tirto.id - Presiden Jokowi memberi jawaban atas pertanyaan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas soal 1 persen penduduk menguasai separuh lahan Indonesia.
Presiden Jokowi mengaku sudah membagi 4,3 juta hektar dari total target 12 juta hektar lahan yang akan dibagi pemerintah. Ia pun membantah kalau dia yang menentukan pembagian lahan. Sebab, saat ini pemerintah sedang giat melakukan reforma agraria.
Jokowi menjelaskan pemerintah juga sudah memiliki bank tanah sehingga mengetahui lahan yang dibagi terdiri atas lahan hak guna bangunan (HGB) maupun hak guna usaha (HGU).
Bahkan, pemerintah akan mulai mencabut hak guna tanah yang status tanah telantar dalam waktu dekat.
"Mungkin Insyaallah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu yang ditelantarkan karena banyak sekali konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun tapi tidak diapa-apakan," kata Jokowi di acara Kongres Ekonomi Umat Kedua MUI, Jakarta, Jumat (10/12/2021).
Mantan Wali Kota Surakarta ini mengingatkan bahwa dirinya pernah menawarkan kepada anggota MUI saat di Bandung apabila ada warga yang butuh lahan skala besar. Ia akan mempertimbangkan untuk memberikan hak dengan catatan ada perhitungan yang jelas pemanfaatan lahan tersebut. Ia bahkan mengaku siap memberikan lahan hingga 50 ribu hektar selama kalkulasi penggunaan lahan jelas.
"Kalau bapak ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar silakan sampaikan kepada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar? Tapi dengan sebuah itung-itungan proposal juga yang visible. Artinya ada feasibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu akan saya berikan," tutur Jokowi.
"Saya akan berusaha untuk memberikan itu, insyaallah. Karena saya punya bahan banyak stok. Tapi ga saya buka kemana-mana. Kalau bapak ibu sekalian ada yang memiliki, silakan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas," kata Jokowi.
Jokowi mengaku, dirinya memikirkan soal upaya membagi lahan. Ia memahami kesulitan masyarakat dalam mempunyai lahan. Oleh karena itu, ia menyerahkan kepada publik yang ingin mengajukan proposal pengelolaan lahan.
Namun, Jokowi menekankan bahwa dirinya tidak serta-merta memberikan sesuai keinginan. Ia mengaku akan memberikan lahan sesuai penilaiannya demi mencegah lahan yang sudah dipegang pemerintah justru jatuh ke tangan yang salah.
"Yang jelas, jangan sampai kita berikan tahu-tahu diambil juga yang itu lagi. Dibeli yang itu lagi. Untuk apa saya memberikan konsesi kalau untuk itu dan itu kejadian sudah berpuluh-puluh kali seperti itu terus," kata Jokowi.
Ia memastikan bahwa keberadaan bank tanah akan berada di seluruh Indonesia. Dengan masuk ke bank tanah, pemerintah akan mulai mengambil alih lahan-lahan yang tidak dikelola sesuai izin yang berlaku.
"Akan banyak nanti bank tanah kita ini, sudah ada yang mengomandani akan banyak sekali yang kita cabuti," tegas Jokowi.
"Sudah, ini enggak, ini sudah lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun, enggak. Masukkan ke sini, ke bank tanah. Baik itu HGU maupun HGB. Agar semua lahan yang kita miliki betul-betul produktif," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
