tirto.id - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024) lalu. Pertemuan tersebut memicu banyak spekulasi, salah satunya dugaan Nasdem akan masuk koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jokowi menuturkan pertemuan tersebut merupakan bagian dirinya yang menjadi 'jembatan' atau penghubung untuk urusan partai politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak mau membeberkan siapa pihak yang menginginkan pertemuan tersebut.
Dia menjelaskan hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Karena kata Jokowi pertemuan politik tersebut merupakan hal biasa.
"Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya, urusan-urusan politik itu urusan partai," kata Jokowi di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jl. RC. Veteran Raya No.178, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).
Dicap Partai Tak Konsisten Perubahan
Sejumlah pengamat politik tidak yakin Nasdem akan berada di luar pemerintahan. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai, jika partai yang dipimpin Surya Paloh bergabung dengan Prabowo-Gibran diprediksi bisa mendapatkan jatah minimal 2 kursi menteri.
"Analisa saya Nasdem akan bergabung ke pemerintah yang menang dalam Pilpres kali ini apalagi Surya Paloh sudah bertemu Jokowi jadi kemungkinan untuk menjadi partai penyeimbang di luar pemerintah itu persentasenya mengecil," kata Imam kepada Tirto, Selasa (20/2/2024).
Tetapi, Nasdem bakal dicap menjadi partai yang tidak konsisten dengan gerakan perubahan yang digaungkan pada pemilu 2024. Imam mengatakan, jika terjadi Nasdem juga terancam tidak akan dipilih kembali.
"Tetapi kerugian faktor lain Nasdem dianggap tidak konsisten dalam gerakan perubahan sebagaimana tagline Pilpres 2024," kata Imam.
Senada dengan Imam, analis politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, memprediksi, Nasdem juga bakal merapat ke Prabowo-Gibran. Salah satu faktornya yaitu hubungan antara Jokowi dan Surya Paloh masih baik-baik saja. Hal itu terlihat masih ada kader Nasdem yang bertahan di Kabinet Indonesia Maju.
"Itu lebih mungkin dibandingkan Surya Paloh menjadi oposisi. Surya Paloh adalah politisi senior Golkar dan iklim politik di Golkar bukan sebagai oposan, artinya kalau sekarang kemudian Nasdem berseberangan dalam artinya kontestasi pilpres tetapi pasca pilpres ketika pemenang sudah ditentukan saya kira akan mudah bagi Nasdem untuk bergerak ke koalisi pemenang," kata Dedi.
Dedi menilai Nasdem akan mencari keuntungan tidak hanya untuk kepentingan DKI karena telah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, melainkan juga melihat kekuasaan di daerah lain. Dari temuan-temuan tersebut, Dedi yakin Nasdem lebih baik di pemerintahan masa depan dengan Prabowo-Gibran jika menang ketimbang berada oposisi.
"Kalau melihat jaringan kekuasaan Surya Paloh, saya kira memang lebih mungkin mereka sebagai bagian dari kekuasaan karena kalau NasDem ini adalah partai politik yang dikuasai oleh kelompok yang murni politisi, sementara kalau Surya Paloh tidak. Sebagian Surya Paloh adalah aktivis, sebagian juga adalah birokrat, sebagian lagi pengusaha. Artinya dia memerlukan kekuasaan dengan situasi dan kondisi pertentangan sebesar apapun," kata Dedi.
Nasdem Tentukan Sikap usai Penghitungan Suara KPU
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menambahkan, Surya Paloh ingin menjalin komunikasi dengan semua pihak termasuk Jokowi. Walaupun saat ini keduanya dipersepsikan memiliki beda pilihan terkait capres-cawapres.
"Bagaimana komunikasi harus dijalin dengan semua pihak ya. Bagaimana Pak Surya seringkali menyampaikan jangan karena Pemilu lalu kemudian negara bangsa kita porak poranda atau terpecah belah," kata Willy Aditya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Partai Nasdem, menuturkan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi hanya silaturahmi politik biasa. Dia juga mengeklaim pertemuan tersebut merupakan kontestasi demokratis dan terbuka.
"Pertemuan tersebut belum tentu membahas posisi politik pasca pemilu 14 februari lalu. Sebab sampai hari ini belum ada keputusan resmi KPU. Bersabar dulu, kita tunggu hasil resmi," kata Jakfar.
Jakfar pun mengaku, Nasdem baru menentukan sikap usai penentuan hasil pemilu.
"Terkait posisi pasca pemilu, kita tunggu saja setelah pengumuman resmi KPU. Sekarang kita fokus dulu pada proses penghitungan oleh KPU. Agar pemilu yang kemarin sudah berjalan memenuhi seluruh aspek prinsip demokrasi," tutur Jakfar.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
