tirto.id - Komite Nasional Pembaruan Agraria berencana menggelar aksi besar sekaligus merayakan Hari Tani Nasional (HTN) di Jakarta pada 24 September mendatang. Rencananya aksi tersebut akan berlangsung di depan Istana Negara dan gedung DPR-MPR RI.
Koordinator Umum Hari Tani Nasional 2019 Dewi Kartika mengatakan, perayaan hari tani tahun ini bertepatan dengan rapat paripurna DPR RI yang agendanya adalah pengesahan RUU Pertanahan.
Karena itu, tanggal 24 nanti, para petani juga akan mendesak pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU pertanahan yang dianggap mengamputasi hak-hak para petani dan aktivis agraria.
"Kami bersama serikat-serikat petani dan organisasi masyarakat adat telah menyampaikan masukan dan usulan pembatalan rencana pengesahan RUU Pertanahan. RUU Pertanahan belum memastikan reformasi agraria berjalan sesuai harapan rakyat," kata Dewi di Sekretariat Konsorsium Pembaruan Agraria, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (22/9/2019) siang.
Dewi mengatakan perwakilan petani dari tiap daerah akan datang ke Jakarta untuk bergabung dalam aksi. Namun petani yang paling banyak diperkirakan berasal dari Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Beberapa kelompok tani yang akan menggeruduk DPR dan Istana antara lain Serikat Petani Pasundan, Serikat Petani Majalengka, Serikat Petani Banten, Serikat Petani Pemalang, Serikat Petani Banjarnegara, hingga Serikat Petani Batang.
"Kemudian di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jambi. Tentu perwakilan kalau dari luar Jawa. Karena fisik, teknis, dan pendanaan tidak mungkin semua ikut. Sifatnya representatif saja. Sisanya tetap melaksanakan HTN di daerah masing-masing," katanya.
"Sampai hari ini ada estimasi 7.500 orang [yang akan ikut di Jakarta]. Tapi kita masih lihat kondisi yang berkembang. Tapi perhitungan terakhir sekitar 7.500," lanjutnya.
Rencananya aksi pada tanggal 24 mendatang akan dimulai dari Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada pukul 07.00 WIB menuju Istana Negara dan berlanjut ke gedung DPR-MPR RI pada pukul 14.00 WIB.
"Karena agenda reforma agraria dan konflik tanah itu juga tanggungjawab DPR MPR untuk mengevaluasi pemerintah. Mereka alpa. Tanggal 24 itu juga merupakan sidang paripurna terakhir. Dan selalu Menteri Sofyan Djalil selalu bilang itu akan jadi kado ulang tahun bagi petani tanggal 24," imbuhnya.
Secara keseluruhan, setidaknya ada 5 masalah pokok petani yang akan disuarakan pada Hari Tani Nasional mendatang. Pertama, macetnya pelaksanaan reforma agraria yang telah dimandatkan konstitusi, termasuk Evaluasi Satu Tahun Perpres Reforma Agraria.
Kedua, pengabaian penyelesaikan konflik agraria struktural di semua sektor. Ketiga, perampasan tanah, penggusuran serta kriminalisasi yang masih dialami petani.
Keempat, RUU Pertanahan yang berwatak liberal, sehingga tidak berpihak kepada petani, bahkan membahayakan petani dan rakyat kecil lainnya. Kelima, kebijakan ekonomi, pertanian, dan peraturan hukum yang pro-korporasi dan menyengsarakan rakyat.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Hendra Friana
