tirto.id - Wiwit Herwanto, 30 tahun, bergegas dengan ratusan warga yang sebagian besar petani untuk mengadang tentara yang sedang membangun pagar beton di Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen, Rabu (11/9/2019) kemarin.
Di depannya, puluhan aparat TNI dari Kodim 0709/Kebumen dan Batalyon Infanteri 403/ Wirasada Pratista Yogyakarta bersiaga dengan senjata laras panjang, pentungan, dan tameng. Mereka bersiap menghalau warga.
Kekerasan pun pecah. Warga terus diusir menjauh dari area proyek. Wiwit tak bisa melawan saat serdadu memukulinya dengan pentungan dan menginjak-injaknya.
Warga kian diusir, tapi TNI tetap "beringas" dan malah meletuskan peluru karet. Haryanto, 38 tahun, jadi korban keberingasan ini. Pantatnya berdarah karena terserempet peluru tersebut. Dua selongsong peluru TNI buatan Pindad kemudian ditemukan warga usai pengusiran.
Hasil pendataan Urutsewu Bersatu, organisasi warga dan petani di sana, 16 korban terluka termasuk Wiwit dan Haryanto. Bukti visum ke-16 korban pun sudah dikantongi Urutsewu Bersatu.
Ketua Urutsewu Bersatu, Widodo Sunu Nugroho menyebut tindakan represif tentara ini buntut dari protes yang sudah berlangsung sejak Juli 2019, saat TNI mulai memagari tanah warga. Akar masalah kekerasan ini adalah perampasan tanah secara sistematis.
"Mereka semula hanya mengawal tukang. Sekarang pemagaran dikerjakan TNI dengan pasukan yang banyak. Kami sudah berjuang 12 tahun sejak 2007 memprotres klaim sepihak TNI atas tanah warga di Urutsewu," kata Sunu, Rabu (11/9/2019).
Berdasarkan situsweb lelang elektronik TNI AD, pemagaran ini bagian dari proyek Kodam IV/Diponegoro senilai Rp4 miliar yang dikerjakan PT Sempalan Teknologi Nasional sejak Juli 2019. Panjang pagar dari panel beton ini 4,9 kilometer dan membentang dari Desa Entak, Kecamatan Ambal hingga Desa Brecong dan Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren.
Pemagaran Tahap I pada 2013 dan Tahap II pada 2015 masing-masing sepanjang 8 kilometer. Namun per Kamis (12/9), pemagaran di lokasi kekerasan telah dihentikan.
"Ini berhenti, tapi tak ada yang menjamin TNI tak lanjut bangun pagar," kata Sunu.
