Indeks Reforma Agraria

WALHI menyayangkan dua capres yang ikut debat kedua Pilpres 2019, yakni Jokowi dan Prabowo Subianto tak menjawab persoalan reforma agraria apa yang cocok bagi publik. 

Hanafi menjelaskan, tanah yang dimiliki Prabowo adalah HGU. Ia justru melihat Jokowi tidak memahami tata kelola agraria walau sudah hampir lima tahun berkuasa.

Program sertifikasi tanah Jokowi dan ide penguasaan negara atas tanah yang diajukan Prabowo sama-sama bermasalah.

Dalam Debat Kedua Capres 2019,  Prabowo ingin tanah, air dan SDA dikuasai negara, sementara Jokowi ingin bagi-bagi tanah hingga 12,7 juta hektar untuk warga.

Dalam Debat Kedua Capres 2019, Jokowi menyampaikan membagi jutaan sertifikat tanah dan 12,7 juta hektar tanah merupakan cara untuk mencapai reforma agraria.

WALHI menilai visi misi Jokowi maupun Prabowo belum menghadirkan solusi untuk akar masalah utama konflik agraria.

Reforma agraria yang dijalankan pemerintahan Jokowi dinilai tak memutus akar konflik agraria, TKN Jokowi-Maruf mengklaim akan tetap meneruskan reforma agraria.

Pemerintah dikritik oleh Walhi terkait dengan konflik agraria yang tidak juga dicari solusinya.

Meski rajin bagi-bagi sertifikat tanah pemerintah dianggap belum melakukan reforma agraria. Konflik agraria yang terjadi pada 2018 mencapai 300 kasus di 16 provinsi.

Sekjen KPA menilai kebijakan satu peta tidak akan menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam perumusan.

"Kami akan tetap bertahan di sini sampai tim kecil yang dibentuk oleh Kemendagri turun meninjau lokasi," kata AGRA.

Presiden Jokowi baru menunaikan janji agenda reforma agraria pada tahun keempat: baru sebatas peraturan presiden, belum implementasi.

Berdasar catatan KPA, pada tahun 2017 ada 695 konflik Agraria di Indonesia dan terjadi di semua sektor.

Pembangunan Bandara NYIA tak menyerap banyak pekerja dari warga terdampak dan tergusur proyek infrastruktur Jokowi dan Sultan tersebut.

PT MSAM menggusur rumah dan perkebunan warga ketika pemilik tidak berada di lokasi.

MUI membela Jokowi dan tuduhan Prabowo. Kata MUI, agenda ekonomi Jokowi bukan neoliberalisme karena membangun dari bawah, termasuk pesantren.

Heru terancam sanksi berupa jadi penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan sampai pada kurungan.

Selain bagi-bagi sertifikat pemerintah juga mestinya membenahi ketimpangan kepemilikan lahan di Tanah Air.

Ada 659 konflik agraria terjadi sepanjang tahun ini atau dua kasus per hari hari.

Menhan Ryamizard Ryacudu berjanji penyelesaian sengketa lahan antara Kemneteriannya atau TNI dengan masyarakat akan memakai cara-cara persuasif.