tirto.id - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024) mendapat sorotan publik. Apalagi, pertemuan dua tokoh yang beda pilihan politik di Pilpres 2024 ini dilakukan di tengah perhitungan suara hasil pemilu secara bertahap oleh KPU.
Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan pertemuan tersebut adalah permintaan dari Surya Paloh.
“Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh, malam hari tadi di Istana Merdeka,” kata Ari saat dikonfirmasi, Minggu (18/2/2024).
Ari mengatakan kegiatan tersebut membahas isu tantangan global. Ia juga tidak memungkiri pertemuan Jokowi dan Paloh membahas juga soal dinamika politik. “Silaturahmi membicarakan agenda-agenda kebangsaan,” kata Ari.
Ari juga menekankan pertemuan yang berlangsung selama satu jam dengan Surya Paloh adalah hal wajar sebagai bentuk silaturahmi kebangsaan.
“Seperti yang disampaikan presiden beberapa waktu yang lalu, silaturahmi dengan tokoh bangsa, dengan tokoh politik sangat baik, apalagi untuk kebaikan bangsa dan negara,” kata Ari.
Sebaliknya, pihak Nasdem membantah penyataan Ari soal pertemuan tersebut adalah permintaan Surya Paloh. Sekjen DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menegaskan agenda pertemuan adalah undangan makan malam dari presiden langsung.
“Kehadiran Ketum Nasdem Pak Surya Paloh di Istana Negara adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi,” kata Hermawi.
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menambahkan Surya Paloh ingin menjalin komunikasi dengan semua pihak termasuk Jokowi. Walaupun saat ini keduanya dipersepsikan beda pilihan terkait capres-cawapres.
“Bagaimana komunikasi harus dijalin dengan semua pihak ya. Bagaimana Pak Surya seringkali menyampaikan jangan karena pemilu lalu, kemudian negara bangsa kita porak-poranda atau terpecah belah,” kata Willy.
Presiden Jokowi pun angkat bicara soal pertemuan dirinya dengan Surya Paloh. Ia mengatakan, silaturahim tersebut sebagai pertemuan biasa. Namun, ia membenarkan pertemuan membahas soal politik.
“Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa,” kata Jokowi di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jl. RC. Veteran Raya No.178, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).
Jokowi enggan menanggapi serius siapa pengundang dan diundang. Akan tetapi, mantan Wali Kota Solo itu ingin menjadi jembatan komunikasi antarpartai politik, baik yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju, maupun partai lain yang ada di luar.
“Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya, urusan-urusan politik itu urusan partai,” kata dia.
Jokowi juga mengungkap bahwa pertemuannya dengan Surya Paloh masih menjadi awal dari proses komunikasi politik. Jokowi yang merupakan ayah dari cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, masih berharap ada komunikasi lanjutan bersama Surya Paloh.
“Ini baru awal-awal, nanti kalau sudah final, nanti. Sebetulnya saya hanya menjadi jembatan, yang paling penting partai-partai,” kata dia.
PKS Pilih Fokus Kawal Suara, PKB Sebut Itu Hak
Partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) angkat bicara soal pertemuan Paloh dengan Jokowi. Ketua DPP PKB, Cucun Ahmad Syasurijal, menilai pertemuan iyu sebagai hak Surya Paloh dan Nasdem.
“Itulah haknya Bang Surya Paloh, kalau memang demikian, dan kita tidak boleh mengintervensi hak hak semua partai,” kata Cucun.
Cucun menambahkan bahwa obrolan Surya Paloh dengan Jokowi tak perlu dilaporkan ke Timnas AMIN. Ia menjelaskan bahwa tak ada kewajiban bagi Surya Paloh untuk melaporkan isi pertemuan kepada Muhaimin Iskandar maupun Ahmad Syaikhu dari PKS.
"Tidak ada koordinasi terkait, pertemuan ketum-ketum partai di koalisi AMIN. Tidak ada," kata Cucun.
Sementara itu, Ketua DPP Bidang Humas dan Koordinator Jubir PKS, Ahmad Mabruri, menganggap positif pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi. Namun, ia menegaskan pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh adalah pertemuan partai, bukan koalisi.
“Pak SP datang sebagai ketua [umum] Partai Nasdem,” Ahmad Mabruri saat dihubungi Tirto, Senin (19/2/2024).
Ahmad Mabruri mengatakan, PKS saat ini leih fokus menjaga suara rakyat di pemilu. Ia mengatakan, suara yang diberikan rakyat adalah amanah sehingga mereka fokus mengawal suara. “Jadi kami mengawal sebagai amanah rakyat pada PKS," kata Ahmad.
Terkait langkah politik ke depan, kata dia, PKS masih berkomunikasi dengan semua partai lain. Mereka juga baru bisa menentukan sikap usai Dewan Syuro PKS menentukan sikap politik di masa depan.
