tirto.id - Presiden Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan sertifikat lahan. Hal itu dilakukan agar publik tidak berkonflik akibat masalah agraria.
Dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah untuk Rakyat tahun 2022 secara hybrid, Kamis (1/12/2022), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal Purn. Hadi Tjahjanto melaporkan bahwa ATR/BPN telah mendata lebih dari 100 juta bidang tanah dari angka sekitar 126 juta bidang tanah yang sebelumnya tidak tersertifikasi. Ia pun mengatakan, sudah 82 juta lebih bidang tanah sudah bersertifikat saat ini.
"Dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa dari total perkiraan 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 100,14 juta bidang tanah, di mana sebanyak 82,5 juta bidang tanah di antaranya telah bersertifikat," kata Hadi saat membacakan laporan kegiatan pembagian 1.552.450 sertifikat secara hybrid di Istana Negara, Jakarta, Kamis.
Hadi pun mengaku, pemerintah baru bisa merampungkan seluruh tanah terdaftar per tahun 2025. Ia mengaku penerbitan sertifikat sisa yang mencapai 25,86 juta target akan dirampungkan dalam 3 tahun ke depan.
"Untuk mencapai target seluruh bidang tanah terdaftar pada tahun 2025, maka terhadap sisa sebanyak 25,86 juta bidang tanah akan kami selesaikan selama tiga tahun ke depan," kata Hadi.
Di saat yang sama, Hadi juga melaporkan bahwa pemerintah sudah meredistribusi tanah objek reforma agraria seluas 4,5 juta hektar. Distribusi itu diperoleh dari tanah bekas hak guna usaha, tanah terlantar dan tanah negara lain seluas 400 ribu hektar. Ia melaporkan, capaian target tanah sudah tembus 1,16 juta hektar atau 291,61 persen.
Ia juga melaporkan bahwa kegiatan penyediaan TORA dari pelepasan kawasan hutan dengan target seluas 4,1 juta hektar. Ia melaporkan pemerintah sudah mensertifikat tanah tersebut seluas 329.936,75 hektar atau 8,05 persen.
"Sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah kementerian ATR/BPN mendorong pemerintah kab/kota untuk membebaskan BPHTB pada pendaftaran tanah pertama kali, dan sampai saat ini setidaknya terdapat 93 kab/kota di seluruh Indonesia yang telah membebaskan BPHTB," kata Hadi.
Mendengar laporan tersebut, Jokowi menilai bahwa kabar tersebut baik karena sebelumnya pemerintah hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat setahun sementara luas lahan yang belum tersertifikasi saat itu tembus 126 juta bidang tanah. Di sisi lain, pemerintah kala itu hanya memegang sertifikat sebanyak 46 juta.
"Artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Betapa banyaknya. Itu lah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah di mana-mana," kata Jokowi dalam sambutan usai menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah pada masyarakat.
Jokowi mengatakan, masyarakat yang menerima sertifikat resmi memiliki atas tanah tersebut. Ia mengatakan, sertifikat menjadi bukti kepemilikan tanah. Sebelumnya, konflik tanah kerap terjadi antar pihak seperti BUMN, swasta maupun pemerintah dengan waktu hingga 35 tahun.
Ia mengaku, perintah untuk sertifikat tanah diberlakukan pada 2015 lalu. Setelah mendengar ada 100 juta lahan, Jokowi senang proyek sertifikasi tanah bisa rampung.
"Artinya, tinggal 26 juta lagi yang akan kita selesaikan dalam tahun-tahun mendatang, kurang lebih 2 atau 3 tahun insyaallah rampung. Kalau sudah pegang semuanya, adem semuanya, rakyat ini akan adem semuanya, konflik-konflik enggak ada, sengketa tanah enggak ada, pegangnya sudah jelas semuanya, sudah diukur oleh BPN," kata Jokowi.
Jokowi lantas meminta masalah lahan yang belum bersertifikat. "Masih ada 25.806.000. Artinya, ya kira-kira 26 juta bidang. Ini yang harus dikejar penyelesaiannya, Pak Menteri," tutur Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
