Indeks Reforma Agraria

Konflik agraria diselesaikan dengan perspektif HAM, sehingga bisa mengembalikan hak sesuai dengan kepemilikannya.

Konsorsium Pembaruan Agraria mempertanyakan keseriusan Jokowi dan bawahannya dalam menyelesaikan masalah pertanahan. 

Ada banyak kekeliruan konseptual dan praktik Reforma Agraria di Indonesia baik di tubuh pemerintahan maupun kalangan aktivis.

Dewi Kartika menyebutkan, terdapat 93 lokasi yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan swasta dengan total luas wilayah 123,064 ha dan 131 lokasi dari HGU yang dimiliki BUMN dengan total luas wilayah 288,431 ha.

KPA dorong pemerintah untuk membentuk Badan Otoritas Reforma Agraria (BOMA) sebagai konsensus nasional.

Keseriusan Jokowi untuk ambil alih lahan negara yang dikuasai penerima konsesi besar dipertanyakan. Isu ini jangan hanya untuk serang lawan politik.

Sebagai presiden, Jokowi sebetulnya bisa lebih dari sekadar menunggu niat bagi pemegang konsesi mengembalikan lahan ke negara. Dia bisa menerbitkan Perppu, misalnya.

Menurut Fahri, pembagian sertifikat lahan yang kerap dilakukan Jokowi bukanlah bagian dari reforma agraria.

Meski sudah banyak aturan, Jokowi dianggap tak memiliki kekuatan politik yang kuat untuk merealisasikan janjinya soal reforma agraria.

Status hukum yang tak jelas dan konflik dengan masyarakat adalah dua potensi masalah jika rencana Jokowi untuk bagi-bagi tanah ke pegawai PTPN terealisasi.

KPA menilai langkah Presiden Jokowi yang ingin membagi-bagikan lahan kepada karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) termasuk salah prioritas.

WALHI menyayangkan dua capres yang ikut debat kedua Pilpres 2019, yakni Jokowi dan Prabowo Subianto tak menjawab persoalan reforma agraria apa yang cocok bagi publik. 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai, langkah pemerintah yang ingin membagi lahan kepada karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bisa memicu konflik agraria.

Hanafi menjelaskan, tanah yang dimiliki Prabowo adalah HGU. Ia justru melihat Jokowi tidak memahami tata kelola agraria walau sudah hampir lima tahun berkuasa.

Program sertifikasi tanah Jokowi dan ide penguasaan negara atas tanah yang diajukan Prabowo sama-sama bermasalah.

Dalam Debat Kedua Capres 2019,  Prabowo ingin tanah, air dan SDA dikuasai negara, sementara Jokowi ingin bagi-bagi tanah hingga 12,7 juta hektar untuk warga.

Dalam Debat Kedua Capres 2019, Jokowi menyampaikan membagi jutaan sertifikat tanah dan 12,7 juta hektar tanah merupakan cara untuk mencapai reforma agraria.

WALHI menilai visi misi Jokowi maupun Prabowo belum menghadirkan solusi untuk akar masalah utama konflik agraria.

Reforma agraria yang dijalankan pemerintahan Jokowi dinilai tak memutus akar konflik agraria, TKN Jokowi-Maruf mengklaim akan tetap meneruskan reforma agraria.

Pemerintah dikritik oleh Walhi terkait dengan konflik agraria yang tidak juga dicari solusinya.