Indeks Reforma Agraria

Pembentukan BPRAN dinilai dapat memecah kebuntuan pelaksanaan reforma agraria nasional karna berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden.

Melalui program reforma agraria, masyarakat penerima manfaat akan diberikan sertifikat hak pakai berjangka waktu 10 tahun, yang dapat menjadi hak milik.

Dewi meminta lembaga khusus agraria itu di bawah Presiden karena takut ada kepentingan apabila di bawah kementerian dan bertanggung jawab ke pemerintah.

KPA meminta agar DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria.

14 lembaga tersebut terdiri dari ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah hingga organisasi masyarakat sipil lainnya seperti WALHI dan AMAN.

Kekhawatiran Surabaya dan kota besar lainnya dapat diselesaikan jika pembangunan dilakukan merata dan reforma agraria dapat terlaksana. Bagaimana caranya?

Nusron Wahid mengatakan Kemenhut menghadapi masalah lahan yang selama ini tercatat dalam kawasan peta hutan, namun sudah berubah menjadi pemukiman.

Menurut Dewi Kartika, penunjukan AHY hanya bagi-bagi posisi jabatan menteri ketimbang memberikan solusi bagi PR besar realisasi reforma agraria.

Bhima sebut sebagian warga gadai sertifikat tanah untuk pemenuhan kebutuhan harian atau menutup utang jatuh tempo.

Gibran menilai upaya digitalisasi agraria juga bisa meminimalisir aksi mafia tanah.

Gibran dan capres Prabowo Subianto akan mendorong ketersediaan pupuk murah untuk kesejahteraan petani.

Menurut Benny, ajang Pemilu 2024 menjadi momen menagih komitmen para capres-cawapres dalam membenahi eskalasi konflik agraria.

Tantangan reforma agraria di Indonesia terkait penyediaan tanah objek reforma agraria (TORA) terutama di kawasan hutan.

1.043 sertifikat tersebut merupakan bagian dari total 1.160 sertifikat tanah yang dijanjikan Jokowi kepada warga Blora.

KPA menilai Perppu Cipta Kerja telah meliberalisasi dan memprivatisasi tanah sehingga berdampak pada maraknya konflik agraria.

Jutaan hektar tanah masyarakat terancam diambil alih dan dikuasai sepihak oleh badan baru bank tanah untuk memenuhi kebutuhan tanah investor.

Presiden Jokowi meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan sertifikat lahan akibat masalah agraria.

Memperingat Hari Tani Nasional, Partai Buruh menuntut pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan selesaikan konflik agraria.

Presiden Jokowi menjelaskan pemerintah akan mulai mencabut hak guna tanah yang status tanah telantar dalam waktu dekat.

Pertama kali diterapkan pada 1960, UU Pokok Agraria menemui banyak kendala. Pejabat daerah nakal hingga aksi sepihak PKI memperumit keadaan.