tirto.id - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Kompleks Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rabu (21/2/2024) siang, dengan wajah sumringah ditimpa kilatan cahaya kamera.
Beberapa jam sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat itu baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Mengenakan jas hitam dengan dasi merah, Agus menyalami pejabat teras ATR/BPN yang menunggu kehadirannya. Agus tiba bersama istri dan anaknya, didampingi pula oleh eks Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, yang kini didapuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
“Selamat, Mas Menteri,” beberapa kali terucap dari pejabat ATR/BPN serta awak media yang menyambut Agus.
“Terima kasih telah disambut dengan begitu terhormat di Kementerian ATR/BPN ini oleh bapak Wamen dan istri, bapak Sekjen, Irjen, dan seluruh pejabat teras yang membuat saya semakin bersemangat. Semoga di delapan bulan terakhir ini saya bisa meneruskan apa yang beliau (Hadi Tjahjanto) telah rintis dan jalankan dengan baik,” kata Agus di hadapan awak media.
Persis sebagaimana yang diucapkannya, Agus hanya punya waktu delapan bulan membenahi sengkarut permasalahan agraria di era Presiden Jokowi. Belum lagi, realisasi program reforma agraria yang digulirkan pemerintah selama periode 2015-2023 masih jauh dari harapan.
Waktu yang singkat bagi Agus untuk tidak sekadar berharap. Butuh kerja nyata dan pembuktian agar penunjukannya sebagai Menteri ATR/BPN tidak dicap sebatas bagi-bagi kursi.
Faktor itu pula yang mengundang munculnya kritik atas penunjukan Agus sebagai Menteri ATR/BPN yang baru. Misalnya, datang dari Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, yang menyebut penunjukan Agus bukan hal yang tepat.
Menurut Dewi, di sisa akhir masa pemerintahannya, seharusnya Presiden Jokowi menunjuk sosok menteri yang sudah berpengalaman dan memahami seluk-beluk persoalan agraria. Bukan malah mengangkat sosok yang perlu beradaptasi dan perlu waktu belajar memahami masalah-masalah agraria negeri ini.
“Penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN yang baru lebih cenderung pada bagi-bagi posisi jabatan menteri, ketimbang memberikan solusi bagi PR (pekerjaan rumah) besar realisasi reforma agraria yang semakin menumpuk,” kata Dewi lewat keterangan tertulis, Rabu (21/2/2024).
Reforma agraria adalah agenda Nawacita ke-5 Presiden Joko Widodo. Di dalamnya, pemerintah merencanakan reforma agraria seluas 9 juta hektare. Target ini meliputi legalisasi aset dengan target 4,5 juta hektare dan redistribusi tanah 4,5 juta hektare.
Legalisasi aset tersebut mencakup 3,9 juta hektare tanah warga dan 0,6 juta hektare tanah transmigrasi. Redistribusi tanah terdiri dari pelepasan 4,1 juta hektare kawasan hutan serta 0,4 juta hektare lahan eks HGU, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya.
Namun, realisasinya hingga jelang tuntasnya pemerintahan Jokowi tak kunjung mencapai target.
“Kami sangat menyayangkan sikap Jokowi yang lebih memilih bagi-bagi jabatan daripada fokus pada percepatan 9 juta hektare reforma agraria sesuai janji politiknya dalam Nawacita,” ujar Dewi.
Dewi mengatakan, Presiden Jokowi pernah berjanji akan menyelesaikan 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Janji tersebut terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan HGU perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).
Namun memasuki satu dekade kepemimpinannya, kata dia, janji tersebut tidak kunjung terlaksana. Hal ini dikarenakan upaya-upaya yang dilakukan selama ini tidak mengarah pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.
Salah satu penyebab mandeknya realisasi reforma agraria disebut karena kinerja buruk Tim Nasional Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
“PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.”
Rezim Konflik Agraria
Dewi menilai, persoalan agraria semakin menumpuk selama rezim pemerintahan Jokowi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sembilan tahun terakhir terjadi 2.939 letusan konflik agraria di berbagai sektor dengan luas konflik mencapai 6,3 juta hektare.
Korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.442 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan, 84 orang tertembak, dan 72 tewas di wilayah konflik agraria.
Di sisa waktu yang sempit, Pemerintah Jokowi dinilai perlu terobosan politik untuk memastikan janji presiden untuk menyelesaikan konflik agraria dan redistribusi tanah kepada petani dapat terealisasi.
“Mengingat urgensi penyelesaian konflik agraria dan sisa waktu yang semakin menipis, kami menilai penunjukan AHY bukan pilihan yang tepat, sebab latar belakang dia yang tidak banyak bersentuhan dengan sektor agraria,” ungkap Dewi.
Satu dekade terakhir, Konsorsium Pembaruan Agraria juga mencatat bahwa investasi dan model pembangunan di sektor perkebunan, infrastruktur, properti, kehutanan, termasuk percepatan proyek strategis nasional (PSN), menjadi penyebab tertinggi konflik agraria.
Selama periode 2020-2023, terdapat 115 konflik agraria yang dipicu karena pembangunan proyek strategis nasional yang berimbas pada 85.555 KK.
Di sisi lain, Dewi mengingatkan bahwa Partai Demokrat yang dipimpin Agus, mempunyai rekam buruk konflik agraria di Indonesia pada dua periode pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selama dua periode berkuasa (2004-2014), SBY tercatat memberikan 55 juta hektare konsesi kepada korporasi kehutanan, sawit, dan tambang.
Pada periode yang sama, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 1.520 letusan konflik agraria seluas 5.711.396 hektare yang menyebabkan 977.103 keluarga menjadi korban.
”Tidak hanya menggusur, namun pada masa pemerintahan SBY ada 1.433 orang dikriminalisasi, 636 dianiaya, 110 tertembak dan 155 tewas [akibat konflik agraria],” tambah Dewi.
Didapuknya AHY alias Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/BPN juga menandai kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan setelah hampir 10 tahun menjadi oposisi.
Dalam Pilpres 2024, Partai Demokrat yang dipimpin Agus masuk dalam gerbong parpol pengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Jokowi kerap disebut mendukung paslon yang diisi oleh putra sulungnya tersebut.
Agus menyatakan, akan belajar cepat agar dapat menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN dengan baik. Dia menyebut hal ini sebagai momen kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan.
“InsyaAllah saya akan belajar cepat, mudah-mudahan tidak mengecewakan karena kami ingin kontribusi, dan ini jadi sebuah momentum terutama bagi Partai Demokrat untuk kembali ke pemerintahan,” terang Agus di Kompleks Kementerian ATR/BPN, Rabu (21/2/2024).
Dia mengakui ada sejumlah target dan pekerjaan rumah untuknya, terkait isu-isu prioritas yang perlu tangani Kementerian ATR/BPN. Seperti menuntaskan 120 juta target bidang PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), pemberian sertifikasi elektronik, serta isu sengketa agraria yang masih tersisa.
“Memberikan keyakinan, keamanan, kenyamanan bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, dan seterusnya, termasuk menciptakan keadilan,” sambung Agus.
Eks Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, berpesan kepada Agus agar tidak takut menggebuk para mafia tanah. Pemberantasan itu khususnya, dilakukan lewat metode sertifikasi tanah secara masif.
Selain itu, juga mengawal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam Satu Naskah untuk perdagangan karbon.
“Tetap gebuk mafia tanah tidak usah takut, tapi untuk mereduksi praktik mafia tanah di antaranya program sertifikasi, program pendaftaran tanah, itu adalah kunci untuk meredam mafia tanah,” kata Hadi di Kompleks Kementerian ATR/BPN, Rabu (21/2/2024).
Kesiapan AHY
Presiden Jokowi yakin AHY dapat melakukan tugasnya dengan baik.
“Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau (AHY) sangat siap,” ujarnya di Istana Negara, Rabu.
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menegaskan bahwa penunjukan AHY menjadi Anggota Kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
Jokowi, ujar Kamhar, tentu memiliki berbagai pertimbangan yang secara cermat dan seksama dijadikan pedoman dalam menunjuk siapa saja yang akan membantunya di kabinet.
“Kami percaya Mas Ketum AHY bisa mengemban mandat dan penugasan ini dengan baik. Beliau adalah pribadi pembelajar cepat yang selalu mempersiapkan diri dengan baik dan komprehensif dalan setiap penugasan,” terang Kamhar kepada reporter Tirto, Rabu.
Menurut Kamhar, AHY merupakan sosok dengan kemampuan manajemen dan manajerial yang andal. Sehingga diklaim dapat membawa hasil yang cemerlang pada setiap penugasan.
“Meskipun sisa waktu yang tersedia sangat singkat, kami meyakini di Kementrian ATR ini Mas Ketum AHY bisa berbuat banyak untuk rakyat, bangsa dan negara,” kata Kamhar.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Irfan Teguh Pribadi
