TPN: Pembangunan Bagus Omong Kosong Jika Data Tak Akurat

tirto.id - Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Rieke Diah Pitaloka, menuturkan, ada sejumlah pihak yang menyembunyikan data konflik agraria. Akibatnya, pemerintah pun tak mengetahui konflik agraria tersebut.

Rieke menuturkan, berdasarkan data Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) sudah ada lebih dari 2.500 laporan konflik agraria masuk.

"Dari beberapa kasus yang sudah masuk di Pak Mahfud saja 2.500 lebih, ini ada persoalan data yang disembunyikan oleh oknum birokrat misalnya, keterlibatan oknum aparat," kata Rieke di Media Center Cemara, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).

Dia pun menilai, konflik agraria tidak hanya sekadar membutuhkan putusan gugatan atau pencabutan izin semata. Melainkan undang-undang sebagai aturan hukum tetap yang menjadi landasan.

"Jadi, permasalahannya adalah penegakan hukum itu penting," tutur Rieke.

Rieke pun menegaskan pentingnya keterbukaan data. Dia menjelaskan, kebijakan pemerintah tidak dapat disusun dengan baik tanpa data yang akurat.

“Kebijakan pembangunan sebagus apapun, omong kosong kalau datanya tidak akurat, tidak aktual, tidak relevan. Termasuk, persoalan masyarakat hukum adat,” ucap Rieke.

Rieke mengatakan, banyak data yang selama ini digunakan oleh pemerintah ternyata tidak akurat, bahkan fiktif karena minim pendataan. Salah satu kasus yang dicontohkan adalah data fiktif untuk penerima bantuan sosial (bansos) yang terkuak sekitar tahun 2021.

Berdasarkan data yang diketahuinya, terdapat 52 juta penerima bansos fiktif. Oleh karenanya, negara terindikasi merugi hingga Rp120 triliun lebih per tahun.

Lebih lanjut, Rieke menuturkan, walaupun kasus bansos fiktif telah diusahakan oleh Mahfud MD, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan KPK, kasus ini tetap tidak diusut sampai tuntas. Sebab, dia mengeklaim masih ada orang-orang 'kuat' yang mempunyai data fiktif tersebut.

"Ketidaksempurnaan data bukan hanya terkait penerima bansos, tapi juga terindikasi kuat di beberapa sektor dan program pemerintah lainnya," ungkap Rieke.