Indeks Reforma Agraria

Jutaan hektar tanah masyarakat terancam diambil alih dan dikuasai sepihak oleh badan baru bank tanah untuk memenuhi kebutuhan tanah investor.

Presiden Jokowi meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan sertifikat lahan akibat masalah agraria.

Memperingat Hari Tani Nasional, Partai Buruh menuntut pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan selesaikan konflik agraria.

Presiden Jokowi menjelaskan pemerintah akan mulai mencabut hak guna tanah yang status tanah telantar dalam waktu dekat.

Pertama kali diterapkan pada 1960, UU Pokok Agraria menemui banyak kendala. Pejabat daerah nakal hingga aksi sepihak PKI memperumit keadaan.

Pemerintah menargetkan pembagian 4,5 juta hektar lahan kepada masyarakat melalui pelaksanaan program redistribusi tanah yang tertuang di RPJMN 2015-2019.

Para petani juga turun ke jalan hari ini, menolak RUU Cipta Kerja.

Prof. Tjondronegoro berperan penting dalam wacana dan kebijakan reforma agraria di Indonesia.

KPA desak pemerintah menghentikan perampasan tanah rakyat, mengembalikan fungsi sosial atas tanah, memulihkan dan mengutamakan desa, kampung-kampung adat dan pesisir.

Gugatan Felix soal larangan WNI non-pribumi memiliki tanah di DIY bukan kali pertama. Upaya serupa sudah dilakukan, baik melalui pengadilan maupun Komnas HAM.

Jika tak ada perubahan fundamental yang dilakukan presiden, KPA menilai agenda reforma agraria kembali akan jalan di tempat.

Ribuan petani akan datang ke Jakarta untuk merayakan hari tani nasional sekaligus menolak RUU Pertanahan yang akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI 24 September mendatang.

Dukungan politik untuk para tuan tanah di Nusa Tenggara Timur. Sebabnya? Politik uang. 

Pemagaran TNI AD di Urutsewu Kebumen diprotes petani dan warga karena dilakukan di tanah milik masyarakat. TNI membalas penolakan dengan pentungan dan bedil.

Dengan kerja sama antara BPN/Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Polda Metro Jaya diharapkan dapat diberantas kasus tanah.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil berjanji melalui RUU Pertanahan ini pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Pemerintah perlu membuah Bank Tanah untuk kelancaran pembangunan yang telah direncanakan.

RUU Pertanahan masuk Prolegnas sejak DPR RI periode 2009-2014, namun sampai kini pembahasannya terhambat karena data dua kementerian tumpang tindih.

Kementerian LHK menargetkan pelepasan 980 ribu hektar Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) akan rampung pada Juli 2019.

Sejak Duterte berkuasa, 198 petani dibunuh aparat militer dan preman bayaran korporasi.