“Sistem di PKS untuk soal koalisi ditentukan oleh musyawarah majelis syura. Jadi bukan berdasarkan opini salah satu pimpinan saja,” tegas Ahmad Mabruri.
Upaya Bangun Kekuatan untuk Prabowo-Gibran?
Analis politik Unair, Suko Widodo, menilai manuver Jokowi bertemu Surya Paloh tidak lepas dari menjaga kelanjutan pemerintahan Jokowi setelah dilanjutkan Prabowo-Gibran.
“Pak Jokowi sedang berusaha menjaga konunikasi politik dari para tokoh parpol. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan pemerintahannya dan penerusnya (Prabowo dan Gibran)," kata Suko, Senin (19/2/2024).
Suko menyinggung posisi parlemen saat ini tidak beda jauh dengan komposisi partai sebelumnya. Ia mengatkaan, partai-partai pendukung Koalisi Indonesia Maju belum mencapai 50 persen lebih. Hal ini dapat mengganggu pemerintahan ke depan.
Jika mengutip data quick count yang dirilis sejumlah lembaga survei, kekuatan Prabowo-Gibran di parlemen masih lemah, di bawah 50 persen. Berdasarkan data CSIS bekerja sama dengan Cyrus Network, Golkar mengantongi 15,14 persen, Gerindra 13,91 persen, Demokrat 7,54 persen, dan PAN 6,99 persen. Jika ditotal, angka parlemen mereka 43,58 persen.
Sementara itu, hasil perhitungan quick count Poltracking, juga menunjukkan belum sampai 50 persen. Gerindra (13,34 persen), Golkar (15,18 persen), PAN (7,27 persen) dan DemMokrat (7,41 persen). Jika digabung hanya mencapai 43,2 persen.
Bagi Suko, upaya merangkul parpol di luar Koalisi Indonesia maju akan membuat kekuatan Prabowo-Gibran di parlemen bertambah. Di sisi lain, narasi Jokowi selaras dengan Prabowo yang ingin merangkul kekuatan parpol di luar koalisi.
“Jika parpol yang tak mendukung Prabowo dan Gibran bersatu akan mencapai sekitar 44 persen di parlemen dan jika mereka beroposisi pada pemerintahan ke depan, maka pemerintahan bisa kurang efektif,” kata Suko.
Suko juga mengatakan, komunikasi dibangun agar pemerintahan Jokowi dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, Jokowi membangun komunikasi dengan ketua parpol di luar pendukung Prabowo-Gibran, sekaligus membangun narasi kolaboratif.
Oleh karena itu, Suko menilai, komunikasi politik dengna Nasdem akan berlanjut. Ia juga tidak menutup kemungkinan upaya lain akan berlangsung dalam waktu dekat.
“Mungkin sebentar lagi PKS, dan juga PKB. Sementara penjajakan dengan Bu Megawati sudah diawali melalui Sultan Hamengku Buwono X, tetapi belum terealisasi," kata Suko.
Analis politik Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menganggap pertemuan Jokowi dan Paloh adalah upaya Paloh kembali membawa Nasdem merepat ke pemerintahan. Di sisi lain, ia juga tidak memungkiri kebutuhan Koalisi Indonesia Maju untuk menjaga pemerintahan stabil di masa depan.
Akan tetapi, Arifki menilai, PKS dan PKB lebih berpeluang besar daripada Nasdem untuk merapat ke Prabowo-Gibran. Ia beralasan, PKB dan PKS punya hubungan kuat dengan Gerindra, sementara Nasdem sangat terasosiasi dengan Anies.
Di sisi lain, kata Arifki, hubungan Koalisi Indonesia Maju dengan PDIP kemungkinan sulit terbentuk karena sinyal PDIP yang ingin menjadi oposisi.
Ia juga menilai sikap Jokowi menjadi jembatan adalah bentuk bantuan kepada Nasdem agar bisa masuk ke tim Prabowo-Gibran. Ia menekankan, KIM butuh kekuatan setidaknya 60 persen di parlemen untuk menjaga keseragaman antara legislatif dan eksekutif. Namun, Arifki lebih melihat strategi menguntungkan lebih meraup PKB dan PKS daripada mengambil semua partai di koalisi AMIN.
“Saya rasa perhitungan-perhitungan politik ini juga akan menarik kita lihat karena memang pertimbanga-pertimbangan yang akan dipilih oleh Prabowo-Gibran juga akan lebih memperhitungkan bagaimana posisi politik yang lebih menguntungkan” kata dia.
Arifki menambahkan, “Saya rasa posisi politik hari ini lebih kepada Nasdem yang menginginkan posisi politik dibandingkan Prabowo-Gibran yang menginginkan kehadiran Nasdem di koalisi.”
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
