudayaan, jauh sebelum kapal Eropa melintas di pesisir selatan Papua.

Pola penggeseran identitas lokal tak hanya terjadi di peta kartografi, tetapi merangsek ke sistem administrasi pemerintahan. Catatan Arnold Mampioper dalam buku Governing New Guinea (2012: 82-83) menyebut:

Penempelan nama Carstensz maupun Wilhelmina tak lahir di ruang hampa. Praktik mengabadikan nama penjelajah dan penguasa berjalinan erat dengan ekspansi kolonialisme dan penetapan batas administrasi di pegunungan wilayah Papua Tengah.

Peta resmi dan penamaan kolonial berfungsi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan yang meluaskan otoritas pengetahuan Barat, tatkala sebutan Nemangkawi Ninggok beserta kosmologi penduduk asli terdorong ke pinggiran narasi dominan.

Sejarah puncak tertinggi di Nusantara memperlihatkan bahwa penamaan di atas peta pada hakikatnya merupakan arena kontestasi politik tentang siapa yang memegang kuasa untuk merepresentasikan sebuah ruang hidup.