Indeks Reforma Agraria

Dengan dibarengi berbagai program penunjang dari pemerintah, reforma agraria bisa menjadi fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan petani.

UU Reforma Agraria membatasi penguasaan tanah. Tantangannya, aturan turunan harus menekan konsentrasi lahan tanpa mengganggu kepastian investasi.

Ribuan massa geruduk DPR RI dalam demo Hari Tani 2026. Massa kritik tajam UU Reforma Agraria yang dinilai cuma jadi obat penenang perampasan lahan.

Pemerintah segera menyusun aturan turunan usai RUU Pengaturan Reforma Agraria sah menjadi undang-undang.

Menurut Pigai, KemenHAM berkepentingan mengawal implementasi UU Reforma Agraria karena kementeriannya setiap hari menerima laporan konflik pertanahan.

DPR telah mengesahkan UU Pengaturan Reforma Agraria. Simak ringkasan berbagai poin penting dalam undang-undang itu berikut ini.

RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (22/9/2026).

Tantangan sesungguhnya justru akan muncul setelah RUU Reforma Agraria disahkan adalah pelaksanaannya di lapangan harus tetap konsisten.

Rapat pleno dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Persoalan lain yang disampaikan soal pengembangan Likupang sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas hingga penguatan fungsi GTRA.

Panja Baleg menilai RUU Pengaturan Reforma Agraria telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai RUU Usul DPR RI.

Kemenhut terus menyiapkan dan menyelesaikan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan sesuai kewenangan sektor kehutanan.

Pemulihan hak-hak petani dan masyarakat adat kerap layu sebelum berkembang, terjebak di dalam labirin ego sektoral antarkementerian.

Komnas HAM berharap lembaga khusus ini bisa mengatasi kebuntuan konflik agraria struktural di Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil beri 5 kritik atas pencabutan 28 izin perusahaan pasca-Bencana Sumatra. Desak transparansi data dan distribusi lahan untuk rakyat.

Kewajiban plasma sebesar 20 persen bagian dari syarat pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan usaha, baik perkebunan sawit, tebu, maupun tambak.

Pembentukan BPRAN dinilai dapat memecah kebuntuan pelaksanaan reforma agraria nasional karna berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden.

Melalui program reforma agraria, masyarakat penerima manfaat akan diberikan sertifikat hak pakai berjangka waktu 10 tahun, yang dapat menjadi hak milik.

Dewi meminta lembaga khusus agraria itu di bawah Presiden karena takut ada kepentingan apabila di bawah kementerian dan bertanggung jawab ke pemerintah.

KPA meminta agar DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria.