Indeks Reforma Agraria
Keoknya Tuan Tanah dalam Kontestasi Politik Flores
Dukungan politik untuk para tuan tanah di Nusa Tenggara Timur. Sebabnya? Politik uang.
Duduk Perkara Pemukulan Petani Urutsewu: Dipicu Klaim Sepihak TNI
Pemagaran TNI AD di Urutsewu Kebumen diprotes petani dan warga karena dilakukan di tanah milik masyarakat. TNI membalas penolakan dengan pentungan dan bedil.
Polda Metro Jaya dan BPN Sepakat Berantas Mafia Tanah
Dengan kerja sama antara BPN/Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Polda Metro Jaya diharapkan dapat diberantas kasus tanah.
Menteri Sofyan Janji RUU Pertanahan Prioritaskan Reforma Agraria
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil berjanji melalui RUU Pertanahan ini pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Konsep Bank Tanah di RUU Pertanahan Berguna untuk Proyek Pemerintah
Pemerintah perlu membuah Bank Tanah untuk kelancaran pembangunan yang telah direncanakan.
RUU Pertanahan Mandek Karena Data Tanah 2 Kementerian Tak Sinkron
RUU Pertanahan masuk Prolegnas sejak DPR RI periode 2009-2014, namun sampai kini pembahasannya terhambat karena data dua kementerian tumpang tindih.
Menteri KLHK: 980 Ribu Hektar Hutan Dilepas Juli 2019 untuk TORA
Kementerian LHK menargetkan pelepasan 980 ribu hektar Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) akan rampung pada Juli 2019.
Teror Terbaru Duterte: Bantai Petani dengan Dalih Berantas Komunis
Sejak Duterte berkuasa, 198 petani dibunuh aparat militer dan preman bayaran korporasi.
Komnas HAM: Penyelesaian Konflik Agraria Gunakan Perspektif HAM
Konflik agraria diselesaikan dengan perspektif HAM, sehingga bisa mengembalikan hak sesuai dengan kepemilikannya.
KPA Pertanyakan Keseriusan Jokowi Selesaikan Masalah Agraria
Konsorsium Pembaruan Agraria mempertanyakan keseriusan Jokowi dan bawahannya dalam menyelesaikan masalah pertanahan.
Yang Perlu Diluruskan dari Kampanye "Reforma Agraria"
Ada banyak kekeliruan konseptual dan praktik Reforma Agraria di Indonesia baik di tubuh pemerintahan maupun kalangan aktivis.
KPA Ajukan 224 Lokasi Prioritas Reforma Agraria ke Ombudsman
Dewi Kartika menyebutkan, terdapat 93 lokasi yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan swasta dengan total luas wilayah 123,064 ha dan 131 lokasi dari HGU yang dimiliki BUMN dengan total luas wilayah 288,431 ha.
KPA Usulkan Pembentukan Badan Otoritas Reforma Agraria
KPA dorong pemerintah untuk membentuk Badan Otoritas Reforma Agraria (BOMA) sebagai konsensus nasional.
Polemik HGU Harus Dibereskan, Jangan Cuma untuk Serangan Politik
Keseriusan Jokowi untuk ambil alih lahan negara yang dikuasai penerima konsesi besar dipertanyakan. Isu ini jangan hanya untuk serang lawan politik.
Soal HGU: "Jokowi Jangan Cuma Menyindir, Bikin Saja Aturan Hukum"
Sebagai presiden, Jokowi sebetulnya bisa lebih dari sekadar menunggu niat bagi pemegang konsesi mengembalikan lahan ke negara. Dia bisa menerbitkan Perppu, misalnya.
Fahri Hamzah Tantang Jokowi Keluarkan Perppu Soal Pengembalian HGU
Menurut Fahri, pembagian sertifikat lahan yang kerap dilakukan Jokowi bukanlah bagian dari reforma agraria.
Jokowi Dinilai Tak Punya Kekuatan Realisasikan Reforma Agraria
Meski sudah banyak aturan, Jokowi dianggap tak memiliki kekuatan politik yang kuat untuk merealisasikan janjinya soal reforma agraria.
Potensi Masalah dari Rencana Bagi-Bagi Tanah ke Pegawai PTPN
Status hukum yang tak jelas dan konflik dengan masyarakat adalah dua potensi masalah jika rencana Jokowi untuk bagi-bagi tanah ke pegawai PTPN terealisasi.
KPA: Langkah Jokowi Bagikan Lahan ke Karyawan PTPN Salah Prioritas
KPA menilai langkah Presiden Jokowi yang ingin membagi-bagikan lahan kepada karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) termasuk salah prioritas.
KPA: Bagi-Bagi Tanah Karyawan PTPN Tak Selesaikan Konflik Agraria
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai, langkah pemerintah yang ingin membagi lahan kepada karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bisa memicu konflik agraria.