Indeks Reforma Agraria

Gugatan Felix soal larangan WNI non-pribumi memiliki tanah di DIY bukan kali pertama. Upaya serupa sudah dilakukan, baik melalui pengadilan maupun Komnas HAM.

Jika tak ada perubahan fundamental yang dilakukan presiden, KPA menilai agenda reforma agraria kembali akan jalan di tempat.

Ribuan petani akan datang ke Jakarta untuk merayakan hari tani nasional sekaligus menolak RUU Pertanahan yang akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI 24 September mendatang.

Dukungan politik untuk para tuan tanah di Nusa Tenggara Timur. Sebabnya? Politik uang. 

Pemagaran TNI AD di Urutsewu Kebumen diprotes petani dan warga karena dilakukan di tanah milik masyarakat. TNI membalas penolakan dengan pentungan dan bedil.

Dengan kerja sama antara BPN/Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Polda Metro Jaya diharapkan dapat diberantas kasus tanah.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil berjanji melalui RUU Pertanahan ini pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Pemerintah perlu membuah Bank Tanah untuk kelancaran pembangunan yang telah direncanakan.

RUU Pertanahan masuk Prolegnas sejak DPR RI periode 2009-2014, namun sampai kini pembahasannya terhambat karena data dua kementerian tumpang tindih.

Kementerian LHK menargetkan pelepasan 980 ribu hektar Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) akan rampung pada Juli 2019.

Sejak Duterte berkuasa, 198 petani dibunuh aparat militer dan preman bayaran korporasi.

Konflik agraria diselesaikan dengan perspektif HAM, sehingga bisa mengembalikan hak sesuai dengan kepemilikannya.

Konsorsium Pembaruan Agraria mempertanyakan keseriusan Jokowi dan bawahannya dalam menyelesaikan masalah pertanahan. 

Ada banyak kekeliruan konseptual dan praktik Reforma Agraria di Indonesia baik di tubuh pemerintahan maupun kalangan aktivis.

Dewi Kartika menyebutkan, terdapat 93 lokasi yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan swasta dengan total luas wilayah 123,064 ha dan 131 lokasi dari HGU yang dimiliki BUMN dengan total luas wilayah 288,431 ha.

KPA dorong pemerintah untuk membentuk Badan Otoritas Reforma Agraria (BOMA) sebagai konsensus nasional.

Keseriusan Jokowi untuk ambil alih lahan negara yang dikuasai penerima konsesi besar dipertanyakan. Isu ini jangan hanya untuk serang lawan politik.

Sebagai presiden, Jokowi sebetulnya bisa lebih dari sekadar menunggu niat bagi pemegang konsesi mengembalikan lahan ke negara. Dia bisa menerbitkan Perppu, misalnya.

Menurut Fahri, pembagian sertifikat lahan yang kerap dilakukan Jokowi bukanlah bagian dari reforma agraria.

Meski sudah banyak aturan, Jokowi dianggap tak memiliki kekuatan politik yang kuat untuk merealisasikan janjinya soal reforma agraria.